N u s a n t a r a

Keuangan Daerah

2008-10-22T15:49:00.000+07:00

Bermasalah karena Pengawasan Lemah

Rabu, 22 Oktober 2008 | 00:18 WIB

Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak sekali kelemahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam ikhtisar laporan yang dibacakan Ketua BPK Anwar Nasution di depan Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/10), misalnya, ditemukan hak atas aset tanah senilai Rp 15,98 triliun yang tidak jelas dan rawan disalahgunakan serta korupsi.

Ada pula pertanggungjawaban belanja daerah tanpa bukti memadai sebesar Rp 1,96 triliun.

Temuan lain, adanya kekurangan volume atau kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp 77,39 miliar. Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD tanpa bukti kepemilikan sebesar Rp 446,94 miliar. Pengelolaan anggaran daerah tanpa mekanisme APBD sebesar Rp 626,27 miliar. Juga ada pemberian bantuan kepada instansi vertikal yang tak sesuai ketentuan sebesar Rp 51,4 miliar.

Menanggapi temuan tersebut, anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini (F-PKS, Banten II) dan Suparlan (F-PDIP, Lampung I), secara terpisah menilai masalah itu muncul karena pengawasan yang lemah. Menurut Jazuli, terkait dengan penyimpangan keuangan, sebenarnya ada badan pengawas daerah yang tugas dan fungsinya adalah mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Selain itu, DPRD juga mesti menjalankan fungsi pengawasan. Pembinaan intensif atas manajemen keuangan daerah mestinya bisa dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa (F-PPP, Gorontalo) menjelaskan, daerah kekurangan tenaga teknis yang menguasai tata kelola keuangan negara. Departemen Keuangan telah melatih dan menyupervisi pegawai daerah, yaitu kepala atau staf akuntansi di pemerintah daerah. Sayangnya, pegawai bersangkutan tidak didukung aturan dan staf pendukung lain yang memadai.

Akuntabilitas publik

Ekonom Dradjad H Wibowo mengatakan, kekacauan dalam laporan keuangan di daerah dan pusat menunjukkan gejala akuntabilitas publik yang kurang diperhatikan oleh para penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah. Tertib administrasi dan keuangan masih menjadi wacana, bukan prioritas.

Di sisi lain, birokrasi anggaran sangat ketat di atas kertas, bahkan tidak fleksibel. Akibatnya, segala prosedur keuangan sering diabaikan dalam praktiknya di lapangan.

Faktor lain yang memengaruhi kebobrokan keuangan tersebut adalah lambatnya pencairan anggaran. Akibatnya banyak proyek yang pelaksanaannya dipercepat pada akhir tahun. Dampaknya, tertib administrasi keuangan diabaikan.

”Seharusnya dengan reformasi birokrasi, akuntabilitas publik jadi membaik. Namun, faktanya, audit BPK justru menunjukkan sebaliknya,” ujar Dradjad.(oin/dik)

Membuat PAD Lebih Berdaya

2008-09-30T13:24:00.001+07:00

DOK PRIBADI / Kompas Images

Senin, 29 September 2008 | 03:00 WIB

BAMBANG BRODJONEGORO

Di tengah ingar-bingar terpuruknya sektor keuangan dunia serta ancamannya terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia, DPR dan pemerintah saat ini sedang berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan revisi Undang- Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sepintas, masalah ini memang tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian makro nasional, tetapi penanganan masalah pendapatan asli daerah atau PAD pada akhirnya akan berpengaruh tidak saja terhadap perimbangan keuangan pusat dan daerah, tetapi juga pada kemampuan perekonomian daerah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami prinsip dasar kenapa diperlukan revisi UU tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Desentralisasi di Indonesia saat ini adalah desentralisasi di sisi pengeluaran di mana pemerintah daerah yang otonom berwenang penuh dalam membelanjakan APBD-nya. Sumber belanja APBD terutama berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil.

Jelas bahwa revisi UU No 34/2000 bukan untuk mendorong desentralisasi penerimaan yang memang tidak dianut Indonesia, tetapi lebih untuk memberdayakan kewenangan pemda dalam memungut pajak dan retribusi daerah.

Diskusi yang berkembang di DPR dan menjadi pembahasan di media massa adalah tentang peningkatan tarif dari pajak-pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, beberapa usulan pajak daerah baru, serta pengalihan sebagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke daerah.

Usulan peningkatan tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta pajak parkir muncul sebagai reaksi kenaikan harga minyak. Ini menciptakan tekanan pada APBN dan memaksa pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Meskipun harga minyak bumi sempat berada di bawah 100 dollar AS, target volume yang terlewati membuat beban subsidi BBM dalam APBN tetap harus diwaspadai. Maka, cukup relevan untuk memberikan kewenangan kepada daerah meningkatkan tarif maksimum berbagai pajak di atas itu dengan harapan dapat mengurangi pemborosan BBM bersubsidi.

Yang perlu mendapat perhatian kemudian adalah efektivitas masing-masing jenis pajak agar tujuan penghematan BBM tercapai dan pajak itu tidak sekadar menjadi penyumbang APBD. Penelitian di negara lain menunjukkan, PKB lebih efektif mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dibandingkan pajak yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor atau BBNKB. PBBKB efektif mengurangi pemakaian kendaraan bermotor meskipun seharusnya pajak ini hanya diterapkan apabila harga premium tak bersubsidi lagi.

Pujian patut dilayangkan kepada pemerintah dan DPR yang sepakat mengalihkan PBB perkotaan dan pedesaan kepada pemerintah kabupaten dan kota serta PBB perkebunan ke provinsi. Langkah ini sudah lama ditunggu mengingat PBB secara alamiah adalah pajak daerah. Tanah dan bangunan yang menjadi obyek pajak tidak dapat berpindah antardaerah.

Instrumen kebijakan

Peralihan sebagian PBB ke daerah haruslah dilihat pemda bukan hanya sebagai kemungkinan tambahan PAD, tetapi lebih sebagai instrumen kebijakan perekonomian daerah. Kewenangan menentukan tarif dan basis pajak PBB bagi pemda dapat menjadi instrumen insentif dan disinsentif. Daerah yang masih memerlukan investor baru bisa menerapkan PBB lebih rendah dibandingkan daerah lain sebagai salah satu daya tarik. Sebaliknya, PBB bisa digunakan untuk memaksa halus pelaku ekonomi pindah dari tempat yang sudah padat ke pusat aktivitas ekonomi baru.

Penambahan jenis pajak baru di daerah seharusnya tidak menjadi prioritas utama pembahasan revisi UU No 34/2000 ini. Saat ini di Indonesia sudah ada 3 jenis pajak di tingkat pusat, di luar bea dan cukai, 4 jenis pajak di tingkat provinsi, dan 7 jenis pajak di tingkat kabupaten dan kota. Total ada 14 jenis pajak. Di sisi lain, Indonesia masih mempunyai rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah, sekitar 14 persen. Indonesia harus bergerak menuju sistem perpajakan yang terbatas dari segi jenis, tetapi menghasilkan penerimaan yang lebih besar. Pajak lingkungan yang diusulkan dalam pembahasan revisi UU sebaiknya tidak diteruskan karena hubungan antara obyek pajak dan tujuan pajak itu sendiri tidak jelas. Kalaupun ingin diteruskan, lebih baik namanya diganti dengan pajak pengelolaan usaha atau semacam business tax di negara- negara maju, di mana pajak ini menciptakan keterkaitan antara pelaku usaha dan pemda.

Konsekuensinya, semua retribusi atau biaya yang berkaitan dengan pengurusan berbagai macam izin usaha harus dihilangkan. Usulan pajak rokok dan pungutan yang terkait dengan biaya telekomunikasi seluler sebaiknya dikemas dalam skema opsen. Opsen adalah pungutan tambahan terhadap pajak, cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak yang sudah dipungut pemerintah pusat.

Opsen atas cukai rokok lebih tepat dibandingkan pajak rokok. Di masa depan opsen adalah alternatif terbaik bagi pemda dalam memberdayakan PAD-nya sekaligus secara perlahan mengurangi berbagai jenis pajak. Dari sisi penggunaan APBD, akan lebih baik lagi kalau sebagian penerimaan opsen didedikasikan khusus (earmarked) untuk kegiatan tertentu. Opsen cukai rokok, misalnya, bisa didedikasikan khusus untuk perbaikan pelayanan kesehatan.

Bambang PS Brodjonegoro Guru Besar dan Dekan FEUI

DOK PRIBADI / Kompas Images
Senin, 29 September 2008 | 03:00 WIB

BAMBANG BRODJONEGORO

Di tengah ingar-bingar terpuruknya sektor keuangan dunia serta ancamannya terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia, DPR dan pemerintah saat ini sedang berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan revisi Undang- Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sepintas, masalah ini memang tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian makro nasional, tetapi penanganan masalah pendapatan asli daerah atau PAD pada akhirnya akan berpengaruh tidak saja terhadap perimbangan keuangan pusat dan daerah, tetapi juga pada kemampuan perekonomian daerah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami prinsip dasar kenapa diperlukan revisi UU tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Desentralisasi di Indonesia saat ini adalah desentralisasi di sisi pengeluaran di mana pemerintah daerah yang otonom berwenang penuh dalam membelanjakan APBD-nya. Sumber belanja APBD terutama berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil.

Jelas bahwa revisi UU No 34/2000 bukan untuk mendorong desentralisasi penerimaan yang memang tidak dianut Indonesia, tetapi lebih untuk memberdayakan kewenangan pemda dalam memungut pajak dan retribusi daerah.

Diskusi yang berkembang di DPR dan menjadi pembahasan di media massa adalah tentang peningkatan tarif dari pajak-pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, beberapa usulan pajak daerah baru, serta pengalihan sebagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke daerah.

Usulan peningkatan tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta pajak parkir muncul sebagai reaksi kenaikan harga minyak. Ini menciptakan tekanan pada APBN dan memaksa pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Meskipun harga minyak bumi sempat berada di bawah 100 dollar AS, target volume yang terlewati membuat beban subsidi BBM dalam APBN tetap harus diwaspadai. Maka, cukup relevan untuk memberikan kewenangan kepada daerah meningkatkan tarif maksimum berbagai pajak di atas itu dengan harapan dapat mengurangi pemborosan BBM bersubsidi.

Yang perlu mendapat perhatian kemudian adalah efektivitas masing-masing jenis pajak agar tujuan penghematan BBM tercapai dan pajak itu tidak sekadar menjadi penyumbang APBD. Penelitian di negara lain menunjukkan, PKB lebih efektif mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dibandingkan pajak yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor atau BBNKB. PBBKB efektif mengurangi pemakaian kendaraan bermotor meskipun seharusnya pajak ini hanya diterapkan apabila harga premium tak bersubsidi lagi.

Pujian patut dilayangkan kepada pemerintah dan DPR yang sepakat mengalihkan PBB perkotaan dan pedesaan kepada pemerintah kabupaten dan kota serta PBB perkebunan ke provinsi. Langkah ini sudah lama ditunggu mengingat PBB secara alamiah adalah pajak daerah. Tanah dan bangunan yang menjadi obyek pajak tidak dapat berpindah antardaerah.

Instrumen kebijakan

Peralihan sebagian PBB ke daerah haruslah dilihat pemda bukan hanya sebagai kemungkinan tambahan PAD, tetapi lebih sebagai instrumen kebijakan perekonomian daerah. Kewenangan menentukan tarif dan basis pajak PBB bagi pemda dapat menjadi instrumen insentif dan disinsentif. Daerah yang masih memerlukan investor baru bisa menerapkan PBB lebih rendah dibandingkan daerah lain sebagai salah satu daya tarik. Sebaliknya, PBB bisa digunakan untuk memaksa halus pelaku ekonomi pindah dari tempat yang sudah padat ke pusat aktivitas ekonomi baru.

Penambahan jenis pajak baru di daerah seharusnya tidak menjadi prioritas utama pembahasan revisi UU No 34/2000 ini. Saat ini di Indonesia sudah ada 3 jenis pajak di tingkat pusat, di luar bea dan cukai, 4 jenis pajak di tingkat provinsi, dan 7 jenis pajak di tingkat kabupaten dan kota. Total ada 14 jenis pajak. Di sisi lain, Indonesia masih mempunyai rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah, sekitar 14 persen. Indonesia harus bergerak menuju sistem perpajakan yang terbatas dari segi jenis, tetapi menghasilkan penerimaan yang lebih besar. Pajak lingkungan yang diusulkan dalam pembahasan revisi UU sebaiknya tidak diteruskan karena hubungan antara obyek pajak dan tujuan pajak itu sendiri tidak jelas. Kalaupun ingin diteruskan, lebih baik namanya diganti dengan pajak pengelolaan usaha atau semacam business tax di negara- negara maju, di mana pajak ini menciptakan keterkaitan antara pelaku usaha dan pemda.

Konsekuensinya, semua retribusi atau biaya yang berkaitan dengan pengurusan berbagai macam izin usaha harus dihilangkan. Usulan pajak rokok dan pungutan yang terkait dengan biaya telekomunikasi seluler sebaiknya dikemas dalam skema opsen. Opsen adalah pungutan tambahan terhadap pajak, cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak yang sudah dipungut pemerintah pusat.

Opsen atas cukai rokok lebih tepat dibandingkan pajak rokok. Di masa depan opsen adalah alternatif terbaik bagi pemda dalam memberdayakan PAD-nya sekaligus secara perlahan mengurangi berbagai jenis pajak. Dari sisi penggunaan APBD, akan lebih baik lagi kalau sebagian penerimaan opsen didedikasikan khusus (earmarked) untuk kegiatan tertentu. Opsen cukai rokok, misalnya, bisa didedikasikan khusus untuk perbaikan pelayanan kesehatan.

Bambang PS Brodjonegoro Guru Besar dan Dekan FEUI

Menuju Indonesia Makmur dan Sejahtera

2008-09-07T08:34:00.000+07:00

index

Kiprah Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI

Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan-kawasan yang tertinggal. Pemihakan terhadap rakyat di kawasan itu adalah suatu keniscayaan dan harus dilakukan demi keadilan.

Saat ini terdapat 199 daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Daerah seperti itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara serta sebagian kecil berada di Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, sebanyak 123 kabupaten atau 63 persen daerah tertinggal berada di kawasan timur Indonesia (KTI), 58 kabupaten (28%) di Pulau Sumatera, dan 18 kabupaten (8%) di Jawa dan Bali.

Sebanyak 2.717 desa atau perkampungan yang ada di Sumatera Utara tergolong desa atau perkampungan tertinggal. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.899 terletak di kawasan yang bukan tertinggal dan 800 lebih berada di kawasan yang memang tertinggal.

Penyebab ketertinggalan tersebut masih didominasi persoalan infrastruktur jalan yang menghubungi daerah tersebut dengan dunia luar. Kondisi ini diperparah jalan di Sumatera Utara yang rusak berat.

Dari 199 kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sudah berhasil menjadikan sebanyak 28 kabupaten keluar dari ketertinggalannya dan telah berhasil mengintervensi sebanyak 30 kabupaten dan diharapkan dapat lepas dari ketertinggalannya pada tahun 2008.

Untuk operasional kebijakan, KPDT memiliki instrumen yang terdiri dari:

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus;
Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal;
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal;
Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal;
Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan
Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal.

Dalam rangka memfokuskan pembangunan di daerah tertinggal, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal juga menyusun program prioritas yang dinamakan Green Development, meliputi:

Green Energy, difokuskan pada desa yang tidak terjangkau PLN;
Green Estate, penanaman tanaman tahunan terutama karet, dan kelapa sawit untuk kebun-kebun rakyat miskin;
Green Bank, pendirian Lembaga Keuangan Mikro di perdesaan;
Green Movement, untuk penguatan kelembagaan masyarakat di perdesaan; dan
Green Belt, penanganan daerah sepanjang garis perbatasan.

(SBS/Biro Hukum dan Humas Sekretariat Kementerian PDT)

Pengalaman Mengikuti Persidangan Rizieq Shihab

2008-09-02T21:22:00.001+07:00

Oleh Musdah Mulia

Sejumlah studi menjelaskan bahwa corak keagamaan masyarakat dapat dipolakan ke dalam dua kategori: corak yang otoritarian dan humanistik. Agama yang humanistik memandang manusia dengan pandangan positif dan optimis, serta menjadikan manusia sebagai makhluk yang penting dan memiliki pilihan bebas. Dengan kemauan bebasnya, manusia dapat memilih agama yang diyakininya benar. Manusia harus mengembangkan daya nalarnya agar mampu memahami diri sendiri, untuk selanjutnya membangun relasi positif dan konstruktif dengan sesama manusia, serta menjaga kelestarian alam semesta.

Saya masih berada di Balikpapan ketika Saudara Anick HT mengirim info via pesan pendek (SMS) bahwa dia dan Ahmad Suaedy akan menjadi saksi persidangan Rizieq Shihab hari Senin (25/8/2008), pukul 09.00 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Begitu inginnya menyaksikan persidangan, saya bergegas pulang ke Jakarta, meski harus naik pesawat dengan tiket yang harganya dua kali lipat dari harga normal. Dalam benak saya, sidang ini pasti meriah karena dipenuhi massa Front Pembela Islam (FPI), mengingat terdakwanya adalah orang yang selama ini mereka kultuskan.

Senin pagi saya menjemput Saudari Amanda menuju PN. Di depan PN polisi dalam jumlah yang cukup banyak sudah berdiri menjaga pintu masuk. Mulanya kami khawatir tidak boleh masuk. Tetapi, setelah meminta izin, polisi dengan ramah mempersilahkan dan memberikan jalan. Di dalam gedung kami berpapasan dengan beberapa orang dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Selanjutnya, kami bergegas masuk ruang sidang tanpa menghiraukan pandangan mata massa FPI yang memperhatikan langkah kami.

Dugaan saya benar. Ruang sidang sudah dipenuhi massa FPI. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, lebih banyak laki-laki dan sebagian besar memakai baju koko putih dengan tulisan FPI. Untungnya pada bangku kedua dari depan ada tempat kosong; cukup untuk kami berdua. Lalu, kami duduk dengan tenang. Suara takbir menggelegar memenuhi ruangan. Itu terjadi setiap kali diteriakkan kata ”takbir” oleh pemimpin mereka. Silih berganti ucapan takbir dan salawat diteriakkan.

