Otonomi Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

Ada tiga hal yang kita perlukan untuk menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM). Pertama, memantapkan sistem dan metode dengan kriteria yang akan dipakai untuk sanggup menghasilkan data yang akurat, jujur, adil dan benar, sehingga dapat diterima oleh setiap pihak. Hal ini bisa dilakukan oleh BPS sendiri sebagai langkah perbaikan dan pengembangan kinerja BPS selama ini. Dalam waktu bersamaan, untuk hasil seperti itu bisa juga dilakukan oleh tim ad hoc sebagai perluasan dan penajaman salah satu kerja BPS yang sudah berjalan selama ini. Data jelas dari BPS, namun pengolahannya bisa dilakukan oleh sebuah tim atau task force.Ketika ada data yang dianggap kurang lengkap atau pengolahan yang kurang matang, tim ini bisa check dan recheck untuk kemudian mampu mewujudkan hasil yang akurat. Kedua, pemerintah pusat, khususnya pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, sudah seharusnya membalik cara untuk meningkatkan prestasi dalam Pembangunan Manusia Indonesia (PMI). PMI merupakan tujuan dasar dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan dan pada intinya kita mampu mewujudkan manusia Indonesia yang siap menang dalam berkompetisi di era global. Untuk itu, sikap perubahan mindset tadi harus segera dilanjutkan untuk dibuat rencana aksi untuk memperbaiki IPM. Tentu tidak sekadar IPM-nya yang diperbaiki,apalagi diubah.Namun,dasar dan proses untuk hasil IPM yang bagus dalam menjalankan PMI itulah yang harus dikerjakan dengan baik oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Ini harus secara komprehensif, pelbagai aspek yang ikut mengisi dalam proses untuk menghasilkan IPM. Setelah tersentak dan marah itu hendaknya muncul ide baru untuk menerapkan change management dalam mengelola pemerintahan di daerah.Tanpa ini, tampaknya skeptis untuk berhasil memperbaiki peringkat IPM.Perbaikan dan kenaikan peringkat IPM hanya salah satu akibat dari keberhasilan menjalankan PMI. Ketiga, keterlibatan nonpemerintah. Ini mencakup korporat, LSM,media massa,serta lembaga dan organisasi yang lain seperti organisasi keagamaan. Kita sudah memilih sistem demokrasi dan civil society. Konsekuensi dari sistem ini adalah keterlibatan sosial (social participation), yang di dalamnya ada bisnis, LSM, dan organisasi keagamaan serta media masa. Tidak hanya gubernur yang harus marah dan untuk mengubah mindset, namun lembaga-lembaga ini harus demikian. Mereka bisa mengawasi jalannya pemerintahan, namun dalam waktu bersamaan, mereka juga bisa memberi kontribusi untuk menaikkan IPM sebagai hasil p e m b a n g u n a n manusia dari kinerja pemerintah, korporat, LSM, media massa, dan lainnya. Lembaga-lembaga nonpemerintah ini juga sangat besar berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kerja untuk mencapai IPM yang ideal. Dunia bisnis, jelas sekali perannya. LSM juga demikian (ketika dikelola dengan baik). Berbicara mengenai PMI, penanggulangan kemiskinan pada dasarnya hanya sebagian dan merupakan antara dalam target keberhasilannya. Atau dengan kata lain, merupakan target minimal dan antara. Sebab, tahap ini belum bisa dikatakan kemampuan anak bangsa untuk mengusai globalisasi. Toh kita sadar bahwa mengurangi, apalagi menghilangkan, kemiskinan bukanlah hal mudah dan belum cukup hanya dengan kebijakan pemerintah. Harus bareng antara kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat yang sekaligus menjadi cara pandang (way of life) untuk menghilangkan kemiskinan (SINDO, Mengapa Miskin?, 22/11). Lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab paling besar dalam menjalankan PMI. Atau justru pendidikan, termasuk pendidikan agama di dalamnya, inilah yang paling bertanggung jawab dalam proses pembangunan manusia yang salah satu hasilnya untuk menaikkan IPM dan kesuksesan masa depan. Kita tahu bahwa dengan UU tentang Pemerintahan Daerah pendidikan sudah menjadi otoritas otonomi daerah. Lalu, pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang Mencerahkan sebagai Modal PMI PMI tidak hanya dalam bidang pendidikan. Demikian pula penilaian untuk IPM juga tidak hanya tentang pendidikan. Namun, semua kriteria dan indikator dalam proses PMI tidak dapat lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan investasi sosial jangka panjang. Pendidikan merupakan investasi untuk menghasilkan human capital atau human resources di masa mendatang.Ketika pendidikan ini mampu mencerahkan anak bangsa dan mampu menjadikan anak untuk kritis, kreatif, dan inovatif, jelas akan mampu mengantarkan kesuksesan mereka ke masa depan (SINDO, Kritis, Kreatif, dan Inovatif, 4/12; Kreativitas untuk Kreativitas?, 17 Agustus 2007). Pendidikan juga sekaligus harus mampu bukan saja memperbaiki karakter anak dan mampu memberi modal skill untuk masa depan anak, namun sekaligus harus mampu mengubah atau membalik cara pandang yang keliru. Cara pandang (way of life) yang menjadikan anak terbelakang harus diubah atau dibalik dengan cara pandang yang menjadikan anak optimistis dan termotivasi untuk maju dan sukses ke depan (SINDO, Membalik Cara Pandang, 28/11). Anak dibikin untuk terinspirasi dengan nilai dan makna yang terkandung dalam ungkapan yang sudah menjadi biasa dimiliki.Yaitu,be the first and the best (ing ngarso sung tulodo); be creative and innovative (ing madyo mangun karso); dan support to the progress and success (tutwuri handayani) sebagai pemaknaan baru yang mampu memberi inspirasi dan motivasi kepada anak didik (SINDO, Budaya Unggul, 3/9). Dengan modal pendidikan yang mencerahkan, anak bangsa akan mempunyai cita-cita, visi, motivasi dan optimisme untuk maju di masa datang. Dalam waktu bersamaan, harus pula mempunyai tekad untuk menang dalam pergolakan globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Untuk ke sana, bukan hanya motivasi yang diberikan; namun sekaligus skill, pengetahuan-termasuk sains dan teknologi-dan nilainilai etika dan agama yang mampu membawa kemajuan dan kemenangan. Kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan sejenisnya adalah nilai-nilai yang bersumber dari etika dan agama ini. Pembangunan Manusia Indonesia pada hakikatnya bukan sekadar untuk bisa bertahan hidup, namun harus juga memberi bekal anak bangsa untuk menang dalam era global, kini dan yang akan datang (SINDO, Pendidikan untuk Globalisasi, 23-24/8).(*) Prof A Qodri Azizy PhD Penulis buku Change Management dalam Reformasi Birokrasi (mbs)