Tokoh Garut Menghendaki Reformasi Birokrasi

Tokoh Garut Menghendaki Reformasi Birokrasi

Garut, Kompas - Sejumlah tokoh masyarakat Garut melakukan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Garut dan Wakil Bupati Garut Memo Hermawan di Kantor DPRD, Sabtu (28/7). Tokoh yang hadir, antara lain, adalah Teten Masduki dari Indonesian Corruption Watch, pengamat hukum Dindin S Maolani, dan Abung Kusman dari Warga Indonesia Asli Garut.

Dalam pertemuan itu mereka mendesak agar dilakukan reformasi birokrasi pascapenahanan Bupati Garut Agus Supriadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis pekan lalu.

Teten berharap Garut bisa bebas dari korupsi. "Jadi, bukan hanya menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi, tetapi juga membenahi sistem agar korupsi tak terus berlangsung," katanya.

Menurut Teten, Departemen Dalam Negeri, DPRD Garut, dan aparat penegak hukum selama ini kurang optimal melakukan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah. "Semestinya Depdagri menegur bupati ketika terjadi penyimpangan," katanya.

Dindin mengatakan, persoalan korupsi di Garut sebenarnya sudah diketahui sejak dua tahun lalu, tetapi penanganan oleh penegak hukum baru menyentuh korupsi kelas teri, seperti kasus Pasar Cikajang dan Kadungora.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Garut Dedi Suryadi, pascapenahanan Bupati Agus, tugas pengawasan masih terus dilakukan oleh DPRD. Pola kerja kemitraan antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat berjalan lebih baik. Para tokoh juga berharap aktivitas pemerintahan bisa berjalan kembali sehingga pelayanan publik tidak terganggu.

Wakil Bupati Garut Memo Hermawan berharap DPRD bisa bekerja sama menjalankan kembali fungsi legislasi dan budgeting yang sempat terhenti. Menurut Memo, pihaknya sesegera mungkin akan memberikan laporan keuangan yang selama ini belum diberikan. "Kami akan melaksanakan berbagai agenda yang belum dikerjakan," katanya. (adh)