Dua orang yang tadi duduk di sebelah saya pindah tempat. Bersamaan dengan itu, Nong, Anick, Saidiman, dan Ilma datang. Kami berenam duduk bersempit-sempitan di satu bangku (normalnya bangku pengunjung di PN hanya muat empat orang). Kami menunggu agak lama, tapi saya sudah terbiasa dengan jadwal sidang yang sering tidak tepat waktu. Saya katakan pada Amanda, ini sudah biasa, jadwal sidang selalu molor. Mungkin bosan menunggu, Nong, Ilma, Anick, dan Saidiman keluar ruangan. Kami berdua tetap di dalam dan tempat di kiri-kanan kami yang tadi ditempati teman-teman, sekarang diisi orang-orang FPI, semuanya laki-laki.

Sementara itu, massa FPI terus berdatangan, padahal ruangan sudah penuh sesak. Sebagian duduk di lantai, sebagian lagi berdiri di seputar dinding ruang sidang. Ruang yang tadinya masih terasa sejuk oleh pendingin ruangan (AC), sekarang sudah berubah panas dan sumpek. Seingat saya, ada aturan yang ketat dalam persidangan menyangkut berapa orang yang bisa masuk mengingat kondisi ruang yang terbatas dan juga agar kehadiran massa yang begitu banyak tidak mengganggu jalannya sidang. Tetapi, aturan itu kok tidak berjalan?!

Sambil menunggu para hakim memasuki ruangan sidang, dan dalam suasana riuh, panas dan sumpek itu, seorang pemimpin FPI memberi instruksi agar mulai melakukan ratiban. Tentu dengan suara yang keras dan menyentak-nyentak. Massa FPI membaca salawat, doa, dan wiridan lainnya, mengikuti pemimpin mereka. Herannya para petugas tidak ada yang berani menghentikan kegiatan yang tidak lazim ini. Disebut tidak lazim, karena seumur hidup baru kali ini saya menyaksikan acara ratiban di ruang sidang.

Sebagai orang yang besar dalam tradisi NU, ratiban sama sekali bukan hal yang asing buat saya. Aktivitas ini merupakan hal yang lumrah saya lakukan sejak di pesantren. Karena itu, saya menikmati bacaan ratiban dan mengikutinya, tetapi cukup di dalam hati, tidak perlu bersuara. Di pesantren, kami terbiasa ratiban dengan suasana khidmat, tidak dengan menyentak-nyentak, sehingga mengeluarkan suara gaduh dan berisik yang pasti mengganggu kenyamanan orang lain.

Di ujung ratiban itu, berdirilah salah seorang imam mereka untuk memimpin doa akhir dan meminta semua hadirin untuk berdiri. ”Semua yang mengaku Muslim harap berdiri!” demikian perintahnya. Amanda dan saya tidak berdiri dan itu segera membuat pandangan mereka tertuju kepada kami dengan wajah marah. Lalu spontan berhamburan cacian kepada kami: ”Kalau Islam, berdiri dong!”; ”Hai kafir, jangan duduk saja!”; ”Kamu bukan golongan muslim, ya?!”; dan seterusnya. Kami tetap diam dan bergeming. Suasana mulai memanas, dan secara refleks saya lalu menengadahkan tangan berdoa dalam posisi tetap duduk, demikian pula Amanda. Terdengar suara, ”Sudah, nggak usah diterusin, mereka sudah mengikuti asas Islam!” Saya tidak mengerti arti ucapan mereka itu. Yang pasti doa lalu dibacakan oleh imam mereka dan massa FPI larut dengan ucapan amin, amin, amin, dengan suara lantang; seolah memaksa Tuhan mengabulkan doa mereka. Dalam perjalanan pulang, Amanda berkata kepada saya: ”Heran ya, kok di ruang resmi seperti ini mereka masih memaksakan kehendaknya pada orang lain?!” Apalagi soal doba-berdoa; itu kan tidak harus berdiri, bisa sambil duduk, berbaring, dan itu terserah kita. ”Ya, begitulah mereka,” jawab saya.

Pembacaan doa berakhir, dan tidak berapa lama para hakim memasuki ruangan diiringi terdakwa. Ada hal menarik ketika terdakwa, Rizieq Shihab memasuki ruangan dan duduk di kursi yang disediakan. Tiba-tiba seorang perempuan menyelonong masuk. Hakim Ketua sempat menegur: ”Ehh, ini siapa?” Lalu dijawab, isteri Rizieq. ”Mestinya tidak lewat pintu ini, melainkan lewat pintu pengunjung!” kata Hakim Ketua. Saya tersenyum melihat pemandangan aneh ini. Baru saja Hakim Ketua membuka sidang, segera saja muncul interupsi oleh Tim Pembela. Interupsi itu berkaitan dengan kehadiran polisi di dalam ruangan sidang. Menurut Tim Pembela, kehadiran polisi tidak layak di dalam ruangan sidang. Alasannya, terdakwa bukan lah orang yang membahayakan, melainkan orang baik; orang yang selama ini dikenal sebagai tokoh Islam. Sempat terjadi adu argumentasi yang hangat. Akhirnya Hakim Ketua memutuskan sebagian besar polisi meninggalkan ruangan. Hanya 4 polisi yang tetap berada di dalam. Saya memberi acungan jempol kepada Hakim Ketua. Sikapnya tegas, tenang, dan tidak terpengaruh oleh kondisi ruang sidang yang ”hangat”.

Sidang hari ini khusus untuk mendengar penuturan para saksi. Giliran saksi pertama dipanggil, Anick, lalu menyusul Saidiman. Pertanyaan pertama diajukan oleh Jaksa Penuntut. Kesan saya, para jaksa penuntut tidak bekerja optimal seperti biasanya. Entahlah, apa mereka itu mengalami tekanan psikis akibat ulah massa FPI di ruang sidang, atau sedang dalam kondisi yang tidak fit untuk bersidang. Sebaliknya, Tim Pembela justru sangat bersemangat. Mereka dengan lantang mencecar para saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan, membuat para saksi agak kewalahan. Untunglah, keduanya tidak terpedaya dan menjawab pertanyaan dengan tegas dan tenang. Hanya dalam pertanyaan yang bersifat teknis, seperti berapa banyak massa AKKBB, atau berapa banyak massa FPI, para saksi tidak memberi jawaban yang pasti.

Sebagai orang awam dalam etika persidangan, saya mempertanyakan kebolehan mengungkapkan kalimat-kalimat berikut: Anda Muslim, kan?; Jangan bohong ya, tadi Anda sudah disumpah secara Islam; Anda ini pembohong, kalau Anda berada sekitar 20 meter dari massa FPI di Monas, pasti Anda sudah digebukin juga! Selain itu, suasana sidang masih juga diselingi yel-yel Allahu Akbar dan kalimat agamis lainnya.
Lalu, sepanjang proses persidangan saya mendengarkan sejumlah ungkapan menghujat saksi. Tentu saja saya tidak berusaha melihat orang yang mengeluarkan ungkapan itu. Saya menyimak beberapa ungkapan, seperti: ”Astagfirullah, ini orang kafir!”; ”Dasar kafir, lho!”; ”Beraninya ngaku Islam!”; ”Giliran di sumpah justru pake Qur’an!”; ”Kamu pantas di neraka!”

Bagi saya, paling tidak ada dua pelajaran berharga dari sidang ini. Pertama, pertanyaan paling rinci terhadap saksi adalah soal motivasi yang melatarbelakangi aksi Monas. Sepertinya, ada upaya untuk memutarbalikkan fakta bahwa itu adalah aksi membela Ahmadiyah. Setahu saya, tujuan satu-satunya aksi damai di Monas adalah memperingati hari lahir Pancasila. Peringatan ini dilakukan demi memperkuat ikatan kebangsaan dan keindonesiaan yang semula dirajut oleh para founding fathers kita dengan memilih Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau dipikir secara mendalam, pilihan itu tentu tidak mudah, tetapi sangat bijaksana.

Muncul pertanyaan, mengapa tidak memilih ideologi Islam? Bukankah sebagian besar para founding fathers itu adalah tokoh-tokoh Islam yang sangat dikenal juga? Jawabnya tegas: memilih agama sebagai ideologi negara akan sangat problematik. Bicara soal agama berarti bicara soal tafsir, dan bicara soal tafsir pasti sangat beragam; tidak pernah tunggal. Pertanyaannya lalu, tafsir mana yang akan dipedomani pemerintah? Sungguh tidak mudah dan pasti sangat problematik. Saya memuji, betapa cerdas dan bijaknya para pendahulu bangsa ini memilih Pancasila.

Pancasila mengajarkan agar pemerintah bersikap netral dan adil terhadap semua penganut agama dan kepercayaan semua warga negara. Pemerintah tidak perlu mencampuri urusan substansi ajaran setiap agama dan kepercayaan. Pemerintah cukup menjamin agar setiap warga negara dapat mengekspressikan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing secara aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Pemerintah tidak berhak mengakui mana agama yang resmi dan tidak resmi atau agama yang diakui atau tidak diakui. Semua penganut agama memiliki posisi setara di hadapan hukum dan perundang-undangan. Tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Semua warga negara adalah pemilik sah negeri ini. Karena itu, sikap pemerintah membiarkan perilaku diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas, seperti penghayat kepercayaan, pemeluk agama lokal, komunitas Ahmadiyah, Lia Eden, kelompok Kristen, dan sejumlah komunitas agama dan kepercayaan lainnya, jelas bertentangan dengan Pancasila.

Kedua, hal menarik dari massa FPI adalah sikap kepatuhan, kedisiplinan, dan loyalitas yang sangat kuat pada pimpinan mereka. Dalam ruang sidang, saya mengamati setiap kali pimpinan mereka memberi aba-aba, walau hanya dengan isyarat tangan, serentak mereka beraksi. Misalnya, jika diberi aba-aba takbir, serentak mereka takbir. Diberi aba-aba diam, serentak mereka diam. Sungguh menakjubkan! Jadi, mereka juga bisa sangat disiplin. Sayangnya, disiplin itu bukan muncul karena kesadaran kemanusiaan, melainkan karena diperintah oleh pimpinan.

Sebaliknya, unsur hakiki dari agama otoritarian adalah sikap penyerahan diri secara mutlak kepada Tuhan. Ketaatan menjadi kekuatan utama, dan sebaliknya, ketidaktaatan dianggap dosa paling besar. Dengan latar belakang Tuhan yang menakjubkan sebagaimana diimani oleh agama otoritarian, manusia dipandang tak berdaya, tak berarti, dan serba-dependen. Dalam proses submisi ini, manusia menanggalkan kebebasan dan integritas dirinya sebagai individu dengan janji memperoleh pahala berupa keselamatan dan kedekatan dengan Tuhan.

Ironisnya, ketaatan kepada Tuhan, dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada pimpinan. Jadi, sebetulnya mereka taat kepada manusia yang mengklaim diri sebagai wakil Tuhan, bukan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Tidak heran, jika pengikutnya sangat tergantung kepada pemimpin dan sangat loyal pada organisasi. Agama otoritarian selalu melahirkan bentuk kultus, radikalisme, dan fundamentalisme. Pemimpin kelompok ini sangat mungkin berlaku sewenang-wenang dan pengikutnya pun mampu melakukan kekerasan dan kekejaman. Lagi-lagi, atas nama Tuhan, dan atas nama agama. Mengerikan! Saya tidak menginginkan corak agama demikian.

* Ketua Indonesian Conference on Religions and Peace (ICRP), Jakarta.

Hasil Jajak Pendapat KOMPAS tentang Pilgub Jateng

2008-06-17T06:28:00.000+07:00

Persaingan Mulai Mengerucut
Senin, 16 Juni 2008 | 10:53 WIB

PETA dukungan politik terhadap calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah mulai mengerucut kepada pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dan Bambang Sadono-Muhammad Adnan. Eskalasi dukungan kedua pasangan kandidat itu bergerak secara konsisten mengungguli tiga pasangan calon lainnya.

Dinamika politik Jateng menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan normal karena potensi yang bisa memicu konflik antarpendukung calon terbilang kecil. Praktik kampanye hitam pada calon tertentu, yang terjadi sebelum dan pada masa kampanye, hanya letupan kecil yang sporadis sehingga bisa diamankan dengan cepat.

Selain itu, kegairahan warga Jateng dalam menyambut pilkada ini pun terbilang lemah karena mereka sudah terbiasa dengan kegiatan yang sama dalam pemilihan bupati/wali kota di daerah masing-masing. Kondisi ini terlihat dari rendahnya partisipasi warga dalam mengikuti kampanye.

Meski demikian, harapan warga terhadap pilkada ini terbilang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tingginya keinginan publik untuk menggunakan suara mereka dalam pilkada nanti.

Jajak pendapat Kompas tentang Preferensi Publik dalam Pilkada Jateng mengungkapkan, 88,6 persen responden akan menggunakan haknya untuk memilih gubernur/wakil gubernur baru. Separuh dari mereka (55,3 persen) menyatakan sudah memiliki figur yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin baru di provinsi ini. Bahkan, dari responden yang sudah memiliki pilihan, sepertiga bagiannya (36,9 persen) sudah mantap dengan pilihan mereka.

Jajak pendapat kali ini juga mengungkap dinamika dukungan responden kepada tokoh yang menjadi calon gubernurwakil gubernur Jateng. Februari 2008, preferensi responden terhadap calon didominasi kandidat Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Sukawi Sutarip dengan dukungan 37,8 persen. Namun, dukungan terhadap Sukawi yang berpasangan dengan Sudharto itu berkurang pada April, dan menyusut hingga 22,9 persen pada Juni 2008.

Popularitas Bambang Sadono yang diusung Partai Golkar, berpasangan dengan Muhammad Adnan, terdongkrak pada April dengan dukungan 31,7 persen responden menyisihkan Sukawi. Namun, Juni 2008, popularitas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jateng ini turun pada angka 30 persen.

Kini posisi tertinggi dalam peta dukungan calon dipegang pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Eskalasi kekuatan dari pasangan ini bergerak konsisten dari Februari membesar pada April, dan mencapai puncaknya Juni 2008 dengan perolehan dukungan 33,4 persen responden.

Pasangan M Tamzil-Abdul Rozaq Rais yang diusung Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional mengumpulkan dukungan responden terbanyak pada Februari (16,1 persen), bergerak turun hingga angka 11,5 persen pada Juni. Adapun calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Agus Soeyitno dan Abdul Kholiq Arif selama tiga periode jajak pendapat hanya mengumpulkan dukungan tertinggi responden pada 3,7 persen.

Tren kekuatan

Duet Bibit-Rustriningsih secara konsisten memperlihatkan penguatan dukungan dalam enam bulan, sedangkan pasangan lain memperlihatkan tren menurun dalam periode yang sama. Meski demikian, dari jajak pendapat ini terungkap, peta dukungan terhadap kandidat menjelang pemilihan mulai mengerucut kepada Bibit-Rustriningsih dan Bambang-Adnan.

Jika melihat komposisi secara individual, popularitas Bibit berada di bawah Bambang. Dalam jajak pendapat ini, 33,1 persen responden menilai Bambang lebih layak menjadi gubernur ketimbang Bibit (32,8 persen).

Begitu juga dengan figur wagub, Rustriningsih dinilai lebih layak oleh 40,8 persen responden, sedangkan Adnan hanya 29,3 persen. Dukungan terhadap Rustriningsih ini merupakan dukungan terbesar dari semua figur yang ada.

Dengan kata lain, tingginya popularitas Bupati Kebumen ini mampu mendongkrak popularitas dirinya dengan Bibit dalam dua bulan terakhir. Kehadiran Rustriningsih menjadi penting karena figurnya ternyata tak saja dikenal oleh responden di Kebumen, tetapi juga di Semarang, Solo, Klaten, Purbalingga, Wonosobo, Cilacap, Purworejo, dan daerah lain yang menjadi basis PDI-P sejak Pemilu 1999.

Meskipun sebagian besar responden pemilih Bibit-Rustriningsih tersebar di daerah yang menjadi basis PDI-P, pilihan mereka kepada duet itu tak ada kaitannya dengan dukungan pada partai. Fenomena yang sama juga ditunjukkan responden yang memilih pasangan lain.

Hanya 6,6 persen responden yang memilih pasangan calon kepala daerah sesuai dengan preferensi partai pilihannya. Sisanya, 54,2 persen, memilih karena keinginan sendiri, dan 39,2 persen karena figur calon. Tingginya preferensi responden berdasarkan figur dan pilihan sendiri mencerminkan kecilnya peran parpol dalam menggerakkan dukungan massa kepada calon.

Apresiasi pemilih terhadap kandidat kebanyakan dipengaruhi figur dan pragmatisme pribadi pemilih. Fenomena ini beberapa kali terjadi dalam sejumlah pilkada kabupaten/kota di Jateng. (Litbang Kompas/Sultani)

Tiga Ruas Tol Terancam Putus Kontrak

2008-05-23T18:51:00.000+07:00

Jumat, 23 Mei 2008 | 00:46 WIB

Jakarta, Kompas - Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT memberi peringatan kepada tiga investor tol untuk segera membangun jalan tol.

Bila hingga 90 hari setelah surat peringatan belum juga ada pembangunan, perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) akan diputus.

”Pagi ini (Kamis), saya telah menandatangani surat peringatan. Tiga investor itu diberi pilihan, yakni segera bangun atau PPJT kami putus,” kata Kepala BPJT Nurdin Manurung, Kamis (22/5) di Jakarta.

Investasi pada tiga ruas yang kontraknya diancam diputus adalah Tol Pejagan-Pemalang (57,50 km), Tol Pemalang-Batang (39 km), dan Tol Batang-Semarang (75 km). Tiga ruas tol ini merupakan bagian dari Tol Trans-Jawa, yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya.

Susunan pemegang saham Tol Pejagan-Pemalang dan Tol Pemalang-Batang sama, yakni PT Sumber Mitra Jaya (45 persen), PT Langkah Hutama Perkasa (45 persen), dan Coutryside Investment Corporation (10 persen).

Adapun pemegang saham Tol Batang-Semarang adalah PT Intsia Persada Permai (40 persen), PT Bayuen Permatasari (55 persen), dan PT Karya Trampil Mandiri (5 persen).

Terhentinya pembangunan jalan tol umumnya disebabkan ketidakmampuan finansial dari investor. Pada industri jalan tol diisyaratkan untuk memiliki modal sendiri 30 persen dari nilai total proyek investasi.

Direktur Utama PT Marga Setiapuritama Harya Hidayat, yang membangun Tol Batang-Semarang, mengatakan, pihaknya telah memulai pematokan ruas tol. ”Sesegera mungkin kami menilai harga lahan, lalu menyosialisasikan rencana pembangunan tol dengan pemilik lahan. Targetnya, lahan terbebaskan pada kuartal I-2009,” katanya.

