APBD Majalengka Tersedot Untuk Gaji
Belanja Tak Langsung Harus Ditekan

Majalengka, Kompas - Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2007 terserap untuk gaji pegawai. Sementara kepentingan belanja langsung, seperti pembangunan infrastruktur atau pariwisata untuk memicu perekonomian rakyat, hanya mendapat porsi 45 persen.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Sutrisno mengakui, APBD Kabupaten masih terserap untuk kepentingan belanja tak langsung hingga sekitar 55 persen. Padahal, idealnya anggaran belanja tak langsung harusnya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja langsung agar warga bisa menikmati pembangunan riil.

"Saya belum merasa puas karena alokasi belanja tak langsung masih besar. Seharusnya masih bisa ditekan sehingga komponen belanja langsung bisa lebih besar," ujarnya Senin (7/5).

Dalam APBD tahun 2007 dari sekitar Rp 765,5 miliar, sekitar 55 persen lebih atau sebanyak Rp 436,9 miliar memang diperuntukkan untuk belanja tak langsung. Rinciannya, belanja pegawai, belanja subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Tercatat bantuan untuk belanja pegawai mencapai sekitar Rp 376,153 miliar atau sekitar 85 persen dari jumlah anggaran untuk belanja tak langsung. Belanja pegawai juga masih tercatat dalam daftar belanja langsung dengan nilai Rp 72,5 miliar dari total belanja langsung sebanyak Rp 351,8 miliar. Saat ini jumlah pegawai di Majalengka sebanyak 11.000 orang. Jumlah ini, menurut Sutrisno, masih perlu ditambah karena Majalengka masih membutuhkan banyak guru. Harus ditekan

Masih timpangnya APBD untuk belanja tak langsung diakui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Suhardja. "Belanja langsung itu penting, tapi tak langsung pun penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan," katanya saat ditemui pada Kamis.

Menurut dia, memang ada dua cara agar masyarakat bisa menikmati langsung APBD, yakni dengan menekan pos belanja tak langsung. Itu dapat dilakukan jika dinilai ada yang tidak efektif atau efisien. Pos kunjungan ke luar daerah dipertimbangkan untuk dikurangi. Efisiensi juga bisa dilakukan dengan prioritas anggaran yang disesuaikan dengan waktu, misalnya tahun ini dapat, tahun depan tidak. Jalan lain adalah dengan adanya usaha peningkatan pendapatan asil daerah (PAD) yang saat ini sumbangan terbesarnya berasal dari retribusi.

Mengenai prioritas, Suhardja mengatakan sampai saat ini sektor yang agrobisnis masih menjadi prioritas utama. Tahun depan adalah sektor pariwisata karena di tahun 2008 Majalengka mencanangkan tahun wisata untuk daerahnya. Namun, sektor ini ternyata masih membutuhkan banyak perbaikan.

Dalam APBD, sektor wisata mendapat jatah sekitar Rp 2,2 miliar lebih, tetapi Rp 448 juta di antaranya digunakan untuk belanja pegawai. Dari angka itu, menurut Kepala Kantor Budaya dan Pariwisata Majalengka Ahmad Siswanto, sekitar Rp 1 miliar digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana budaya dan wisata. "Kalau dihitung-hitung, untuk pembangunan satu paket sektor tak mencukupi," ujar Ahmad. (NIT)