Semarang, Kompas - Pemerintah optimistis pembangunan fisik semua lahan yang akan dibangun jalan tol di seluruh Jawa Tengah sudah dapat dimulai akhir tahun 2008. Keyakinan itu muncul setelah Badan Pertanahan Nasional menjamin percepatan pembebasan lahan dengan menetapkan beberapa tim penaksir tanah independen.
Tim penaksir tanah independen (appraisal) tersebut telah diberi sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dibentuknya tim penaksir tanah diyakini akan memudahkan pemerintah mendapatkan perkiraan harga tanah yang wajar untuk pembebasan lahan.
"Harus diakui, salah satu kesulitan pembangunan jalan tol terkait persoalan pembebasan lahan. Masalahnya cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak. Tapi, jika urusan pembebasan tanah rampung, pembangunan fisik saya yakin dapat dilakukan dengan cepat," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Minggu (20/1), seusai rapat pembahasan pembangunan ruas tol Jawa Tengah di Semarang bersama Mendagri dan Kepala BPN.
Untuk membantu percepatan pembebasan lahan, Menteri PU juga memberi sinyal akan menggunakan tiga produk peraturan terkait. Ketiga aturan tersebut yakni, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan, Perpres Nomor 65/2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang mengatur tahapan pengadaan tanah yang harus dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) pemerintah kota dan kabupaten.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jateng Ali Mufiz mengatakan, sebanyak 16 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota telah memperbarui komitmennya dalam mendukung pengadaan jalan tol di Semarang. Komitmen tersebut dibutuhkan mengingat panjang ruas tol yang akan dibangun di Jateng termasuk panjang, yakni sekitar 300 kilometer.
Ruas pertama yang akan dibangun di Semarang yakni Jalan Tol Semarang-Solo. Pada tahap pertama, akan dibangun ruas tol Semarang- Ungaran yang pada bulan April diharapkan sudah ada aktivitas konstruksi. Pembangunan tol tahap berikutnya akan menghubungkan Ungaran-Bawen.
Pembebasan lahan akan dimulai dari Kota Semarang dan berlanjut ke Kabupaten Semarang. "Harapannya, pembebasan lahan secara simultan akan selesai pada bulan Maret sehingga bulan April dapat dimulai aktivitas konstruksi," ujar Ali Mufiz.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan, pembangunan jalan tol Trans Jawa adalah proyek jalan nasional. Karena itu, pembangunan tersebut berpotensi mengubah tata ruang secara nasional. Artinya, ada kemungkinan perbedaan antara tata ruang nasional dengan tata ruang di tingkat provinsi atau kabupaten. (A05)
No comments:
Post a Comment