BPJT juga mengirim surat peringatan secara terpisah kepada tiga investor yang akan mengerjakan proyek tol ruas Ciawi-Sukabumi (54 km), Waru-Wonokromo-Tanjung Perak (18,6 km), dan Pasuruan-Probolinggo (45 km).

Susunan pemegang saham Tol Ciawi-Sukabumi adalah PT Bukaka Teknik Utama Tbk, PT Graha Multitama Sejahtera, dan PT Karya Perkasa Insani.

Pemegang saham ruas Tol Waru-Tanjung Perak dimiliki PT Dharma Surya Mandiri, PT Tridaya Esta, PT Elnusa, PT Duta Graha Indah, PT Jasa Marga, dan PT Lintas Ekspres Sedaya.

Adapun Tol Pasuruan-Probolinggo dimiliki PT Bukaka Teknik Utama Tbk, PT Wahana Multi Insani, dan PT Sembilan Benua Makmur. Tiga ruas tol tersebut belum mendapat pinjaman dari perbankan.

Investor Becakayu menyerah

Nurdin menyatakan, pihaknya sedang mengevaluasi kelayakan proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

”Panjang tol hanya 22 kilometer, tetapi investasinya Rp 6 triliun. Kami akan lihat nilai keekonomiannya,” ujar Nurdin.

Dia mengatakan, investor Tol Becakayu, yakni PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, telah menyatakan tidak sanggup membiayai pembangunan tol itu.

”Kemampuan mereka terbatas, tetapi memang sulit menyiapkan dana sendiri Rp 2 triliun. Saya akan melaporkan ini kepada Menteri Pekerjaan Umum,” ujar Nurdin.

Terkait terhentinya proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta seksi West (W1), antara Puri Indah sampai Penjaringan, Nurdin berjanji akan segera mengirim surat peringatan keras.

”Ada persoalan internal, tetapi harus segera dituntaskan. Kami akan mengirim surat kepada PT Jalan Lingkar Barat. Lahan sudah dibebaskan 10 tahun lalu, tetapi hingga kini tol belum jadi juga,” ujar Nurdin. (RYO)

Demokrasi Tidak Harus Pemilihan

2008-04-08T16:01:00.001+07:00

Golkar DIY Kecewa dengan Jusuf Kalla

Selasa, 8 April 2008 | 11:32 WIB

Oleh Erwin Edhi Prasetya

Yogyakarta, Kompas - Wacana tentang keistimewaan DI Yogyakarta terus bergulir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DIY Gandung Pardiman mengatakan mekanisme penetapan merupakan bagian dari demokrasi. Demokrasi tidak mesti berwujud pemilihan secara langsung.

DPD Tingkat I Partai Golkar DIY dan DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Yogyakarta juga mengungkapkan kekecewaan dengan sikap yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Jusuf Kalla seputar suksesi gubernur DIY.

Kekecewaan ini menyusul sikap DPP Partai Golkar tidak tegas mendukung aspirasi warga DIY yang menginginkan penetapan secara otomatis Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Gandung Pardiman yang juga Wakil Ketua DPRD DIY, Minggu (6/4) malam, menegaskan, meskipun Jusuf Kalla yang juga merupakan wakil presiden tidak tegas mendukung aspirasi penetapan, DPD Partai Golkar DIY beserta jajajaran tetap konsisten akan terus memperjuangkan mekanisme penetapan sebagai bagian dari keistimewaan DIY.

"Maju terus pantang mundur. Sekali layar terbentang pantang surut pikiran maupun langkah kita. Untuk itu, Sultanku gubernurku. Paku Alam wakil gubernurku," ungkap Gandung Pardiman yang disambut tepuk tangan ribuan kader Partai Golkar DIY yang hadir di Gedung Pamungkas. Jusuf Kalla yang mendengar perkataan tersebut tampak tetap tenang.

Dalam pertemuan itu, sebelumnya Jusuf Kalla menyatakan perlunya dipadukan unsur demokrasi berkaitan dengan keistimewaan DIY. Ia mengisyaratkan demokrasi itu diselenggarakan dengan cara pemilihan secara langsung gubernur DIY. Demokrasi itu nanti dipadukan dengan unsur budaya yang masih melekat di DIY, di antaranya terkait posisi Sultan.

Menurut Gandung, mekanisme penetapan juga merupakan bagian dari demokrasi. "Demokrasi itu tidak mesti pemilihan langsung. Pemilihan langsung (pilkada) ternyata malah menghasilkan 'perang' saudara seperti di Maluku dan Sulawesi. Demokrasi itu bagaimana kehendak rakyat. Tidak harus pemilihan langsung. Kehendak rakyat DIY adalah penetapan," katanya.

Tak mampu

Ketua DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Yogyakarta Suhartono menyatakan, DPP Partai Golkar tidak mampu memahami dan menangkap aspirasi warga DIY yang menginginkan mekanisme penetapan. "Kami jelas gelo (kecewa)," kata Suhartono yang menyatakan tetap akan terus mengawal aspriasi penetapan itu hingga ke pusat.

Pada pertemuan dengan kader Partai Golkar DIY Minggu malam Jusuf Kalla sempat menggelar pertemuan singkat dengan pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ismaya (Ing Sedya Memetri Asrining Yogyakarta). Menurut Ketua Ismaya Mulyadi, dalam pertemuan itu, pihaknya menyampaikan hasil Sidang Rakyat Yogyakarta yang menuntut penetapaan Sultan HB X-Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. (A11)

Belum Tentu Gunakan Hak Pilih dalam Pilkad

2008-04-08T16:00:00.001+07:00

Selasa, 8 April 2008 | 11:31 WIB

Kepatuhan pemerintahan di DI Yogyakarta terhadap aturan hukum nasional merupakan konsekuensi logis sejak wilayah ini mengikatkan diri pada Indonesia melalui Amanat Kesultanan Yogyakarta 1945. Seiring dengan itu, semangat otonomi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pergantian kepala daerah di setiap wilayah Indonesia ditempuh melalui mekanisme pilkada.

Di sisi lain, substansi keistimewaan di DIY, khususnya berkaitan dengan jabatan gubernur yang selama ini melekat pada Sultan Hamengku Buwono X, tak kunjung terumuskan secara jelas dan tegas. Aturan yang tak kunjung purna menimbulkan pro-kontra mengenai keistimewaan DIY, kendati undang-undang mengenai pemerintahan daerah menyatakan mengakui keberadaan daerah yang bersifat istimewa.

Persoalan "kegamangan" aturan hukum itu tak urung juga berimbas pada ambiguitas sikap sebagian masyarakat, seperti terungkap dalam hasil jajak pendapat ini. Sebagian besar responden menyatakan bersedia untuk tidak menggunakan hak pilih jika pemilihan kepala daerah jadi diselenggarakan. Meski demikian, persentase responden yang menyatakan sikap untuk tetap menggunakan hak pilihnya juga tidak kalah besar (lihat Grafis). Ambiguitas sebagian masyarakat secara sosiologis bisa terjadi karena setiap individu dalam masyarakat bersikap terhadap sesuatu hal berdasarkan makna "sesuatu" itu bagi dirinya.

Mereka akan bersikap positif terhadap sesuatu jika dinilai menguntungkan. Sebaliknya, setiap individu akan memberikan reaksi penolakan, baik terang-terangan ("manifest") maupun terselubung ("latent"), jika sesuatu hal merugikan kepentingannya. Tak bisa dimungkiri, kondisi sosial masyarakat DIY yang kini kian majemuk seiring banyaknya pendatang, menuntut kepastian hukum status keistimewaan di provinsi ini. (BIMA BASKARA/LITBANG KOMPAS)

Pilkada Jabar

2008-03-31T17:08:00.001+07:00

Agum-Nu'man Menguji Mesin Politik...
Jumat, 28 Maret 2008 | 00:20 WIB

M Hilmi Faiq

Tim Kampanye Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim yakin jagoannya mampu memenangi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Barat. Optimisme itu sungguh beralasan sebab pasangan itu didukung tujuh partai politik yang pada Pemilihan Umum 2004 meraih 8,583 juta suara atau 41,46 persen total pemilih di Jabar.

Ketujuh partai pendukung pasangan Agum-Nu’man itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Ketujuh Partai itu memiliki 42 kursi, dari 100 kursi DPRD Jabar.

Namun, suara yang diraih ketujuh partai itu tidak dapat dijadikan andalan bagi pasangan Agum-Nu’man. Sebab, fakta di berbagai daerah menunjukkan, perolehan suara partai bukan menjadi jaminan bagi setiap pasang calon kepala daerah meraih sukses dalam pilkada. Banyak calon kepala daerah yang didukung partai pemenang pemilu atau gabungan partai dengan suara terbesar di DPRD setempat gagal memenangi pilkada. Hal itu pun pasti terjadi dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur Jabar, yang akan berlangsung pada 13 April 2008.

Sadar akan kondisi itu, kini Tim Sukses Agum-Nu’man serius menggarap pemilih di kawasan pantai utara Jabar, misalnya Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Selain itu, mereka juga serius menggarap pemilih di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Bandung Raya.

”Jika Aman (Agum-Nu’man) berhasil meraup suara yang signifikan di daerah-daerah itu, bisa dipastikan menang di daerah lainnya pula,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Aman, Rahadi Zakaria.

Faktor figur

Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Iman Suhirman mengingatkan, tidak ada hubungan signifikan antara perolehan suara sebuah partai pada Pemilu 2004 dan pemilihan gubernur-wagub Jabar. Alasannya, pemilih partai tidak selalu setia dengan figur yang dicalonkan partai itu. Beberapa survei menunjukkan, rakyat cenderung memilih calon yang memiliki popularitas tinggi.

Berdasarkan survei LSI di Jabar pada 9-12 Maret 2008, Agum Gumelar terlihat sangat populer di masyarakat. Dari survei yang dilakukan di 26 kabupaten/kota itu, sebanyak 78,2 persen responden mengaku mengenal Agum. Mantan Menteri Perhubungan, yang juga pernah mencalonkan diri sebagai wakil presiden berpasangan dengan Hamzah Haz, itu mengalahkan artis Dede Yusuf yang dikenal 74,3 persen responden. Bahkan, Danny Setiawan, yang saat ini masih menjabat Gubernur Jabar, hanya dikenal oleh 47 persen responden.

Masih pada penelitian yang sama, sebanyak 48,5 persen responden mengaku akan memilih pasangan Agum-Nu’man, 25,5 persen memilih pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana, 16,6 persen akan memilih pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf, dan sisanya tidak tahu. Namun, ada sebanyak 49,7 persen responden yang kemungkinan besar berubah pilihannya saat pencoblosan pada 13 April nanti.

Yang juga dapat menggerogoti sekaligus menjadi peluang mendulang suara adalah jumlah massa mengambang yang mencapai 24 persen. Dalam Pemilu 2004, sekitar 20 persen pemilih di Jabar ternyata tidak mencoblos dengan berbagai alasannya.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Dede Mariana menjelaskan, partai sebagai mesin politik tidak akan efektif kalau tidak mampu bersinergi. Apalagi, jika pasangan calon kepala daerah itu didukung sejumlah partai, yang secara ideologis bisa berbeda. Gejala itu terlihat, misalnya, dengan adanya ancaman dari Dewan Pengurus Cabang PBB se-Jabar mencabut dukungan karena merasa tak diperhatikan Tim Kampanye Aman.

Namun, Dede melihat pasangan Agum-Nu’man bisa memaksimalkan Nu’man yang masih menjabat Wagub Jabar. Dengan jabatan itu, Nu’man memiliki kelebihan dalam memaparkan dan merumuskan permasalahan di Jabar. Hal ini bisa menjadi terobosan dalam program Aman karena tidak semua calon gubernur dan wagub Jabar mempunyai pengalaman sekaya Nu’man tentang Jabar.

Dibandingkan Danny, kata Dede, Nu’man lebih populer. Ini bisa dilihat dari banyaknya frekuensi Nu’man berbicara di media massa. ”Nu’man itu pembuat berita, news maker,” ujarnya.

Belum lagi jaringan pesantren yang dimiliki Nu’man. Meskipun pesantren memilih netral, itu hanya secara institusional. Secara individual, masyarakat pesantren bebas menentukan pilihan. Mengingat tradisi patronase di Jabar sangat kuat, ulama atau kiai pimpinan pesantren dapat dengan mudah memengaruhi massanya. Bila ini berhasil, bisa menyumbang 10 sampai 15 persen suara.

Dede melihat, saat ini pesantren tidak hanya ada di pedesaan, tetapi juga di perkotaan. ”Pemimpin pesantren sangat efektif mendulang suara karena politik aliran di Jabar masih sangat kuat,” kstsnya.

Kelebihan Nu’man itu semakin kuat dipadu dengan popularitas Agum Gumelar. ”Yang perlu digenjot adalah meningkatkan popularitas dan mengefektifkan mesin politik. Jangan sampai parpol kontraproduktif dengan elemen lain, seperti tim relawan,” kata Dede lagi.

Economix 2008

2008-03-12T15:26:00.000+07:00

Cara Berpikir Birokrat yang Salah

Rabu, 12 Maret 2008 | 02:21 WIB

Oleh Nawa Tunggal

Ketidakselarasan pemikiran ekonomi dan penanganan lingkungan tercermin di dalam cara berpikir birokrat yang salah. Pemikiran birokrat tidak memiliki pendekatan ekosistem dan ekoregion berdasarkan struktur sosial-budaya.

Hasil yang didapat di antaranya dari pemikiran yang tidak ingin mempertahankan keanekaragaman pangan. Di sekeliling kita sekarang sudah memperlihatkan adanya ketergantungan pada pangan impor. Impor terjadi dimulai dari kebutuhan pangan paling pokok seperti beras hingga kedelai yang menjadi bahan baku makanan rakyat berprotein seperti tempe dan tahu.

Belum lagi pada aspek murni lingkungan. Birokrat juga lemah dalam hal penetapan dan penjagaan ruang serta fungsi lahan untuk diselaraskan dengan ancaman dampak perubahan iklim sekarang.

Ada persoalan utama banjir yang selalu muncul di setiap musim hujan. Birokrat memiliki ketidakberhasilan di dalam mengembangkan konsep manajemen air, seperti kesiapan memanen air hujan.

Kritik lugas yang ditujukan kepada birokrat itu disampaikan Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Setyo S Moersidik dalam seminar Economix 2008 bertema ”Addressing Economics of Climate Change”, 20 Februari 2008.

Integrasi

Seminar Economix 2008 berdasarkan temanya, dijelaskan Ketua Panitia Rizki Fajar, sebagai diseminasi informasi dengan cara mengintegrasikan analisis ekonomi ke dalam penanganan lingkungan. Selanjutnya, juga membenahi market failure atau kekeliruan pasar yang selama ini tidak terdeteksi.

Seminar itu sendiri merupakan prakarsa setiap tahun dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk mengkaji topik- topik terhangat. Tahun 2008 topik itu dikaitkan dengan isu perubahan iklim, termasuk pascapenyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, 3-15 Desember 2007 di Bali.

Dalam sesi pertama dari tiga sesi pada seminar tersebut, Moersidik tampil bersama Staf Khusus Kementerian Negara Lingkungan Hidup Amanda Katili dan Direktur Program Iklim dan Energi World Wildlife Fund for Nature (WWF) Fitrian Ardiansyah.

Pemaparan ketiga pembicara itu untuk menarik kepentingan landasan teori di balik isu perubahan iklim. Kemudian menuntut sikap untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim yang bisa mengganggu kehidupan.

Pada dua sesi berikutnya, sejumlah pembicara dari kalangan instansi pemerintah, di antaranya Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup, serta dari kalangan swasta yang diwakili industri-industri perkayuan dan semen juga turut dihadirkan. Sesi kedua membahas solusi, sedangkan sesi berikutnya mengenai kebijakan publik yang perlu diadaptasikan.

Menyimak dua hal yang ingin diraih dalam seminar Economix 2008, yaitu integrasi analisis ekonomi dengan penanganan lingkungan serta pembenahan market failure, jelas sudah terungkap dalam pernyataan-pernyataan Moersidik.

Perubahan iklim sekarang sudah membawa konsekuensi pada sistem eksploitasi sumber daya alam yang telah memberikan jasa ekologi. Jasa-jasa ekologi inilah yang mulai harus dipertimbangkan sebagai komponen dari sistem perekonomian.

Pembenahan market failure, menurut Moersidik, pertama kali yang harus dilakukan dengan cara membenahi cara berpikir birokrat. Mau tidak mau ujung dari agen perubahan terletak di pundak para birokrat selaku pengambil kebijakan dan penentu paling utama dari kelangsungan pelaksanaan kebijakan tersebut.

”Cara berpikir birokrat yang salah itu seperti menghadapi kekurangan beras lalu ditempuh impor. Semestinya, melalui pendekatan ekologi dan ekoregion itu digali pemahaman keanekaragaman sumber pangan yang sudah dimiliki masyarakat,” kata Moersidik.

Kekurangan sumber karbohidrat dari beras sebenarnya dapat diatasi dengan ditumbuhkannya kesadaran masyarakat terhadap ketersediaan sumber karbohidrat lainnya. Kalau tetap saja ditempuh kebijakan impor, tidak akan ada integrasi dari hasil analisis ekonomi dengan penanganan lingkungan yang ada melalui pengolahan sumber daya alam.

Sekaligus pembenahan cara berpikir birokrat itu sebagai refleksi atas kekeliruan pasar yang sedang dan terus terjadi sampai sekarang.

Peta Jalan Bali

Materi yang dipaparkan Amanda Katili mengenai Peta Jalan Bali (Bali Roadmap), yang dihasilkan dari Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali, membingkai kebijakan nasional agar diselaraskan dengan tujuan-tujuan yang ingin diraih bersama semua bangsa.

Menurut Amanda, Peta Jalan Bali menjadi proses negosiasi perjanjian ”Post 2012” atau Sesudah 2012. Ini terkait dengan jeda pelaksanaan Protokol Kyoto antara 2008 dan 2012, akankah Protokol Kyoto dilanjutkan atau diganti dengan kesepakatan baru.

Isu paling penting dalam Protokol Kyoto adalah kewajiban negara-negara maju yang tergabung dalam Annex-1 untuk mereduksi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 5 persen. Cara yang ditetapkan bisa dengan pengubahan atau transfer teknologi yang makin ramah lingkungan atau dengan membantu negara non-Annex-1 untuk mengurangi produksi GRK dengan cara yang dikenal sebagai mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism/ CDM).

