Untuk Efisiensi, Pejabat Tak Perlu Beli Mobil Dinas

Kajen, CyberNews. Pemerintahan akan dirasa berhasil oleh rakyat jika mampu memberikan kenyamanan dalam hidup masyarakat. penilaian itu terungkap dalam acara dialog dan Gendhu-gendhu Roso seputar roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan.

Ketua DPD Muhammadiyah, KH Farid Akhwan yang menjadi salah satu pembicara menandaskan, keberhasilan demokrasi terkait erat dengan kenyamanan masyarakat. ''Itu bisa dilakukan jika para pemimpin bisa menekan kepentingan pribadinya,'' tuturnya.

Dia mencontohkan dengan Kabupaten Jembrana (Bali) yang merupakan daerah miskin dengan APBD hanya Rp 129 miliar namun berhasil menciptakan kenyamanan masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. ''PAD yang sebelumnya hanya Rp 1 miliar dalam waktu singkat meningkat hingga Rp 11,2 miliar,'' tegasnya.

Salah satu keberhasilan Jembrana menurut Farid, karena pemimpinnya berhasil menekan kepentingan pribadinya. Para pejabat di sana ternyata tidak perlu membeli mobil dinas namun hanya menyewa. Sehingga pengeluaran uang negara jadi lebih efisien. Anggota DPR RI yang Ketua DPC PKB, H Bisri Romly menegaskan, perlu strategi bersama dari seluruh elemen untuk memperbaiki daerah.

Salah satunya adalah dengan memperkuat usaha mikro yang melibatkan banyak anggota masyarakat membiayai secara efektif dan melibatkan semua pihak agar pembiayaannya benar-benar untuk rakyat. ''Seperti pemberian subsidi pupuk organik pada para petani, seharusnya juga dilibatkan para pemuda dari Muhammadiyah maupun NU untuk mengawasi agar tidak fiktif,'' tegasnya.

Wakil Bupati H Wahyudi Pontjo Nugroho yang mewakili Bupati Hj Siti Qomariyah menyambut baik kegiatan refleksi yang bisa memberi masukan untuk perbaikan ke depan.

Pemkab telah mengalokasikan berbagai anggaran untuk menangani kemiskinan seperti pengobatan gratis di puskesmas, penganggaran dan pendampingan BOS, maupun beberapa program penanggulangan kemiskinan seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) maupun Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

''Beberapa program juga telah kami usahakan seperti percepatan pembangunan infrstruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun kapasitas pemerintahan daerah,'' tuturnya.

Acara Gendhu-gendhu Roso dan Shodaqoh Pikir yang digelar Fastabiq Institute di MTS Muhammadiyah Kajen itu berlangsung gayeng.

Berbagai elemen masyarakat yang menjadi peserta mengungkapkan berbagai kritik dari mulai masalah reformasi birokrasi, transparansi, efesiensi anggaran, hingga keseriusan Pemkab untuk memrioritaskan anggaran untuk rakyat.( Muhammad Burhan/Cn08 )