Tiga Ruas Tol Dapat Rp 6,3 Triliun

• Pemprov Tawarkan Investasi kepada 6 Daerah

JAKARTA-Tiga ruas tol yang perjanjian pengusahaannya akan diputus oleh pemerintah, akhir pekan lalu, mendapat kucuran kredit Rp 6,3 triliun dari Credit Suisse. Ketiga ruas tol itu adalah Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang. Penandatanganan perjanjian kredit itu dilakukan di Jakarta.

Kepastian bahwa tiga ruas itu mendapat kucuran dana dari Kredit Suisse sebesar Rp 6,3 triliun itu dibenarkan oleh anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Parlindungan Simanjuntak.

Parlindungan menambahkan bahwa kredit yang dikucurkan itu besarnya 70 persen dari total investasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan tiga ruas tersebut sebesar Rp 9 triliun. "Dengan demikian berarti rencana pemerintah untuk memutus PPJT tiga ruas tersebut gugur secara otomatis karena investornya sudah mendapat dana talangan dari kredit suisse," jelasnya.

Seperti diketahui, investor ruas Pejagan-Pemalang sepanjang 57 km PT Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR). Perusahaan itu merupakan konsorsium dari adalah PT Sumber Mitra Jaya dengan kepemilikan saham 45 persen, PT Langkah Hutama Perkasa 45 persen dan 10 persen sisanya adalah Countryside Investment Corporation. Investor ruas Pemalang-Batang sepanjang 39 km adalah PT Pejagan Pemalang Tol Road.

Sedangkan ruas Semarang-Batang sepanjang 75 km akan dikerjakan oleh PT Marga Setiapuritama yang sahamnya 40 persen dimiliki oleh PT Intsia Persada Permai, PT Bayuen Permatasari 55 persen, dan PT Karya Trampil Mandiri 5 persen.

Dari tiga ruas tol ini, investasi untuk ruas Semarang-Batang merupakan yang terbesar yakni Rp 3,63 triliun. Adapun ruas Pejagan-Pemalang Rp 3,24 triliun dan Pemalang-Batang Rp 2,3 triliun.

Terkait dengan rencana pelaksanaan pembebasan lahannya, sebelumnya Sekretaris Perusahaan PT Marga Setiapuritama Fernando mengatakan, untuk ruas Semarang-Batang, pembebasan lahan akan dikerjakan Agustus-Desember 2007. Sedangkan ruas yang diperkirakan akan menjadi penghambat adalah saat akan memasuki Kota Semarang. Karena di kawasan itu adalah daerah permukiman penduduk yang cukup padat. Untuk tarif awalnya ditetapkan sebesar Rp 493 per km.

Sedangkan untuk ruas Pejagan-Pemalang dan Pemalang-Batang, tarif awalnya Rp 550 per kilometer. Tiga ruas ini masa konsesinya 35 tahun.

Mempersilakan Daerah

PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) menawarkan 40% saham yang dimilikinya kepada daerah yang dilewati tol Semarang-Solo. Dirut PT SPJT Djuharso menyatakan, pihaknya mempersilakan daerah untuk ambil bagian dari sahamnya itu dengan sistem bagi hasil.

Sesuai perimbangan, saham yang dimiliki antara SPJT dan PT Jasa Marga adalah 40:60. Dengan pembiayaan tol senilai Rp 7 triliun itu, maka SPJT menanggung biaya senilai Rp 2,8 triliun, sedangkan PT Jasa Marga Rp 4,2 triliun.

Dari biaya Rp 2,8 triliun itulah, 40% atau Rp 1,12 triliun ditawarkan kepada enam daerah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar. ''Daerah bisa tidak mengambil nilai investasi dari 40% itu sesuai panjang jalan tol yang melewati wilayahnya. Kami berharap daerah bisa mengambil penyertaan modal itu,'' kata dia, kemarin.

Soal besaran modal yang ditanam daerah, Djuharso menyatakan kebijakan itu berada di Pemprov Jateng. ''Apakah daerah akan mengambil bagian secara keseluruhan ruas tol yang lewat wilayahnya atau karena kemampuan keuangan yang pas-pasan, jadi hanya ikut sebagian saja, itu menjadi kebijakan pemprov. SPJT hanya menerima hasilnya saja,'' katanya.

Tanggung Jawab SPJT

Mengenai sisanya 60% atau Rp 1,68 triliun, PT SPJT akan mendanai sendiri. Sesuai dunia bisnis, arti didanai sendiri bisa dimaknai dengan meminjam dari perbankan melalui sindikasi bank. Sudah ada tiga bank nasional yang telah menjalin kerja sama dengan SPJT melalui PT Trans Marga Jateng untuk pembiayaan mega-proyek itu. Ketiganya yakni BNI, Bank Mandiri, dan BRI.

''Yang jelas soal 60% sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami,'' kata dia.

Djuharso menyatakan, sampai saat ini belum ada yang menyatakan ikut investasi itu. Namun sesuai informasi yang masuk sudah ada beberapa daerah yang mengalokasikan kembali penyertaan modalnya melalui anggaran perubahan. Seperti Kabupaten Boyolali yang sebelumnya manarik penyertaan modal, sekarang sudah menganggarkan Rp 5 miliar. Begitu pula Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang. (bn,H37,H7-41,46)