CDM paling menarik dikaji bagi negara non-Annex-1, termasuk Indonesia. Akan tetapi, meraih kompensasi dana dari negara Annex-1 untuk program CDM bagi Indonesia tidak segampang yang ditempuh India dan China. Dua negara ini mendominasi perolehan komitmen alokasi dana dari Annex-1 untuk reduksi emisi GRK.

Amanda menyebutkan, berdasarkan komitmen alokasi dana CDM, akan disisihkan 2 persen untuk dana adaptasi. Dana adaptasi ditujukan untuk negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Status per 3 Januari 2008, dana adaptasi yang tersedia baru mencapai 40,99 juta dollar AS. Jumlah yang sebetulnya tidak banyak. Ini mengingat jumlah negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim di Afrika dan Asia Pasifik membutuhkan dana yang jauh lebih besar dari nilai tersebut.

Dana besar dibutuhkan untuk mengadaptasikan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim. Misalnya, dengan dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut yang akan menenggelamkan negara-negara kepulauan kecil, kemudian musibah kekeringan serta banjir di berbagai negara Asia-Afrika, maka dana 40,99 juta dollar AS itu sedikit saja artinya.

Dari adanya keterbatasan dana adaptasi itu, semestinya kembali menggugah cara berpikir untuk tidak menggantungkan diri terhadapnya.

Mengulang kembali pernyataan Moersidik, segenap cara berpikir para birokrat selama ini sudah salah. Maka, jangan sampai adaptasi lingkungan menjadi terlambat gara-gara ikut mengantre dana adaptasi yang dikumpulkan melalui CDM Protokol Kyoto itu.

DPD Ingin Desa Tak Diseragamkan

2008-03-12T15:23:00.001+07:00

RUU Pemerintahan Desa Disiapkan

Rabu, 12 Maret 2008 | 00:14 WIB

Jakarta, Kompas - Berdasarkan berbagai masukan yang diterima dari daerah, Dewan Perwakilan Daerah akan memperjuangkan agar pada masa mendatang pemerintahan desa tak lagi diseragamkan seperti pada era Orde Baru. DPD ingin pemerintahan desa justru mengakomodasi keragaman kearifan budaya lokal.

Atas dasar pertimbangan itu, DPD menyiapkan RUU usul inisiatif tentang Pemerintahan Desa. Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD mulai hari ini akan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Bali untuk menyerap aspirasi dan menyebar kuesioner.

”Targetnya, bulan Juli sudah selesai,” ucap Wakil Ketua PAH I PRA Arief Natadiningrat (DPD Jawa Barat), Selasa (11/3).

Menurut anggota DPD Jambi, H Hasan, penyeragaman Desa terjadi setelah Undang-Undang No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Tokoh Jambi yang sudah berusia 72 tahun ini merasa, pada masa lalu desa lebih berfungsi mengatur tatanan masyarakat karena terkait dengan sistem adat. Dicontohkan, jika seorang kepala desa melarang mengambil pasir di dekat aliran sungai, meski hanya segelas, larangan itu sangat dipatuhi. ”Desa itu rusak setelah UU No 5/1979,” ujarnya.

Menurut Midin B Lamany, anggota DPD Maluku, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan atas keberagaman desa mengingat UUD 1945 Pasal 18B telah memberi bingkai kuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Moh Novrizal, yang banyak mendalami pemerintah daerah, menilai gagasan DPD bisa mengisi kelemahan pengaturan desa yang selama ini hanya diatur dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika desa dibiarkan tumbuh sesuai adat, juga akan mempercepat kemakmuran. Desa akan menggali kebudayaan, pariwisata berkembang, juga banyak orang mau tinggal di desa. (sut)

ilkada dan "Raja-raja Kecil"

2008-03-12T15:21:00.000+07:00

KOMPAS/NASRULLAH NARA / Kompas Images
Aminuddin Ilmar

Sudah tak terbilang berapa ongkos sosial akibat gonjang-ganjing pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah Tanah Air. Pengerahan massa dan sengketa di tingkat Mahkamah Agung kian menambah riuh dinamika politik lokal setelah sebelumnya telanjur marak dengan pemekaran wilayah.

Melihat gejala yang kurang kondusif bagi tatanan kehidupan bernegara, Lembaga Pertahanan Nasional sempat melontarkan gagasan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) cukup dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Adapun kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur ditunjuk saja oleh pemerintah pusat.

Terkait dengan pemekaran, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pun mengingatkan agar fraksi-fraksi di DPR tak terlalu mudah menerima usulan pemekaran wilayah.

Guru besar Hukum Tata Negara dan Administrasi Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar, berpendapat gagasan pembatasan pilkada dan pemekaran wilayah mengindikasikan kian beratnya beban negara dan masyarakat membiayai pilkada dan pemekaran wilayah. Ia menilai distorsi pilkada dan pemekaran wilayah kian melebar.

Pilkada yang bertujuan melahirkan pemimpin lokal ideal ternyata membuat rakyat terbelah. Pemekaran wilayah yang bertujuan mendekatkan rentang kendali dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat telah bergeser ke upaya elite-elite lokal meraih predikat ”raja-raja kecil” di pemerintahan dan legislatif.

Berikut ini petikan wawancara dengan Kompas di Makassar, Rabu (20/2).

Bagaimana tanggapan Anda soal gagasan membatasi pilkada di tingkat kabupaten/kota saja dan penunjukan gubernur pada tingkat provinsi?

Tepat sekali. Hanya saja, untuk menerapkannya, banyak hal mendasar yang harus dibenahi. Sudah pasti akan berdampak pada sistem ketatanegaraan, mulai dari posisi dan kedudukan gubernur, bupati/wali kota berikut lembaga kontrol DPRD, hingga kewenangan di setiap jenjang pemerintahan.

Mengapa pilkada cenderung bermasalah?

Ini berhubungan dengan proses pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dalam memilih pemimpin. Proses tersebut tentu saja patut dihargai sebagai manifestasi demokrasi. Namun, sebagus apa pun sistem dan mekanisme pilkada, selama tak disertai kerangka pengaturan yang jelas dan tegas, tetap saja tidak bermakna bagi demokratisasi dan hasilnya. Malah, bisa-bisa menimbulkan bumerang dan beban bagi pemerintah.

Di mana akar masalahnya?

Proses yang dibangun selama ini masih parsial dan tambal sulam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak secara jelas mengatur sistem dan mekanisme pilkada. Belum jelas apa yang hendak dituju dan disepakati.

Misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ketersediaan dan akurasi data pemilih? Apakah pemerintah daerah atau Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD)?

Belum lagi ketatnya jadwal pemilihan kepala daerah yang sering kali tidak memperhitungkan terjadinya sengketa atau pelanggaran yang seharusnya diselesaikan setiap tahapan sehingga gugatan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon hanyalah berkenaan dengan hasil penetapan yang dilakukan oleh KPUD. Tidak lagi mempermasalahkan data pemilih yang tidak akurat.

Masalah lain, pelanggaran pilkada berupa politik uang dan sebagainya. Kalau itu tidak dipahami dan tidak diatur tegas, proses pilkada itu menuai banyak masalah. Ujung-ujungnya, menambah beban pemerintah berikut ongkos-ongkos sosial bagi rakyat.

Mekanisme seperti apa yang seharusnya dibuat?

Seharusnya pemerintah melakukan pengaturan tersendiri terhadap pilkada itu dan tidak dimasukkan dalam kerangka pengaturan pemerintahan daerah sehingga akan didapatkan sebuah kerangka pengaturan pemilihan kepala daerah yang komprehensif.

Pengaturan itu memberi kerangka sistem dan mekanisme pilkada yang memperhitungkan semua aspek yang melingkupi dari proses pemilihan tersebut.

Selain itu, kalau memang pilkada provinsi tidak begitu relevan dengan posisi kedaulatan rakyat karena pemerintahan provinsi tidak bersentuhan langsung dengan rakyat di kabupaten dan kota, maka hal itu harus juga dikaitkan dengan kedudukan atau posisi hubungan antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah yang menempatkan pemerintahan provinsi berada pada posisi dilematis.

Jadi, selama ini kedudukan provinsi ”mengambang”?

Titik berat otonomi bukan pada provinsi, melainkan pada kabupaten/kota. Posisi provinsi dalam tatanan otonomi daerah tidak lebih sebagai perpanjangan tangan atau wakil pemerintah di daerah sehingga kalau konsepsi itu dibangun dan dikembangkan, maka seharusnya peletakan hubungan kewenangan antara pemerintah dan provinsi hanyalah menjalankan kewenangan pemerintah di daerah.

Konsekuensi yang mengikutinya adalah seharusnya gubernur tidak perlu dipilih, tetapi cukup dilakukan pengangkatan sebagai wakil pemerintah (pusat) di daerah. Kalau itu dilakukan, tentu akan berimplikasi pada posisi hubungan pemerintah dengan daerah. Hubungan kewenangan yang tercipta adalah hubungan kewenangan yang tegas dan jelas.

Bisa dijelaskan secara lebih konseptual?

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah saat ini akan melahirkan dua model hubungan kewenangan. Pertama, menegaskan otonomi provinsi yang tidak lagi semi-otonom seperti yang dilakukan selama ini.

Provinsi harus menjalankan otonomi yang tidak bisa dijalankan daerah kabupaten dan kota atau yang bersifat lintas kabupaten dan kota. Ada pembagian beban antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kedua, menghilangkan otonomi provinsi sehingga kedudukan pemerintahan provinsi hanyalah sebagai wakil pemerintah di daerah yang menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah di daerah.

Bagaimana perangkat pemerintahan daerah?

Konsekuensinya, perangkat daerah untuk provinsi, seperti dinas, badan, atau kantor, tidak perlu ada. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah kantor besar yang mengaktivasi semua kepentingan pemerintah di daerah.

Bagaimana pola hubungan pusat-daerah selama ini?

Konsepsi pemerintahan sekarang ini meletakkan hubungan kewenangan tidak hanya pada pemerintah kabupaten/kota saja, tetapi juga pada pemerintah provinsi yang ujung-ujungnya menimbulkan kegamangan dalam penerapannya.

Pemerintah masih gandrung menangani urusan atau kewenangan yang seharusnya sudah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pemerintahan provinsi juga begitu. Terjadilah tumpang tindih kewenangan yang berbuntut pada ketidakjelasan pengelolaan urusan pemerintahan. Coba bayangkan betapa besar pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah akibat ketidakjelasan hubungan kewenangan yang melingkupinya. Bahkan juga berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Di mana posisi gubernur?

Saya sependapat kalau pemilihan gubernur dilakukan tidak lagi oleh rakyat secara langsung. Lebih baik menuntaskan problema pokoknya dengan melepaskan otonomi yang ada di provinsi sehingga gubernur hanyalah berkedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah yang tidak perlu dipilih, tetapi cukup diangkat oleh pemerintah (pusat). Memang kelihatannya simplisistik, tetapi ini solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di sekitar proses pilkada. Dari sisi biaya pun konsep ini sangat efisien.

Sistem sekarang ini sulit ditinggalkan karena ada pihak tertentu yang justru menikmatinya?

Ya. Seperti halnya pemekaran wilayah yang selalu mengusung perbaikan kesejahteraan rakyat. Tetapi tidak sedikit pula elite lokal yang memanfaatkannya untuk meraih posisi ”raja-raja kecil”.

Di tingkat pusat, makin banyaknya provinsi dan kabupaten/kota diduga memperlebar peluang bagi yang punya kewenangan anggaran untuk berkolaborasi dengan ”raja-raja kecil” itu.

Revisi UU No 32/2004

2008-03-12T15:20:00.000+07:00

KPU Akan Keluarkan Peraturan Percepatan Pilkada

Rabu, 12 Maret 2008 | 00:13 WIB

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum mengharapkan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah segera selesai.

Salah satu aturan yang termuat dalam UU itu adalah percepatan pilkada pada September 2008. Apabila sampai akhir Maret ini revisi tersebut tidak selesai, KPU akan mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan percepatan pilkada.

Dalam pembahasan revisi terbatas UU No 32/2004, pemerintah mengusulkan pilkada pada Januari sampai Juni 2009 dimajukan pada September 2008. Jadwal itu dimajukan karena dalam Pasal 233 Ayat 2 UU No 32/2004 disebutkan pilkada pada tahun 2009 diselenggarakan pada Desember 2008.

Anggota KPU, Andi Nurpati, Senin (10/3), mengatakan, jika pilkada memang akan dimajukan pada September, aturan harus segera dikeluarkan karena tahapan pilkada paling tidak harus dimulai enam bulan sebelumnya.

Menurut Andi, KPU telah menyusun draf peraturan KPU yang akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan pilkada, tetapi untuk pengesahan masih menunggu disahkannya revisi terbatas UU No 32/2004.

Secara terpisah, anggota KPU, I Gusti Putu Artha, dalam diskusi seputar amandemen UU No 32/2004 mengatakan, UU tentang Penyelenggara Pemilu telah menetapkan pilkada sebagai rezim pemilu, tetapi pemerintah masih ingin mencampuri penyelenggaraan pilkada. (SIE/MZW)

Pemekaran Daerah Dapat Membahayakan Pemilu 2009

2008-02-23T15:41:00.001+07:00

Sabtu, 23 Februari 2008 | 02:14 WIB

Jakarta, Kompas - Pemekaran daerah yang terus dilakukan hingga setahun menjelang pelaksanaan pemilu dapat membahayakan proses Pemilu 2009. Ada baiknya jika pemekaran segera dihentikan dan baru dibahas kembali setelah pemilu usai.

Demikian diungkapkan peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syarif Hidayat di Jakarta, Jumat (22/2).

Penghentian sementara pemekaran daerah diperlukan karena pembentukan pemerintahan dan segala perangkat penyelenggara pemilu di daerah otonom baru tidak mudah. Hal itu tidak mungkin dilakukan dalam sisa waktu satu tahun ini.

Bagi daerah otonom baru yang belum mampu menyelenggarakan pemilu secara mandiri, pelaksanaan pemilunya akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah induk. Namun, hal ini dipastikan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu dan rawan menimbulkan konflik.

”Penghentian pemekaran daerah mulai saat ini juga akan meminimalkan terjadinya politik dagang sapi dan politik uang menjelang pemilu,” tegasnya.

Menurut Syarif, sudah menjadi rahasia publik bahwa pemekaran daerah menjadi ”mesin ATM” bagi parpol dan pejabat eksekutif. Untuk mengegolkan pemekaran daerah baru dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Jika berhasil, parpol akan mendapat keuntungan finansial yang dapat digunakan sebagai modal pemilu.

Secara terpisah, Ketua KPU Maluku Jusuf Idrus Tatuhey mengatakan pelaksanaan pemilu daerah pemekaran baru yang dilakukan oleh daerah induk tidak selalu menimbulkan masalah. Pemilu di daerah pemekaran baru yang dilakukan daerah induk di Maluku pada Pemilu 2004 berjalan lancar.

Tidak konsisten

Syarif menambahkan, pemekaran yang terus dilakukan oleh pemerintah dan DPR merupakan bentuk ketidakkonsistenan mereka. Meskipun sering mengeluhkan pemekaran daerah hanya membebani APBN, pemekaran tetap dilakukan. Padahal, APBN sendiri terus mengalami defisit akibat kenaikan harga minyak dunia.

”Jika dianalogikan kepada industri, sangat tidak mungkin menambah cabang baru saat perusahaan sedang mengalami krisis keuangan,” katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengungkapkan, sepanjang kualifikasi yang dimiliki calon daerah otonom baru memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, maka dalam pembahasannya tidak begitu banyak menyita energi dan waktu.

”Kalau tidak memenuhi persyaratan, ya itu harus dipenuhi dulu,” katanya.

Saut menambahkan, pemerintah tidak mempunyai target waktu penyelesaian pembahasan RUU pembentukan daerah baru. ”Masih banyak agenda yang harus diselesaikan pemerintah terkait pemilu,” katanya. (MZW/SIE)

Presiden Terbitkan Lagi Ampres

2008-02-22T16:51:00.001+07:00

Pemerintah Tak Bisa Diharapkan

Jumat, 22 Februari 2008 | 02:26 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan satu lagi amanat presiden untuk pemekaran daerah. Kali ini, Presiden menerbitkan ampres untuk 14 RUU pembentukan kabupaten/kota dan satu RUU pembentukan provinsi, tertanggal 1 Februari. Ke-15 RUU itu merupakan hak inisiatif DPR yang disampaikan pada Desember 2007 kepada Presiden.

Juru Bicara Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang, Kamis (21/2), mengungkapkan amanat presiden (ampres) itu menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahas 15 RUU pembentukan daerah baru dengan DPR. Saat ini pemerintah juga memberikan perhatian yang besar pada banyaknya daerah otonom yang sudah terbentuk sejak tahun 1999 sampai 2008, yaitu 179 daerah baru.

”Jadi sesuatu yang wajar bila kami memberikan perhatian untuk melihat sampai seberapa jauh pencapaian tujuan pembentukan semua daerah otonom. Saat ini pemerintah dan DPR juga sedang membahas RUU lainnya, seperti RUU paket politik dan revisi terbatas UU No 32/2004,” kata Saut.

Dengan adanya ampres untuk 15 RUU pembentukan daerah baru ini, hal itu akan menambah daftar panjang pembahasan pemekaran daerah. Saat ini, pemerintah dan DPR juga sedang membahas 12 RUU pembentukan daerah baru.

Secara terpisah, peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, terbitnya ampres ini menunjukkan ternyata pemerintah tak bisa diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang DPR. ”Ini bukti kesekian kalinya untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan masa depan adalah DPR,” ujarnya.

Padahal, menurut Robert, jika Presiden berani melakukan penghentian sementara (moratorium) pemekaran daerah, pasti publik akan mendukung. (SIE)

E-Government Sragen

2008-02-21T17:48:00.000+07:00

Pemerintahan Lewat Kantor Maya

KOMPAS/HERU SRI KUMORO / Kompas Images

Warga yang akan mengurus KTP di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, hanya membutuhkan waktu 3-5 menit. Petugas sedang membuat foto dan memasukkan data pemohon, Jumat (15/2).

