YOGYAKARTA, KOMPAS - Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ing Sedya Memetri Asrining Yogyakarta atau Ismaya Provinsi DIY mengancam akan menggerakkan anggotanya untuk mogok kerja apabila Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY tak sesuai dengan keinginan mereka, yakni Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX tetap menjabat gubernur dan wakil gubernur DIY.
Sabtu (8/12) siang, 15 perwakilan Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ing Sedya Memetri Asrining Yogyakarta mendatangi Paku Alam IX di ruang kerjanya, di Kompleks Kepatihan. Sebelumnya, pagi hari, 100-an anggota paguyuban itu menyatakan sikap bersama di Balai Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
Mulyadi sebagai ketua paguyuban yang juga Kepala Desa Sidomulyo, Godean, Sleman, dalam pembicaraan dengan Paku Alam IX menyatakan siap mengerahkan anggotanya ke Jakarta untuk berdemo. Mereka juga menyerahkan pernyataan sikap secara tertulis.
Isi pernyataan itu adalah pertama, menegaskan bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) haruslah tetap dipertahankan dengan Sultan sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakilnya. Kedua, tidak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Yang ada adalah penetapan Sultan sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur DIY.
Mulyadi menambahkan, kalau Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY tak menegaskan kedua hal itu, mereka, selain akan berdemo ke Jakarta, juga akan mogok sehingga pemerintahan desa akan terbengkalai.
Paguyuban tersebut mengklaim memiliki 7.000-an kepala desa dan pamong desa (se-DIY).
Menyikapi keinginan paguyuban itu, Paku Alam IX tidak banyak memberi komentar. Ia hanya mengucapkan terima kasih. Paku Alam menerima masukan tersebut dan berjanji akan menyampaikannya kepada Sultan.
Sultan Hamengku Buwono X tak bisa dihubungi. Kemarin Sultan masih berada di Jakarta untuk mengikuti rangkaian peringatan Hari AIDS/HIV sedunia. (PRA/RWN)
No comments:
Post a Comment