Kamis, 21 Februari 2008 | 02:42 WIB

Sonya Hellen Sinombor dan Subur Tjahjono

Parjo (40) dua bulan belakangan ini makin betah di kantornya, Balai Desa Gilirejo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kepala Desa Gilirejo itu punya ”mainan” baru, yakni dua perangkat komputer dilengkapi printer dan telepon bebas pulsa. Komputer di kantor Parjo terkoneksi secara online dengan lebih dari 500 komputer lain di Kabupaten Sragen.

”Saya bisa sampai pukul 17.00 di kantor. Sebelumnya siang sudah pulang,” ujar Parjo, terkekeh, ketika ditemui pada Sabtu (16/2) siang.

Fasilitas komputer tergolong mewah untuk ukuran Desa Gilirejo yang masuk kategori desa tertinggal. Desa dengan penduduk 3.656 jiwa itu sempat bergolak saat pembangunan Waduk Kedung Ombo. Selain bertani jagung dan ketela pohon di tegalan, penduduk bertani ikan keramba di waduk.

Berbagai informasi terbaru yang tersedia di http://www.sragenkab.go.id dan http://kantaya.sragenkab.go.id merupakan menu yang wajib dibaca tiap hari. Alamat yang terakhir merupakan intranet yang menjadi sarana komunikasi dari kantor kabupaten hingga ke 20 kecamatan dan 208 desa di Sragen. Kantaya adalah akronim dari ”kantor maya” Pemkab Sragen.

Bagi Parjo, komputer tersebut sangat membantu memperlancar urusan pemerintahan. Apalagi jarak desa itu paling jauh dari pusat Kabupaten Sragen, sekitar 50 kilometer. Sebelumnya, untuk membuat surat perjalanan dinas (SPD), ia harus ke rental komputer di Gemolong, 15 kilometer dari Gilirejo. Ongkos ojek Rp 20.000 sekali jalan. Sekarang, tinggal diketik di folder ”lemari” di kantaya, lantas dikirim ke kantaya kecamatan.

Sejak 2003

Program pemerintahan elektronik atau e-government dimulai Bupati Sragen Untung Wiyono sejak tahun 2003 untuk tingkat kecamatan dan 2007/2008 untuk tingkat desa.

”Sebelum kita membangun infrastruktur, kita bangun dulu manusianya,” ujar Untung, bupati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Pejabat di Sragen dikursuskan komputer dan bahasa Inggris. Itu menjadi syarat bagi pejabat Sragen untuk naik pangkat.

Untung Wiyono yang berlatar belakang pengusaha itu sejak awal mengutamakan efisiensi dalam menjalankan pemerintahannya. Teknologi informasi digunakan untuk memangkas biaya. Sebelumnya, biaya telepon dan belanja alat tulis kantor Kabupaten Sragen mencapai Rp 2,3 miliar per tahun. Dengan teknologi informasi, pengeluaran hanya Rp 250 juta per tahun, berupa kerja sama dengan internet service provider.

Aplikasi kantaya di antaranya laporan monitoring setiap dinas, satuan kerja, dan kecamatan; sarana pengiriman data; informasi dan monitoring proyek secara online pada setiap satuan kerja; agenda kerja setiap satuan kerja; forum diskusi dan chatting antarpersonel dan satuan kerja; surat dinas atau undangan.

Dengan teknologi informasi itu, Untung Wiyono mengontrol kinerja birokrasinya yang didukung 12.000 PNS dari komputer di ruang kerjanya.

Kalau membutuhkan pertemuan mendadak dengan camat atau kepala desa, Untung tak perlu memanggil bawahannya, cukup mengadakan telekonferensi dengan webcam. Laporan harian kegiatan pembangunan dan laporan keuangan cukup disampaikan lewat komputer.

Di kantaya juga tersedia sistem informasi pemerintahan daerah, perizinan terpadu, sistem informasi perdagangan antarwilayah, kepegawaian, keuangan daerah, kependudukan, pertanahan, sistem rumah sakit umum daerah, sistem informasi strategis, pendapatan daerah, pengelolaan barang daerah, sistem informasi geografis, kredit, dan pembayaran perusahaan daerah air minum.

Aplikasi tersebut betul-betul diterapkan saat Kompas berkeliling ke beberapa kantor kecamatan dan desa di Sragen. Loket pelayanan kartu tanda penduduk dan surat-surat lain di Kantor Kecamatan Kalijambe, misalnya, tak kalah dengan bank.

Tursini (38), Warga Desa Banaran, Kecamatan Kalijambe, tidak sampai 5 menit memperpanjang KTP. Ia pun hanya perlu membayar Rp 5.000.

Dengan sistem online, tak akan ada KTP kembar di Sragen karena database 863.914 penduduk sudah terintegrasi.

Tiap pagi pukul 07.00-07.30 para perangkat kecamatan dan desa sudah harus membuka komputer untuk melihat informasi, baik berupa kegiatan, undangan, maupun perintah bupati. ”Pernah saya baru buka pukul 08.30 ternyata ada undangan rapat di kabupaten pukul 08.30 sehingga telat,” ujar Camat Kalijambe Tugino.

Rapat jagabaya atau keamanan desa di Kecamatan Masaran, misalnya, tidak perlu menggunakan surat yang ditandatangani Camat Masaran Yuniarti. Sekretaris Kecamatan Nanang Hartono cukup mengetik undangan di kantaya. ”Kami bisa menghemat tagihan telepon dan belanja kertas hingga 70 persen,” kata Camat Masaran Yuniarti.

Yuniarti pun ingin usaha batik yang berkembang di wilayahnya dipromosikan di internet.

Sumarsono, pengusaha batik dari Desa Kliwonan, Masaran, kini mulai mendapat pesanan, bahkan dari Malaysia, karena promosi di internet itu.

Program e-government Sragen sudah diadopsi pemerintah pusat untuk diterapkan di kabupaten/kota lain. Inilah wujud nyata dari reformasi birokrasi.

Rumah Sakit Diimbau Tetap Beri Layanan Askeskin

2008-02-20T16:26:00.001+07:00

Rabu, 20 Februari 2008 | 13:07 WIB

Magelang, Kompas - Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz mengimbau setiap rumah sakit di Jawa Tengah untuk tetap memberikan layanan bagi setiap warga miskin. Hal ini perlu dilakukan sembari menunggu kejelasan pembayaran dana Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin atau Askeskin dari Departemen Kesehatan.

"Sambil menunggu, kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan terus berupaya untuk menutup semua biaya pelayanan Askeskin tersebut," ujar Ali Mufiz saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008 di Hotel Puri Asri, Kota Magelang, Selasa (19/2).

Kompas (Sabtu, 16/2) memberitakan, tunggakan Askeskin tahun 2007 di seluruh rumah sakit di Jateng yang belum dibayarkan PT Askes sebanyak Rp 142 miliar. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama di rumah sakit swasta, terganggu. Ditambah lagi, Departemen Kesehatan memutuskan menghentikan kerja sama dengan PT Askes sebagai pengelola dana Askeskin.

Sejak Januari lalu, sejumlah rumah sakit swasta menghentikan layanan Askeskin untuk sementara, seperti Rumah sakit Umum Islam Kustati, Solo (Kompas, 9/2). RS Islam Banjarnegara melakukan hal yang sama sejak awal Februari lalu (Kompas, 19/2).

Belum adanya kejelasan pembayaran dana Askeskin, kata Ali Mufiz, jangan sampai membuat layanan kesehatan bagi warga miskin terganggu. Layanan kesehatan ini sepatutnya menjadi kewajiban sekaligus wujud kepedulian rumah sakit. Dengan begitu, kendala pendanaan semestinya tidak menjadi persoalan.

"Dalam hal ini, saya berharap masalah pendanaan juga ditanggung bersama-sama oleh berbagai pihak. Kalau memang pihak rumah sakit harus menalangi terlebih dahulu, anggap saja itu menjadi semacam sharing bank," terangnya.

Ali mengatakan, saat ini sedang ada proses peninjauan kembali mekanisme pembayaran Askeskin oleh pemerintah pusat. Terkait hal ini, Peprov Jateng sudah berulang kali menanyakan hal itu. Namun, hingga saat ini, belum juga ada kejelasan apa-apa dari Departemen Kesehatan. (EGI)

Bencana Masih Mengancam Jawa Tengah

2008-02-05T14:47:00.000+07:00

Selasa, 5 Februari 2008 | 12:10 WIB

Ketidakpastian cuaca yang menyelimuti Jawa Tengah akhir-akhir ini diperkirakan masih terus terjadi. Curah hujan yang tinggi yang menyertai buruknya cuaca tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan bencana di beberapa daerah di Jateng. Maklum, Jateng merupakan daerah langganan bencana ketika musim hujan tiba.

Fenomena ini terjadi karena sebagian besar daerah di Jateng memiliki curah hujan tinggi. Karakter ini bisa dilihat di daerahdaerah yang tersebar di pantai utara dari Tegal hingga Jepara. Di sana curah hujannya berada di atas 500 milimeter per bulan. Sementara daerah-daerah utara yang berada di wilayah perbatasan Jawa Timur seperti Grobogan, Rembang, Blora, Pati, dan Kudus memiliki curah hujan di bawah 500 milimeter per bulan.

Kondisi ini membuat daerah-daerah tersebut jarang sekali terjadi banjir. Meski demikian, daerah-daerah tersebut tetap rentan terhadap banjir karena berada dalam Satuan Wilayah Sungai Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juwana) yang acapkali meluap ketika hujan turun terus-menerus.

Hujan yang terus turun dalam intensitas tinggi menyebabkan tanah jenuh menyerap air. Kondisi ini akan memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. Bencana tersebut bisa saja terjadi di wilayah perbatasan mengingat intensitas hujan yang tinggi berlangsung dalam interval waktu yang panjang akhir-akhir ini. (STN, Litbang Kompas)

Jumlah Pemilih Jawa Tengah 26 juta

2008-02-04T16:20:00.000+07:00

Rabu, 05 Desember 2007 | 11:46 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:Pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 22 Juni tahun depan melibatkan sekitar 26,6 juta pemilih dari jumlah seluruh penduduk Jawa Tengah 34,7 juta.

Jumlah pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih pemilihan kepala daerah tersebut bersumber dari kantor catatan sipil kabupaten/Kota untuk selanjutnya masuk data pemerintah Provinsi. Rabu (5/12) ini data diserahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah.

Asisten I Sekretaris Daerah Jawa Tengah Pudjo Kiswantoro mengakui data masih bisa berubah. "Kadang ada penduduk meninggal dunia atau pindah ke daerah lain," kata Pudjo di Semarang.

Setelah data diserahkan kepada KPU Daerah maka selanjutnya akan digodok dan dicek ulang bersama dengan KPUD di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. "Data akan terus disempurnakan," katanya.

KPUD Jawa Tengah akan mensosialisasikan daftar pemilih sementara pada 14 hingga 21 Pebruari 2008.
Rofiuddin

Pemekaran Tak Terkendali

2008-01-31T12:32:00.001+07:00

Kompas/Totok Wijayanto /

Tiga anggota Dewan asyik berbincang di antara kursi-kursi kosong saat sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/1). Paripurna antara lain menyetujui 21 RUU usul inisiatif anggota Dewan tentang pembentukan daerah otonom menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Rabu, 23 januari 2008 | 03:15 WIB

Jakarta, Kompas - Pemekaran atau pembentukan daerah otonom terus terjadi, tak bisa lagi dikendalikan. Dalam rapat paripurna, Selasa (22/1), Dewan Perwakilan Rakyat kembali menyetujui 21 rancangan undang- undang usul inisiatif anggota tentang pembentukan provinsi dan kabupaten menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Daerah yang diusulkan untuk dibentuk itu, delapan di antaranya merupakan provinsi baru dan 13 merupakan daerah kabupaten. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Semua fraksi menyetujui 21 RUU usul inisiatif itu secara aklamasi.

Beberapa waktu lalu, DPR juga sudah mengajukan 12 RUU pembentukan daerah otonom. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menurunkan surat presiden untuk membahas ke-12 RUU tersebut.

Padahal, saat berpidato di Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu sudah dua kali meminta semua pihak berani menolak usulan pemekaran.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar juga pernah melarang partainya untuk mendukung pemekaran. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto juga pernah menegaskan, pemerintah akan lebih selektif terhadap usulan pemekaran daerah.

Catatan Kompas, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sampai tahun 2007, sudah terbentuk 173 daerah otonom (7 provinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota). Selama periode 2005-2007 itu sendiri yang disetujui DPR bersama pemerintah ada 31 daerah.

Main-main

Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai pembentukan daerah otonom sudah sangat tidak terkendali dan membebani keuangan negara. ”Kita ini memang kelihatannya agak main-main betul,” ucap Siti.

Meski demikian, Siti berpendapat kesalahan ini tidak bisa dilemparkan ke daerah karena persoalan ini lebih disebabkan tidak adanya parameter yang jelas, proses pendampingan, dan pengawasan yang ketat.

”Di tataran realisasi, tidak ada konsistensi. Kita punya aturan bagus, tetapi sering tidak mengikat. Memang, penegakan hukum belum terjadi,” papar Siti.

Penilaian DPR terhadap pembentukan daerah otonom pun lebih didasarkan pada pendekatan kekuasaan. Akhirnya, DPR lebih merepresentansikan rakyat elite yang punya modal ketimbang rakyat banyak.

Siti berharap, ke depan, DPR benar-benar mempertanggungjawabkan keputusan yang telah dibuatnya. Dia khawatir, apabila pembentukan daerah otonom dilepas sedemikian rupa, maka akan menyebabkan negara bangkrut.

”Lobi-lobi dikurangi seminimal mungkin,” ujarnya.

Informasi yang berkembang di DPR, sampai semalam, menyebutkan beberapa fraksi sempat berencana menolak menyetujui 21 RUU usul inisiatif yang diajukan tersebut. Namun, pagi harinya berubah. Dalam pandangan umum fraksi di paripurna, semua fraksi justru menyatakan memahami dan menyetujui.

”Sampai semalam itu ada fraksi yang mau menolak. Saya juga heran kok tiba-tiba bisa semua setuju,” ucap seorang pimpinan fraksi. (sut)

Tanpa Kerangka Induk, Pemekaran Susah Dihentikan

2008-01-31T12:30:00.000+07:00

Jumat, 18 januari 2008 | 02:34 WIB

Jakarta, Kompas - Tanpa kerangka besar atau kerangka induk (grand design) menyangkut pemekaran daerah, usul pembentukan daerah otonom baru sangat sulit dibendung.

Susah berharap DPR menolak usul pemekaran daerah karena yang lebih mendominasi adalah alasan DPR sekadar menjadi penyalur aspirasi masyarakat pengusul pemekaran.

Anggota Komisi II DPR Agus Condro Prayitno (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Tengah VIII), Kamis (17/1), menyebutkan, hanya dengan kerangka besar menyangkut jumlah ideal provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, setidaknya bisa dilakukan penataan dalam pembentukan daerah baru. ”Sekarang ini seperti banjir. Padahal, kalau memang tidak bisa dihentikan, paling tidak ada pemekaran terencana,” kata Agus.

Menurut dia, tidak terlalu sulit untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah baru. Sulit bagi DPR menolak usul pemekaran daerah karena pengalaman sebelumnya selalu dijadikan rujukan.

Saat ini, Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR mempunyai agenda nasional untuk membahasa lima rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas. Untuk itu, pembahasan 12 RUU pembentukan kabupaten/ kota sangat mungkin tertunda.

Juru bicara Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengungkapkan, setelah ada amanat presiden untuk 12 RUU pembentukan kabupaten/kota, Depdagri menunggu undangan dari DPR untuk membahas bagaimana tindak lanjut RUU inisiatif DPR itu. (SIE/dik)

Jalan Tol Dimulai Akhir 2008

2008-01-26T15:50:00.001+07:00

Senin, 21 januari 2008 | 10:49 WIB

Semarang, Kompas - Pemerintah optimistis pembangunan fisik semua lahan yang akan dibangun jalan tol di seluruh Jawa Tengah sudah dapat dimulai akhir tahun 2008. Keyakinan itu muncul setelah Badan Pertanahan Nasional menjamin percepatan pembebasan lahan dengan menetapkan beberapa tim penaksir tanah independen.

Tim penaksir tanah independen (appraisal) tersebut telah diberi sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dibentuknya tim penaksir tanah diyakini akan memudahkan pemerintah mendapatkan perkiraan harga tanah yang wajar untuk pembebasan lahan.

"Harus diakui, salah satu kesulitan pembangunan jalan tol terkait persoalan pembebasan lahan. Masalahnya cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak. Tapi, jika urusan pembebasan tanah rampung, pembangunan fisik saya yakin dapat dilakukan dengan cepat," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Minggu (20/1), seusai rapat pembahasan pembangunan ruas tol Jawa Tengah di Semarang bersama Mendagri dan Kepala BPN.

Untuk membantu percepatan pembebasan lahan, Menteri PU juga memberi sinyal akan menggunakan tiga produk peraturan terkait. Ketiga aturan tersebut yakni, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan, Perpres Nomor 65/2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang mengatur tahapan pengadaan tanah yang harus dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) pemerintah kota dan kabupaten.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jateng Ali Mufiz mengatakan, sebanyak 16 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota telah memperbarui komitmennya dalam mendukung pengadaan jalan tol di Semarang. Komitmen tersebut dibutuhkan mengingat panjang ruas tol yang akan dibangun di Jateng termasuk panjang, yakni sekitar 300 kilometer.

Ruas pertama yang akan dibangun di Semarang yakni Jalan Tol Semarang-Solo. Pada tahap pertama, akan dibangun ruas tol Semarang- Ungaran yang pada bulan April diharapkan sudah ada aktivitas konstruksi. Pembangunan tol tahap berikutnya akan menghubungkan Ungaran-Bawen.

Pembebasan lahan akan dimulai dari Kota Semarang dan berlanjut ke Kabupaten Semarang. "Harapannya, pembebasan lahan secara simultan akan selesai pada bulan Maret sehingga bulan April dapat dimulai aktivitas konstruksi," ujar Ali Mufiz.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan, pembangunan jalan tol Trans Jawa adalah proyek jalan nasional. Karena itu, pembangunan tersebut berpotensi mengubah tata ruang secara nasional. Artinya, ada kemungkinan perbedaan antara tata ruang nasional dengan tata ruang di tingkat provinsi atau kabupaten. (A05)

Pedagang Pasar Grosir Khawatir Omzet Turun

2008-01-26T15:49:00.001+07:00

Jumat, 25 januari 2008 | 10:50 WIB

Pekalongan, Kompas - Pedagang Pasar Grosir Setono, Pekalongan, khawatir omzet harian penjualan batik, tekstil, kain ATBM, dan konfeksi, menurun akibat pembangunan jalan tol trans Jawa. Mereka meminta Pemerintah Kota Pekalongan mengusulkan rambu petunjuk aneka wisata di Kota Pekalongan di jalan tol itu kepada BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol (bukan Badan Pengelola Jalan Tol seperti ditulis Kompas kemarin).

Mila (25), pengusaha Batik Walisongo Pasar Grosir Setono, Kamis (24/1), mengatakan, rencana pembangunan jalan tol di Kabupaten Pekalongan-Batang, meresahkan para pengusaha. Setelah jadi nanti, para pengendara mobil dan bus wisata pasti lebih meminati tol daripada jalur pantai utara.

"Pasar Grosir Setono merupakan wisata belanja batik yang mengandalkan pembeli luar kota yang sering melewati jalur pantura, terutama ketika mudik dan arus balik. Jika jalan tol jadi, kemungkinan banyak di antara mereka memilih jalan tol agar cepat sampai," kata dia.

Ia tidak terlalu mengkhawatirkan para peminat batik, tekstil, ATBM, dan konfeksi Pasar Grosir Setono, yang acap kali belanja di Pasar Grosir Setono. Mereka pasti akan keluar jalur tol dan menyempatkan diri belanja.

Namun bagi para pengemudi baru, kemungkinan besar mereka tidak mengetahui lokasi pasar grosir. Mereka akan melewati jalan tol tanpa mampir ke pasar grosir.

Menurut Mila, omzet pengusaha batik Pasar Grosir Setono hampir setiap tahun turun. Misalnya, omzet kios Batik Walisongo Rp 5 juta per hari, padahal tahun-tahun sebelumnya pernah mencapai Rp 10 juta per hari. "Kalau jalan tol itu jadi, omzet dapat semakin turun. Lama- lama, para pengusaha dapat merugi," ujar dia.

Secara terpisah, Manajer Operasional dan Pemasaran Pasar Grosir Setono Nadhirin Khasani mengatakan, para pengusaha batik di pasar grosir sangat bergantung pada pembeli luar kota. Biasanya para pembeli itu membeli dalam partai besar maupun sekadar untuk pribadi dan oleh-oleh.

Pada hari-hari biasa, lebih kurang ada 1.000 pengunjung per hari. Kendaraan pribadi, yaitu mobil, yang masuk pasar berjumlah sekitar 100 unit, sementara bus dan travel masing-masing 5 unit. Menjelang dan sesudah Lebaran, pengunjung yang datang berjumlah sekitar 5.000 orang. Jumlah mobil yang masuk sekitar 300 unit, travel 15 unit, dan bus 20 unit. "Perlu pembuatan petunjuk jalan ke tempat-tempat wisata," kata dia. (HEN)

Mengejutkan, 31,41 Persen PAD dari Layanan Kesehatan

2008-01-26T15:47:00.001+07:00

Jumat, 25 januari 2008 | 15:56 WIB

Magelang, Kompas - Dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja atau RAPBD tahun 2008, pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang direncanakan meningkat 15,95 persen menjadi Rp 70.018.278.015. Dari jumlah ini, kontribusi sebesar 31,41 persen diharapkan datang dari retribusi pelayanan kesehatan.

Staf riset Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Fasilitator Daerah Magelang Diah Arifika mengatakan, hal ini sangat mengejutkan karena pemerintah semestinya menyediakan layanan kesehatan dengan tidak berorientasi keuntungan.

"Namun, dengan target kontribusi yang cukup besar ini, maka sama saja pemerintah telah berupaya mengeksploitasi orang sakit yang berobat di rumah sakit dan puskesmas," ujar Diah, Rabu (23/1). Dengan perencanaan anggaran yang semacam itu, Diah mengatakan bahwa tindakan pemerintah bisa disebut sangat tidak manusiawi.

Target kontribusi dari retribusi pelayanan kesehatan ini terbilang besar dibanding sektor lain. Retribusi dari kegiatan penambangan galian C di kawasan Merapi, misalnya, hanya ditargetkan 4,53 persen, retribusi pasar, 3,79 persen, dan retribusi hotel 3,22 persen.

Padahal, dalam perencanaan yang telah dibuat, seluruh anggaran termasuk yang didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) lebih banyak dialokasikan untuk belanja aparatur, termasuk belanja untuk kebutuhan pegawai. Dalam pos belanja langsung, misalnya, anggaran belanja pegawai ditargetkan mencapai 22,71 persen atau Rp 492.826.231.576. Selanjutnya, pada pos belanja tidak langsung, belanja pegawai kembali dianggarkan sebesar 21,35 persen atau Rp 21.166.001.430.

Dalam survei tentang layanan kesehatan di puskesmas terhadap 196 sampel warga masih ditemukan empat hal yang dianggap masyarakat masih kurang memuaskan. Empat hal itu adalah masalah pelayanan, fasilitas atau sarana prasarana, gedung, dan obat. Survei ini sendiri dilaksanakan di Puskesmas Salam dan Tempuran.

Menurut Rohmat Munawir, Koordinator Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan yang dilakukan Pattiro Fasilitator Daerah Magelang, untuk masalah pelayanan kesehatan, masyarakat sering mengeluhkan petugas yang kurang ramah dan tidak menjelaskan penyakit yang diderita secara gamblang. Terkait dengan prasarana, sebagian besar responden mengeluhkan tentang ketidaknyamanan ruang tunggu dan tidak bersihnya kamar mandi yang tersedia. (EGI)

Implementasi PP No 78/2007

2008-01-16T20:05:00.000+07:00

Memperlambat Laju Pemekaran Daerah

Susie Berindra

Pemekaran daerah memang sulit dibendung. Aturan membolehkannya. Pemerintah telah menelurkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang menggantikan PP No 129/2000. Persyaratan baru dalam PP No 78/2007 bisa dikatakan lebih ketat.

Hanya saja, bisakah aturan baru itu memperlambat atau bahkan menghentikan lajunya usulan pemekaran yang semakin marak?

Pemerintah membutuhkan waktu selama dua tahun untuk menyusun PP No 78/2007. Mengenai mengapa penyusunan revisi peraturan pemerintah itu demikian lama, Departemen Dalam Negeri selalu berdalih, mereka membutuhkan kajian yang mendalam untuk merevisi PP No 129/2000 untuk disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selama kurun waktu dua tahun itu, laju pemekaran terus meningkat tajam. Rencana moratorium yang pernah dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang paripurna khusus Dewan Perwakilan Daerah dan terlontar di penutupan masa sidang DPR awal tahun 2007 tak menyurutkan aspirasi pemekaran.

Tiga pintu usulan pemekaran, yaitu Depdagri, DPR, dan DPD, terus dibanjiri usulan pemekaran. Tahun 2006 saja, Depdagri menerima hampir 90 usulan pemekaran kabupaten/kota dan 21 usulan pemekaran provinsi.

Usulan itu mulai dari yang hanya aspirasi masyarakat hingga yang sudah memenuhi syarat administratif. Begitu pula DPD menerima sekitar 50 usulan pemekaran kabupaten/kota dan 1 provinsi. Di sisi lain, DPR menerima lebih sedikit, 39 usulan pemekaran kabupaten/kota. Usulan itu terus bertambah pada tahun 2007.

Tarik ulur terus terjadi antara pemerintah dan DPR saat membahas puluhan usulan calon daerah baru di kurun waktu 2005- 2007. Selama dua tahun itu, kedua pihak telah menyepakati pembentukan 31 daerah baru.

Perdebatan yang sering terjadi terkait apakah pembahasan pemekaran akan dilanjutkan atau menunggu aturan baru. Toh akhirnya tetap sama, pembahasan pembentukan daerah baru terus berlangsung.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan PP No 78/2007 memuat beberapa syarat pemekaran yang berbeda dengan aturan yang lama, di antaranya jumlah kabupaten, waktu pemekaran, juga rekomendasi dari kabupaten induk dan provinsi.

"Yang eksplisit juga salurannya dari bawah, masyarakat yang menentukan, apa benar masyarakat kehendaki pemekaran dari forum komunikasi desa dan kelurahan. Tidak tiba-tiba ada satu forum mengusulkan pemekaran lalu diproses pemekarannya," kata Mardiyanto.

Makna hilang

Mendagri pun mengakui, banyaknya usulan pemekaran menjadikan makna pemekaran menjadi hilang. "Makna pemekaran akan hambar karena tidak menuju pada kesejahteraan rakyat, tetapi malah jadi bias," tegasnya.

Perbedaan lain dari kedua aturan itu ialah mengenai penghapusan dan penggabungan daerah. PP No 78/2007 mengatur penghapusan suatu daerah didahului dengan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hanya saja, hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tak kunjung selesai. Dengan demikian, penghapusan dan penggabungan daerah yang dinilai tidak mampu lagi menyelenggarakan pemerintahan daerah pun belum bisa terwujud.

PP No 78/2007 memang bisa dibilang lebih lengkap mengatur persyaratan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dibandingkan PP No 129/2000. Sayangnya, substansi yang juga penting tidak tercantum di PP No 78/2007, yaitu soal tujuan ketiga hal itu.

Padahal, pejabat pemerintah maupun DPR sering kali berucap bahwa tujuan pemekaran adalah menyejahterakan masyarakat, memperpendek rentang kendali, dan memperbaiki pelayanan publik. Sekarang, ketika peraturan sudah sah, kita hanya bisa berharap semoga pemerintah dan DPR tidak lupa tujuan pemekaran ketika membahas RUU pembentukan daerah baru.

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mempertanyakan apa semangat dari PP No 78/2007, apakah mau memperjelas syarat dan mekanisme pemekaran daerah ataukah membatasi pemekaran. Menurut dia, masalah pemekaran daerah bukan hanya persyaratan pemekaran, tetapi juga prosedur pengusulan pemekaran daerah.

"Bagi saya, prosedur pemekaran itu merupakan masalah utama, sayangnya itu malah tak diatur. Seharusnya, untuk menjamin obyektivitas, maka prosedur usulan calon daerah hanya satu pintu, yaitu Depdagri," katanya. Selama ini memang ada tiga pintu pemekaran daerah, yaitu Depdagri, DPR, dan DPD.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Desember 2007 menandatangani PP No 78/2007. Pada tanggal yang sama, Presiden juga mengeluarkan amanat presiden untuk 12 RUU pembentukan daerah baru yang sebelumnya diusulkan DPR menjadi RUU hak inisiatif.

Ironisnya, DPR mengajukan lagi 15 RUU pembentukan daerah baru ke pemerintah pada hari yang sama diturunkannya amanat presiden.

Pemilu di ambang pintu

Pertanyaannya, apakah pemerintah dan DPR akan membahas ke-27 RUU itu pada saat persiapan Pemilu 2009 harus sudah dimulai?

Saat ini, pemerintah dan DPR masih punya tiga RUU paket politik yang harus diselesaikan, dan masih ada RUU Keistimewaan Yogyakarta yang mendesak untuk dirampungkan. Dua hal itu tentu cukup kuat untuk menjadi alasan penundaan pembahasan 12 RUU pembentukan daerah baru.

Belum lagi pembahasan RUU pemekaran kali ini pasti akan panjang. Perdebatan utama yang dipastikan akan muncul adalah mengenai syarat-syarat pemekaran daerah, apakah harus mengacu pada PP No 78/2007 atau tidak. Pasalnya, 12 RUU pembentukan daerah baru itu tentu saja masih mengacu pada PP No 129/2000.

Bila 12 daerah baru itu sudah terbentuk dengan disahkannya 12 RUU, maka akan muncul persoalan baru. Saat ini tinggal satu tahun tiga bulan lagi menuju Pemilu 2009. Dengan kurun waktu itu, cukup sulit bagi sebuah daerah baru untuk menyiapkan DPRD, KPU daerah, termasuk masalah daerah pemilihan yang harus dibentuk.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary berharap pemekaran daerah bisa diresmikan sebelum tahapan Pemilu 2009 dimulai.

Sementara anggota Komisi II Andi Yuliani Paris (Fraksi Partai Amanat Nasional) menjanjikan bahwa ke-12 RUU pembentukan daerah baru itu akan menjadi usulan yang terakhir dari DPR periode 2004-2009.

"Kalau pembahasan selesai sekitar Maret, masih ada waktu bagi daerah baru untuk menyiapkan pemilu. Setelah ini selesai, tak ada lagi RUU pembentukan daerah baru," tegasnya.

Mencermati peraturan daerah tentang ketertiban umum

2008-01-14T19:08:00.000+07:00

Jumat, 30 Nopember 07Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera mengeluarkan peraturan daerah (Perda) mengenai Ketertiban Umum. Salah satu isi perda tersebut adalah larangan memberi uang kepada pengemis dan pengamen serta larangan membeli makanan dari pedagang kaki lima (PKL). Jika peraturan tersebut dilanggar, pemerintah akan memberikan sanksi hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda minimal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perda ini memunculkan tanggapan berimbang dari masyarakat. Ada yang menganggapnya sebagai hal yang baik dari Pemprov DKI Jakarta yang ingin mengatur dan menata pedagang kaki lima (PKL), pengemis dan pengamen. Mereka juga menganggap ketertiban dan kebersihan kota Jakarta sebagai Ibu Kota negara Indonesia adalah hal yang mutlak. Akan tetapi, pemerintah perlu menata dan membina mereka agar tidak menimbulkan gejolak sosial.

Ada juga tanggapan bahwa munculnya perda ketertiban umum hanya akal-akalan Pemprov DKI Jakarta. Perda ini tak ubahnya menggusur kaum miskin kota dari Ibu Kota. Lebih lanjut, Perda ini hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha kelas menengah dan atas yang mampu membangun restoran atau rumah makan yang rapi tanpa menganggu pemadangan atau keasrian wilayah Ibu Kota.

Munculnya pro dan kontra ini adalah hal yang wajar. Kedua pandangan tersebut di atas ada benarnya. Di satu sisi pemprov DKI Jakarta ingin menata wilayahnya agar lebih baik. Di sisi yang lain, banyak orang menggantungkan nasib dan cita-citanya di Jakarta. Jika mereka digusur dan dilarang berjualan dari mana mereka akan menghidupi diri dan keluarganya?

Perda Ketertiban Umum yang telah final di tingkatan DPRD Jakarta adalah cerminan betapa rumitnya mengatur masyarakat dan menata Jakarta. Pemprov dengan susah payah mengeluarkan kebijakan demi ketertiban dan kenyamanan warga di Jakarta, walaupun pada saat yang sama banyak kepentingan yang tergusur dan tergadaikan.

Persoalan di Jakarta memang kompleks. Tidak hanya kemacetan, banjir, perkampungan kumuh, maraknya PKL dan seterusnya. Persoalan seperti banyaknya gelandangan atau kaum gepeng (gelandangan dan pengemis) yang mangkal di pinggir jalan semakin menambah deretan panjang persoalan kota terpadat di Indonesia ini.

Dengan dikeluarkannya Perda Ketertiban Umum ini, diharapkan angka kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya PKL yang memenuhi badan jalan bisa ditekan. Lebih lanjut, Perda ini bisa memperbaiki tata kehidupan di Jakarta. Pada dasarnya, masyarakat Jakarta ingin ditata dan diatur agar terhindar dari aksi kejahatan yang banyak disebabkan oleh aksi nekat pengamen dan pengemis.

Aksi nekat akibat beban penderitaan yang begitu berat memang kerap kali terjadi di kota yang dipimpin oleh pasangan Fauzi Bowo-Prijanto. Para penjahat jalanan biasanya tidak segan menciderai atau bahkan membunuh korbannya untuk mendapatkan uang.

Akan tetapi, ini adalah sedikit dari efek positif munculnya Perda ini. Masih banyak efek negatif yang muncul jika pemprov Jakarta tidak memikirkannya dengan saksama. Seperti semakin banyaknya pengangguran di kota Jakarta dan timbulnya penolakan dan gejolak sosial yang dahsyat.

Dilarangnya PKL mengadu nasib di Ibu Kota adalah cerminan semakin tergusurnya kaum miskin kota. Kaum miskin yang hanya mengandalkan hidupnya dari apa yang ia peroleh hari ini. Ia tidak mempunyai sawah ataupun ladang. Ia hanya mampu menyewa rumah reot di perkampungan kumuh dengan harga ratusan ribu rupiah. Bahkan banyak diantara mereka yang tidur di kolong jembatan dan terpaksa membangun rumah dengan peralatan sederhana di bantaran kali.

Melihat kondisi yang demikian, pemprov DKI Jakarta sudah saatnya melakukan langkah taktis untuk hal tersebut. Misalnya berkaitan dengan dilarangnya PKL berjualan di sembarang tempat. Pemda Jakarta harus mulai memikirkan dimana mereka harus berdagang (relokalisasi). Syaratnya, lokasi atau tempatnya tidak jauh dari tempat dimana PKL mengadu nasib, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan tentunya.

Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka boleh dikata pemprov DKI Jakarta mulai menampakkan kegarangannya kepada rakyat kecil. Pendek kata, Pemda Jakarta bisa dicap anti orang miskin, karena orang miskin seolah-olah dilarang hidup di Jakarta.

Demikian pula dengan kaum gepeng. Mereka perlu dibina dan dididik menjadi insan mandiri. Pemprov DKI Jakarta harus menampung dan memberikan pendidikan yang layak kepada mereka. Mereka semua tentunya memiliki potensi yang perlu diolah agar tidak kembali lagi menjadi gepeng.

Ditampungnya mereka di panti-panti asuhan tidak menjamin mereka betah. Mereka bahkan akan kembali lagi ke jalan dengan segala aksi nekat akibat stress dan frustasi.

Selain ditampung di panti dan pusat pendidikan kewirausahaan, sudah saatnya mereka dibekali dengan modal. Baik modal keterampilan dan modal uang. Pemberian modal ini dapat diawasi secara baik oleh sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan tertentu atau melalui Departemen Sosial. Dengan demikian, modal ini tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat.

Menata Jakarta memang pekerjaan yang teramat sulit. Akan tetapi, menata Jakarta dengan mengorbankan sekian kepentingan orang miskin adalah tindakan yang tidak bijak dan tidak berperikemanusiaan.

Sudah saatnya kemunculan Perda Ketertiban Umum ini tidak ditanggapi secara emosional oleh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat sudah saatnya duduk satu meja untuk membahas masalah ini, agar keinginan pemerintah benar-bebar dimengerti oleh masyarakat. Masyarakat tidak merasa dirugikan.
_____________

Benni Setiawan
Peneliti pada Yayasan Nuansa Sejahtera

YOGYAKARTA "MENJADI" DEMOKRASI

2008-01-09T10:28:00.000+07:00

Oleh Dadang Juliantara

Datanglah kepada sejarah Yogyakarta, maka dapat kita temukan suatu gerak dinamis, fleksibilitas, daya adaptasi, dan sebagian merupakan kejadian yang tidak terduga. G Moedjanto, dalam Konsep Kekuasaan Jawa, menulis Dinasti Mataram pada awalnya dinasti petani atau orang kebanyakan, yang berkat perjuangannya, keluarga ini berhasil mengubah statusnya menjadi suatu dinasti raja. Memasuki abad XX, terutama pada akhir kekuasaan kolonial, Yogyakarta mengalami banyak perubahan, menyesuaikan diri dengan perkembangan tata kelola kekuasaan modern.

Ketika Belanda terusir oleh Jepang, penguasa Yogyakarta menerima kekuasaan Jepang. Pada 1 Agustus 1942 Sultan Hamengku Buwono IX dilantik oleh Gunseiken Mayor Jendral Okasaki menjadi Koo Yogyakarta Kooti.

Sejarah memperlihatkan bahwa penerimaan tersebut adalah siasat (adaptasi). Oleh karena itulah, ketika Jakarta memproklamasikan diri pada 17 Agustus 1945, Yogyakarta mengalami turbulensi politik yang hebat.

KPH Mr Sudarisman Purwokusumo menggambarkan adanya pergulatan yang positif, sampai akhirnya muncul amanat 5 September 1945, yang merupakan proklamasi politik (budaya): Yogyakarta bergabung dengan Negara Republik Indonesia. PJ Suwarno, dalam Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1947, melukiskan perubahan yang terjadi sebelum dan posta integrasi berporos pada peran penting (strategis) Hamengku Buwono IX, raja, yang mampu memadukan birokrasi modern dan pemerintahan yang berdasarkan tradisi.

Integrasi Yogyakarta ke Negara Republik Indonesia sesungguhnya tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar peristiwa politik biasa. Kita hendak memberi makna mendasar dari integrasi bahwa peristiwa tersebut adalah hasil dari pergulatan kekuasaan, kebudayaan, dan sejarah. Rupanya fleksibilitas dan adaptasi adalah jalan yang paling mungkin untuk menjawab tantangan zaman. Semangat baru yang sedang dikembangkan, yakni ruh kesetaraan, sebagai inti dari transformasi kerajaan ke republik (res publica).

Amat jarang integrasi ditafsirkan, bukan sekadar transformasi Yogyakarta, melainkan "pesan" yang bersifat nasional, karena secara faktual, nusantara yang merupakan bekas jajahan Belanda merupakan wilayah dengan sejarah kerajaan yang kuat.

Perjalanan Yogyakarta posta integrasi memperlihatkan garis konsistensi, bukan saja kepada republik, akan tetapi juga pada ruh kesetaraan. Sokongan pada republik ketika dalam situasi kritis, sikap pada sistem demokrasi terpimpin, sikap tegas (meski dalam bentuk mundur) terhadap kecenderungan feodalistik dari rezim Orde Baru, sampai pada dukungan pada gerakan reformasi merupakan jejak- jejak "demokrasi" (kesetaraan) yang amat jelas. Kesemuanya itu seharusnya dapat menjadi bata merah bagi tata baru Yogyakarta, bahkan juga Indonesia. Perubahan budaya

Namun, kita dapat membayangkan betapa sulit suatu kerajaan melakukan metamorfosa menjadi republik karena yang harus dilakukan adalah proses perubahan budaya, suatu gerak kebudayaan. Pertama, ia pasti harus mengalami pergulatan internal, bahkan mungkin sampai pada pergulatan batin yang sangat personal. Kedua, ia pasti harus mengalami pergulatan eksternal, terutama untuk meyakinkan kepada publik bahwa kesemuanya adalah jalan sejarah baru, bukan sekadar siasat politik rendahan.

Kesulitan utama pada transformasi struktur kesadaran masyarakat yang telah lama dibentuk oleh struktur kekuasaan otoriter (bahkan mungkin totaliter). Dalam kondisi yang demikian ini, Sultan Hamengku Buwono X memberi ketegasan baru mengenai signifikansi demokrasi (ruh kesetaraan) yang sekaligus tetap punya akar budaya, dengan suatu kejutan politik, pada 7 April 2007: tidak lagi bersedia menjabat sebagai gubernur/kepala daerah, pascapurna tugas 2003-2008. Sekali lagi, prakarsa dan inovasi yang bersumber pada ruh kesetaraan (menuju res publica) tidak segera ditangkap sebagai deepening democracy, tetapi sebaliknya, direspons dengan keraguan, kegamangan, kekhawatiran.

Mengapa kita hendak menyebut langkah Sultan Hamengku Buwono X sebagai sebuah pendalaman demokrasi?

Pertama, dalam suatu masyarakat yang memiliki struktur kesadaran hierarki, teladan elite masih dibutuhkan, terutama untuk membangkitkan asketisme politik: menahan diri meski kesempatan terbuka. Setiap transisi demokrasi selalu menghadapi tantangan yang sangat besar, yakni hasrat berkuasa yang sangat besar, akibat ruang kesempatan yang terbuka sehingga cara mencapai kursi kekuasaan dipentingkan ketimbang cara mengabdi ketika berkuasa. Inilah pesan pertama yang kita tangkap.

Kedua, pengalaman lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka menunjuk dengan sangat jelas bahwa "untuk kepentingan publik" saja tidak cukup, terutama oleh potensi menyimpang (abuse) dari kekuasaan. Oleh sebab itulah, konsepsi "untuk" perlu dilengkapi dengan "dari" dan "oleh". Kesadaran ini sebetulnya sudah dapat terbaca dari peristiwa September 1945 dan Mei 1998, yang kesemuanya menunjukkan kuatnya jejak "kedaulatan rakyat", dalam keputusan-keputusan strategis. Inilah rute "menjadi" demokrasi yang dijalankan dengan tenang dan berbudaya.

Ketiga, sejak awal Sultan Hamengku Buwono X, mungkin, telah menyadari bahwa keragu-raguan akan muncul. Itulah sebabnya, dalam Orasi Budaya "Ruh Yogyakarta untuk Indonesia: Berbakti bagi Ibu Pertiwi", Sultan Hamengku Buwono X perlu memberi pencerahan dengan menyatakan bahwa setiap kita memiliki kekuatan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa karena ksatria piningit itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain.

Dari sejarah bangsa-bangsa, kita tahu bahwa demokrasi bukan barang cangkokan, justru demokrasi yang dipaksakan akan layu sebelum berkembang. Ibarat menetaskan telur, dibutuhkan kualitas telur baik dan kondisi obyektif, yang memungkinkan telur (demokrasi) dapat menetas, menjadi sosok demokrasi yang sehat lagi bermakna.

Sayangnya, kalangan cerdik pandai, elite politik, budaya dan ekonomi, (mungkin) telah terkena pengarusutamaan politik kebijakan yang terus diembuskan, yang menganggap pembaruan tata kehidupan dapat dituntaskan oleh perubahan kebijakan.

Maka yang terjadi adalah penantian kolektif loko demokrasi Yogyakarta, yang disebut sebagai Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY, tanpa kejelasan mengenai dari mana dan kapan loko akan berangkat, serta tanpa kejelasan apakah memang sudah ada rel yang akan menjadi jalan bagi loko tersebut.

Kita menyebut dinamika ini sebagai proses "menjadi". DADANG JULIANTARA Peminat Masalah Sosial Politik, Tinggal di Yogyakarta

Kepemimpinan Baru TNI

2007-12-29T10:22:00.001+07:00

Proses regenerasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia kembali berjalan. Pimpinan baru TNI dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin.

Jenderal TNI Djoko Santoso dipercaya menempati jabatan Panglima TNI menggantikan Marsekal Djoko Suyanto. Jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang ditinggalkan Djoko Santoso ditempati Letjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Udara diisi Marsekal Madya Soebandrio, yang menggantikan Marsekal Herman Prayitno.

Sejak reformasi yang berjalan hampir 10 tahun, pergantian terutama pada jabatan Panglima TNI telah lima kali terjadi. Sepanjang masa itu bukan hanya proses regenerasi berjalan mulus, tetapi kemajuan yang dicapai, khususnya dalam kaitan reformasi di tubuh TNI sendiri, berjalan dengan baik.

Indikatornya bisa kita lihat dari hasil penilaian masyarakat terhadap TNI sekarang. Jajak pendapat oleh Litbang Kompas terakhir menunjukkan, masyarakat memberikan penilaian positif terhadap institusi TNI.

Kita tentunya percaya Jenderal Djoko Santoso akan melanjutkan reformasi TNI. Itu sudah ia perlihatkan ketika menjabat KSAD dengan terus meningkatkan profesionalisme prajurit dan melarang prajurit TNI terlibat dalam politik praktis.

Di tengah kondisi dan tantangan yang berubah besar baik di dalam maupun di luar negeri, tugas yang diemban TNI memang sangatlah berat. TNI bukan hanya harus mampu menyesuaikan pola sikap dan tindak dengan kondisi yang baru, tetapi harus bisa menjawab tantangan yang terus berkembang.

Menarik untuk memerhatikan pernyataan Presiden ketika kemarin juga meluncurkan bukunya yang berjudul Indonesia on the Move. Menurut Presiden, kita tidak boleh berkecil hati karena selama 10 tahun banyak kemajuan yang sudah kita capai. Hanya saja, sering kali kita tidak pernah menyadari kemajuan yang telah kita capai, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, maupun sosial. Bahkan, yang lebih menyedihkan, semua itu salah untuk dimengerti baik oleh kita maupun bangsa lain.

Tugas kita bersama untuk meyakinkan diri kita dan juga membuat bangsa lain untuk mengerti akan apa yang telah kita lakukan dan akan ke mana kita kemudian berjalan. Itu merupakan modal bagi kita untuk bisa mencapai masa depan bersama yang lebih baik.

Termasuk tugas itu menjadi tanggung jawab TNI. Mengapa? Karena masa lalu TNI yang ikut larut dalam politik praktis membuat TNI terus disalahartikan. Seakan-akan institusi itu tetap jadi bagian dari kekuasaan.

Perbaikan terus-menerus di dalam TNI tidak mungkin bisa dilakukan apabila kita menyikapi secara apriori. Kita semua harus ikut memberikan dorongan positif bagi kelanjutan reformasi di dalam tubuh TNI.

Kita ingin menambahkan, jangan hanya tuntutan perbaikan yang kita mintakan, tetapi juga secara bersamaan kita harus memberikan kebanggaan. Termasuk tentunya kewajiban kita untuk bisa mencukupi kebutuhan prajurit agar menjadi prajurit profesional.

Pilkada 2007

2007-12-29T10:20:00.000+07:00

DPRD Sultra Berharap

Pelantikan Gubernur Terpilih Dilaksanakan Sesuai Jadwal

KENDARI, KOMPAS - Meski penetapan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara terkait hasil Pilkada 2007 digugat pasangan Ali Mazi-Abdul Samad, DPRD Sultra berharap pelantikan gubernur-wakil gubernur terpilih dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hino Biohanis mengemukakan hal tersebut, Jumat (28/12) di Kendari. "Pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara terpilih sebaiknya dilaksanakan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada 18 Januari 2008," katanya.

Sehari sebelumnya, Hino bersama pimpinan DPRD Sultra lainnya menyerahkan berkas berita acara penetapan gubernur dan wakil gubernur Sultra terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri di Jakarta. "Proses hukum silakan berlanjut, tetapi pelantikan pasangan terpilih jangan sampai terhalang. Masalahnya, proses pilkada (pemilihan kepala daerah) di Sultra telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan," kata Hino, yang juga mantan Ketua DPD Partai Golkar Sultra.

Periode 2008-2013

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra dalam keputusannya bernomor 54/2007 menetapkan, Nur Alam-Saleh Lasata adalah gubernur dan wakil gubernur Sultra terpilih dalam Pilkada Sultra 2007. Keduanya akan memimpin provinsi tersebut untuk periode 2008-2013.

Pada pilkada tanggal 2 Desember 2007 itu, Nur Alam-Saleh Lasata meraih suara 42,78 persen, sedangkan Gubernur Ali Mazi yang berpasangan dengan Ketua DPRD Konawe Abdul Samad berada di urutan kedua dengan perolehan suara 39,34 persen.

Menurut ketentuan, berita acara penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPU Sultra disampaikan ke DPRD Sultra. Selanjutnya, diteruskan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Karena saat ini semua proses tersebut sudah dilangsungkan, DPRD berharap pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana. (YAS)

DPRD Percepat Pembahasan RAPBD

2007-12-29T10:17:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Setelah mendapat kritik dari berbagai pihak, DPRD DKI Jakarta akhirnya mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD dari 3 Januari 2008 menjadi 28 Desember 2007.

Pembahasan RAPBD, Jumat (28/12) di Jakarta Pusat, dimulai dengan pandangan umum dari fraksi-fraksi mengenai RAPBD yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pekan sebelumnya.

Dalam pandangan awalnya, beberapa fraksi mempersoalkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam mencari pendapatan daerah. Raja Natal Sitinjak, juru bicara Fraksi PDI-P, mempertanyakan ketiadaan optimisme dalam mencari dana pembangunan karena pendapatan asli daerah (PAD) 2008 hanya ditargetkan Rp 18,65 triliun atau turun Rp 458 miliar dari PAD 2007.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Wilson Sirait, juga mempersoalkan minimnya pendapatan dari badan usaha milik daerah dan perusahaan patungan pemerintah provinsi (pemprov) dengan swasta. Dari 24 perusahaan patungan, hanya lima yang memberikan sumbangan PAD yang sesuai dengan target. Sementara 19 perusahaan lainnya memberi kontribusi yang mengecewakan.

Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat, Herman Syukur, masih banyak keberatan dan koreksi yang harus dilakukan untuk memperbaiki RAPBD.

Namun, DPRD tetap akan bekerja cepat untuk membahas RAPBD agar dapat disahkan dan dicairkan pada Februari 2008.

"DPRD sadar akan keterlambatan pembahasan sehingga akan mempercepat. Pemprov juga diminta mempercepat pembahasan di tingkat eksekutif agar RAPBD dapat diajukan ke Departemen Dalam Negeri sebelum akhir Januari 2008," kata Herman.

Sementara itu, Koalisi Peduli Anggaran Jakarta menyoroti banyaknya anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat. Arif Nur Alam, koordinator LSM Fitra, mengatakan, komponen belanja untuk gaji pegawai dan operasional pemerintahan mencapai Rp 7,3 triliun atau 36 persen dari total anggaran. Porsi itu yang paling besar dalam RAPBD 2008.

Selain itu, terdapat anggaran Rp 341 miliar yang digunakan untuk membangun 10 gedung pemerintah dan instansi vertikal perwakilan DKI Jakarta. Dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan sekolah, puskesmas, atau infrastruktur. (ECA)

Otonomi Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

2007-12-21T10:20:00.000+07:00

Ada tiga hal yang kita perlukan untuk menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM). Pertama, memantapkan sistem dan metode dengan kriteria yang akan dipakai untuk sanggup menghasilkan data yang akurat, jujur, adil dan benar, sehingga dapat diterima oleh setiap pihak.

Hal ini bisa dilakukan oleh BPS sendiri sebagai langkah perbaikan dan pengembangan kinerja BPS selama ini. Dalam waktu bersamaan, untuk hasil seperti itu bisa juga dilakukan oleh tim ad hoc sebagai perluasan dan penajaman salah satu kerja BPS yang sudah berjalan selama ini. Data jelas dari BPS, namun pengolahannya bisa dilakukan oleh sebuah tim atau task force.Ketika ada data yang dianggap kurang lengkap atau pengolahan yang kurang matang, tim ini bisa check dan recheck untuk kemudian mampu mewujudkan hasil yang akurat. Kedua, pemerintah pusat, khususnya pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, sudah seharusnya membalik cara untuk meningkatkan prestasi dalam Pembangunan Manusia Indonesia (PMI).
PMI merupakan tujuan dasar dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan dan pada intinya kita mampu mewujudkan manusia Indonesia yang siap menang dalam berkompetisi di era global. Untuk itu, sikap perubahan mindset tadi harus segera dilanjutkan untuk dibuat rencana aksi untuk memperbaiki IPM. Tentu tidak sekadar IPM-nya yang diperbaiki,apalagi diubah.Namun,dasar dan proses untuk hasil IPM yang bagus dalam menjalankan PMI itulah yang harus dikerjakan dengan baik oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Ini harus secara komprehensif, pelbagai aspek yang ikut mengisi dalam proses untuk menghasilkan IPM.

Setelah tersentak dan marah itu hendaknya muncul ide baru untuk menerapkan change management dalam mengelola pemerintahan di daerah.Tanpa ini, tampaknya skeptis untuk berhasil memperbaiki peringkat IPM.Perbaikan dan kenaikan peringkat IPM hanya salah satu akibat dari keberhasilan menjalankan PMI. Ketiga, keterlibatan nonpemerintah. Ini mencakup korporat, LSM,media massa,serta lembaga dan organisasi yang lain seperti organisasi keagamaan. Kita sudah memilih sistem demokrasi dan civil society. Konsekuensi dari sistem ini adalah keterlibatan sosial (social participation), yang di dalamnya ada bisnis, LSM, dan organisasi keagamaan serta media masa.

Tidak hanya gubernur yang harus marah dan untuk mengubah mindset, namun lembaga-lembaga ini harus demikian. Mereka bisa mengawasi jalannya pemerintahan, namun dalam waktu bersamaan, mereka juga bisa memberi kontribusi untuk menaikkan IPM sebagai hasil p e m b a n g u n a n manusia dari kinerja pemerintah, korporat, LSM, media massa, dan lainnya.

Lembaga-lembaga nonpemerintah ini juga sangat besar berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kerja untuk mencapai IPM yang ideal. Dunia bisnis, jelas sekali perannya. LSM juga demikian (ketika dikelola dengan baik). Berbicara mengenai PMI, penanggulangan kemiskinan pada dasarnya hanya sebagian dan merupakan antara dalam target keberhasilannya. Atau dengan kata lain, merupakan target minimal dan antara. Sebab, tahap ini belum bisa dikatakan kemampuan anak bangsa untuk mengusai globalisasi. Toh kita sadar bahwa mengurangi, apalagi menghilangkan, kemiskinan bukanlah hal mudah dan belum cukup hanya dengan kebijakan pemerintah.

Harus bareng antara kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat yang sekaligus menjadi cara pandang (way of life) untuk menghilangkan kemiskinan (SINDO, Mengapa Miskin?, 22/11). Lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab paling besar dalam menjalankan PMI. Atau justru pendidikan, termasuk pendidikan agama di dalamnya, inilah yang paling bertanggung jawab dalam proses pembangunan manusia yang salah satu hasilnya untuk menaikkan IPM dan kesuksesan masa depan. Kita tahu bahwa dengan UU tentang Pemerintahan Daerah pendidikan sudah menjadi otoritas otonomi daerah. Lalu, pendidikan yang bagaimana?

Pendidikan yang Mencerahkan sebagai Modal PMI

PMI tidak hanya dalam bidang pendidikan. Demikian pula penilaian untuk IPM juga tidak hanya tentang pendidikan. Namun, semua kriteria dan indikator dalam proses PMI tidak dapat lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan investasi sosial jangka panjang. Pendidikan merupakan investasi untuk menghasilkan human capital atau human resources di masa mendatang.Ketika pendidikan ini mampu mencerahkan anak bangsa dan mampu menjadikan anak untuk kritis, kreatif, dan inovatif, jelas akan mampu mengantarkan kesuksesan mereka ke masa depan (SINDO, Kritis, Kreatif, dan Inovatif, 4/12; Kreativitas untuk Kreativitas?, 17 Agustus 2007).

Pendidikan juga sekaligus harus mampu bukan saja memperbaiki karakter anak dan mampu memberi modal skill untuk masa depan anak, namun sekaligus harus mampu mengubah atau membalik cara pandang yang keliru. Cara pandang (way of life) yang menjadikan anak terbelakang harus diubah atau dibalik dengan cara pandang yang menjadikan anak optimistis dan termotivasi untuk maju dan sukses ke depan (SINDO, Membalik Cara Pandang, 28/11). Anak dibikin untuk terinspirasi dengan nilai dan makna yang terkandung dalam ungkapan yang sudah menjadi biasa dimiliki.Yaitu,be the first and the best (ing ngarso sung tulodo); be creative and innovative (ing madyo mangun karso); dan support to the progress and success (tutwuri handayani) sebagai pemaknaan baru yang mampu memberi inspirasi dan motivasi kepada anak didik (SINDO, Budaya Unggul, 3/9).

Dengan modal pendidikan yang mencerahkan, anak bangsa akan mempunyai cita-cita, visi, motivasi dan optimisme untuk maju di masa datang.

Dalam waktu bersamaan, harus pula mempunyai tekad untuk menang dalam pergolakan globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Untuk ke sana, bukan hanya motivasi yang diberikan; namun sekaligus skill, pengetahuan-termasuk sains dan teknologi-dan nilainilai etika dan agama yang mampu membawa kemajuan dan kemenangan. Kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan sejenisnya adalah nilai-nilai yang bersumber dari etika dan agama ini. Pembangunan Manusia Indonesia pada hakikatnya bukan sekadar untuk bisa bertahan hidup, namun harus juga memberi bekal anak bangsa untuk menang dalam era global, kini dan yang akan datang (SINDO, Pendidikan untuk Globalisasi, 23-24/8).(*)

Prof A Qodri Azizy PhD
Penulis buku Change Management dalam Reformasi Birokrasi (mbs)

Kepala Desa Ancam Lakukan Pemogokan

2007-12-09T09:38:00.001+07:00

YOGYAKARTA, KOMPAS - Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ing Sedya Memetri Asrining Yogyakarta atau Ismaya Provinsi DIY mengancam akan menggerakkan anggotanya untuk mogok kerja apabila Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY tak sesuai dengan keinginan mereka, yakni Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX tetap menjabat gubernur dan wakil gubernur DIY.

Sabtu (8/12) siang, 15 perwakilan Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ing Sedya Memetri Asrining Yogyakarta mendatangi Paku Alam IX di ruang kerjanya, di Kompleks Kepatihan. Sebelumnya, pagi hari, 100-an anggota paguyuban itu menyatakan sikap bersama di Balai Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.

Mulyadi sebagai ketua paguyuban yang juga Kepala Desa Sidomulyo, Godean, Sleman, dalam pembicaraan dengan Paku Alam IX menyatakan siap mengerahkan anggotanya ke Jakarta untuk berdemo. Mereka juga menyerahkan pernyataan sikap secara tertulis.

Isi pernyataan itu adalah pertama, menegaskan bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) haruslah tetap dipertahankan dengan Sultan sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakilnya. Kedua, tidak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Yang ada adalah penetapan Sultan sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur DIY.

Mulyadi menambahkan, kalau Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY tak menegaskan kedua hal itu, mereka, selain akan berdemo ke Jakarta, juga akan mogok sehingga pemerintahan desa akan terbengkalai.

Paguyuban tersebut mengklaim memiliki 7.000-an kepala desa dan pamong desa (se-DIY).

Menyikapi keinginan paguyuban itu, Paku Alam IX tidak banyak memberi komentar. Ia hanya mengucapkan terima kasih. Paku Alam menerima masukan tersebut dan berjanji akan menyampaikannya kepada Sultan.

Sultan Hamengku Buwono X tak bisa dihubungi. Kemarin Sultan masih berada di Jakarta untuk mengikuti rangkaian peringatan Hari AIDS/HIV sedunia. (PRA/RWN)

Jokowi

2007-12-06T17:21:00.001+07:00

Oleh : Asro Kamal Rokan

Namanya Joko Widodo, namun masyarakat Surakarta biasa memanggilnya Jokowi. Wali Kota ini populer di kalangan pedagang kaki lima (PKL) di Solo, bukan karena kekuasaannya melainkan karena pendekatannya yang simpatik dan unik.

Putra tukang kayu ini mengimpikan Solo yang bersih dan tata ruang kota yang harmonis. Tapi, itu tidak mudah. PKL menjamur. Jumlahnya mencapai 5.817 yang tersebar di ruang-ruang publik dan fasilitas umum. Monumen Perjuangan 45 Banjarsari hanya terlihat puncaknya saja. Monumen bersejarah itu tertutup kios-kios pedagang yang tak beraturan dan kumuh. Jalan juga menyempit.

Stadion olahraga Manahan Solo, sama saja. Jumlah pedagang tidak terkendali. Kios-kios bertebaran menutupi kemegahan stadion tersebut. Jalan juga menjadi sempit dan tak beraturan. Pasar-pasar tradisional juga mengalami nasib sama. Tidak tertata dengan baik.

Eksportir mebel ini ingin mengubah itu. Ia bertekad mengembalikan kemegahan masa lalu Solo, sebagai kota indah dan tertata. Tapi, bagaimana caranya. Menggusur pedagang yang telah bertahun-tahun mencari nafkah di tempat-tempat itu, jelas tidak mudah. Mereka pasti marah.

Jokowi bisa saja menggunakan alat kekuasaannya sebagai wali kota --seperti diperlihatkan banyak kepala daerah lain, bahkan dengan kekerasan-- menggusur pedagang yang berjualan di tanah bukan haknya. Apa susahnya. Buat peraturan daerah dan alat-alat kekuasaan melaksanakannya. Tutup mata dan telinga. Selesai.

Tapi tidak. Mereka juga manusia yang berhak untuk hidup. Jokowi mengundang mereka makan di kantornya. Ia mendengar semua keluhan, terus mendengar sebelum menyampaikan rencananya. Berkali-kali seperti itu, makan malam, ngobrol, dan pulang.

Setelah terus mendengar, pada pertemuan ke-57, baru Jokowi menyampaikan rencananya memindahkan pedagang ke tempat yang disediakan di Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi. Rencana itu disertai pemberian kios secara gratis --meski sesungguhnya pedagang tetap bayar retribusi Rp 2.500 setiap hari selama 10 tahun-- disepakati pedagang.

Jokowi memimpin sendiri pemindahan pedagang. Ia menjadikan pemindahan itu sebagai peristiwa budaya dan sejarah. Sebanyak 989 pedagang diarak bersama seribu tumpeng dari Monumen Banjarsari menuju Pasar Klithikan Notoharjo. Peristiwa Juli 2006 itu kemudian dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Kini, Monumen Banjarsari bersih dan tertata rapih.

Pendekatan manusiawi itu juga dilakukan ketika memindahkan pedagang di Manahan. Stadion olahraga itu kini asri dengan pepohonan hijau. Berbagai pasar tradisional --di antaranya Pasar Kembang dan Pasar Nusukan-- yang sebelumnya kumuh, ditata menjadi menarik dan sehat. Bahkan, setiap pedagang diberi celemek gratis.

Tak banyak kepala daerah seperti Jokowi. Wali Kota berusia 46 tahun ini setidaknya memperlihatkan bahwa kekuasaan jauh lebih berarti dengan wajah ramah, tidak harus garang dan menghardik. Ia juga memperlihatkan kepedulian seorang pemimpin, di saat banyak pemimpin lupa atas kepentingan apa sesungguhnya mereka mengejar kekuasaan itu.

Bangsa ini letih dan sedang tergeletak dalam carut-marut perlombaan merebut kekuasaan. Dari satu pilkada ke pilkada lain, ratusan miliar rupiah uang tidak produktif bertebaran. Setelah berkuasa, mereka mengambil kembali uang itu dari rakyat, tak peduli rakyat meraung kesakitan dan lapar. Jokowi mungkin tak berharap pujian --meski ia layak menerima itu-- karena perbaikan dan pembenahan adalah kewajiban, adalah ibadah. Kewajiban dan ibadah tidak memerlukan pujian.

Inilah Pilkada Paling Mendebarkan SULSEL

2007-12-03T13:42:00.000+07:00

Sumber: Tribun Timur, 12 November 2007

15/11/2007 16:40

Anda ingin jadi pemenang dalam pilkada manapun di Indonesia? Caranya gampang. Pastikan dulu bahwa Anda lolos sebagai calon, setelah itu, tidak usah repot-repot, cukup memakai jasa PT Lingkaran Survei Indonesia (PT LSI). Ikuti segala yang diperintahkan lembaga ini dan hasilnya, Andalah sang pemenang. Inilah anekdot untuk keakuratan penghitungan PT LSI.

Namun bagi Direktur Eksekutif PT LSI, Denny JA, quick count Pilkada Sulsel adalah pilkada yang paling mendebarkan. "Jujur saja, quick count Pilkada Sulsel paling mendebarkan," ujarnya kepada Tribun, tadi malam. Penyebabnya ada dua. Pertama, PT LSI mengabarkan kekalahan calon yang diusung Partai Golkar di kandangnya sendiri dengan selisih yang tipis.

Dari dulu, kata Denny, Sulsel dikenal sebagai "lumbung" Golkar. Istilah "lumbung" Golkar mulai dikenal saat era kepemimpinan Akbar Tandjung, sebelum dikalahkan oleh Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kedua, menurut alumnus Ohio State University, AS, ini, quick count PT LSI membuktikan bahwa survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani yang mengabarkan kemenangan Amin Syam beberapa hari sebelum pilkada tidak terbukti.

Kedua lembaga ini sebenarnya memiliki singkatan sama, LSI. Namun, agar tidak bingung, LSI Denny disingkat dengan PT LSI. Kedua lembaga ini masing-masing dikenal dengan reputasinya. Sejak satu tahun silam, publik Sulsel tahu bahwa pilkada ini juga pertarungan dua LSI, PT LSI versus LSI (Lembaga Survei Indonesia) Saiful Mujani.

PT LSI mem-back up pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dan LSI dikontrak pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly. Urutan Keempat Percayakah Anda, Syahrul yang kini memimpin perolehan suara, di awal survei PT LSI, justru berada di urutan keempat dalam hal calon terpopuler.

Sebelum memutuskan menjadi konsultan politik Syahrul, PT LSI terlebih dahulu melakukan survei awal. Survei terkait popularitas Syahrul di mata masyarakat. Survei ini dilaksanakan awal tahun lalu. Nama-nama saingan Amin, justru berada di urutan pertama dan dua. Satu nama lagi adalah tokoh Sulsel yang kini berkiprah di DPR RI. Syahrul? Satu tahun lalu, namanya berada di bawah bayang-bayang dua kandidat lain.

Kepada Tribun, Denny menceritakan, bagaimana awalnya justru ia banyak diprotes ketika memutuskan mendampingi pasangan yang diusung PAN, PDK, PDIP, dan PDS tersebut. Bahkan, saat mengumumkan hasil quick count, empat jam setelah pencoblosan, 5 November lalu, Denny menerima ratusan SMS yang mempertanyakan keakuratan hasil quick count. "Ratusan SMS (pesan singkat) ke ponsel saya dari sejumlah pejabat negara di pusat banyak mempertanyakan akurasi quick count-nya," ujarnya.

Quick count adalah metode yang dianggap paling bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mengetahui secara cepat, tepat, dan akurat hasil suatu pemilihan yang melibatkan banyak massa. Menunggu hasil pasti, karena penghitungan memakai sistem manual, butuh waktu berhari-hari. Yang luar biasa, seperti quick count yang dilakukan sebelumnya PT LSI, untuk sementara quick count PT LSI sesuai dengan penghitungan rekapitulasi panitia penyelenggara kecamatan (PPK) Pilkada Sulsel.

Syahrul-Agus unggul sementara sebesar .. persen, nyaris sama dengan hasil quick count sebesar 40,72 persen. Denny sudah lama menjamin, presisi hasil quick count mereka paling jauh hanya satu persen kurang atau lebih dengan hasil penghitungan KPU. "Kini semua terbukti. Seorang teman menyatakan, pilkada Sulsel melahirkan dua pemenang. Pemenang pertama Syahrul Yasin Limpo mengalahkan Amin Syam. Pemenang kedua LSI Denny JA mengalahkan LSI Saiful Mujani," kata Denny.

Program Pilkada Apakah semua quick count selalu tepat? Tidak juga. Di Pilkada Jakarta, Agustus lalu, dari sembilan lembaga yang melakukan quick count, PT LSI yang paling mendekati hasil akhir versi KPU. Hasil quick count PT LSI memenangkan pasangan Fauzi Bowo-Prijanto dengan keunggulan 58,52 persen. Hasil akhir penghitungan KPU, pasangan ini menang dengan keunggulan 57,87 atau presisi sebesar 0,35 persen.

Sedangkan lembaga lainnya rata-rata di atas 10 persen. Bahkan, ada satu lembaga yang tidak menjagokan Fauzi-Prijanto. Bagaimana PT LSI selalu bisa tepat? Jawabannya ada di program mereka yang disebut Program Pilkada.

Program ini adalah pendampingan atau konsultasi kepada calon yang menyewa PT LSI. PT LSI percaya suara pemilih bisa diketahui dan dideteksi. Karena itu, pola pemenangan seorang kandidat seharusnya memakai cara-cara yang rasional dan modern. "Seorang kandidat perlu mendekati pemilih dengan mengetahui terlebih dahulu karakteristik mereka, harapan, dan aspirasi mereka," ujarnya.

Program ini terbagi dalam tiga bagian besar, memetakan suara, mempengaruhi suara, dan menjaga suara. Memetakan suara berarti mengetahui secara tepat dukungan pemilih. Pertama-tama harus diidentifikasi popularitas ( pengenalan terhadap kandidat), preferensi pemilih, kelebihan, dan kelemahan kandidat dan lawan-lawannya.

"Kandidat juga perlu mengetahui isu-isu populer, kebijakan yang diinginkan oleh pemilih dan sebagainya," kata Denny. Setelah tingkat popularitas dan besar dukungan dari kandidat diketahui, dilakukan langkah intervensi untuk mempengaruhi suara. Jika kandidat sudah menempati urutan teratas, intervensi dilakukan untuk mempertahankan posisi kandidat. Jika belum, intervensi dilakukan untuk meningkatkan suara hingga kandidat menjadi nomor teratas.

Namun, namanya politik, apapun bisa terjadi. "Kemenangan yang sudah diraih bisa dipotong lewat manipulasi politik, misalnya dengan kecurangan yang dilakukan pihak lawan. Karena itu kemenangan harus dijaga," kata alumnus PhD dari Ohio State University, Amerika Serikat, tersebut.

Faktor Kemenangan “Sayang”

2007-12-03T13:39:00.000+07:00

Pilkada SULSEL

Sumber: Fajar, 12 November 2007

15/11/2007 16:37

MESKI agak mulur sekitar dua jam dari waktu yang dijanjikan, akhirnya pukul 17.00 Wita, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengumumkan hasil quick count-nya yang mengunggulkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang.Pasangan yang akrab disingkat Sayang ini, memperoleh 40.72 persen, sedang Amin-Mansyur (Asmara) meraih 37.13 persen, disusul Aziz-Mubyl 22.15 persen.

Tentu ada pihak merasa kurang sreg dengan data yang ditampilkan LSI itu. Tetapi lembaga yang dipimpin Denny JA ini sudah banyak kali melakukan perhitungan sejenis dalam berbagai pilkada, baik pada pilkada bupati/walikota maupun pada pilkada gubernur, termasuk pemilu untuk legislatif dan pemilu presiden.

Hasilnya sangat akurat. Bahkan hanya berbeda antara 0,6 sampai 1,0 persen dengan hasil perhitungan yang dibuat oleh KPU. Ketidakenakan pihak tertentu atas data QC bisa disebabkan dua hal. Pertama, pihak yang kontra benar-benar tidak mengetahui metode quick count. Kedua, bisa juga mereka sudah tahu, tetapi tidak mau menerima kenyataan jika data QC diumumkan.

Jelasnya, LSI yang punya reputasi di bidang political research tidak mau kehilangan nama hanya karena kepentingan satu orang dari 31 gubernur, sekitar 400 bupati/walikota, anggota DPR/DPD dan pemilu Presiden di Indonesia yang berpotensi sebagai pasarnya. Para calon gubernur dan bupati/walikota sudah antre untuk memesan jasa survei LSI.

Untuk kasus Sulawesi Selatan, perusahaan ini telah menyebar dan membayar ratusan relawan dua bulan sebelumnya (setelah ada penetapan TPS) untuk mengetes penetapan sampel yang digunakan. Oleh sebab itu, jika tabulasi yang dibuat oleh KPU, Golkar dan PKS mampu merontokkan reputasi data LSI, maka benar-benar akan menjadi bencana lembaga ini dari kasus pilkada Sulawesi Selatan.

Keinginan Amin Syam untuk berpasangan dengan Mansyur Ramli sudah kelihatan sejak pemilihan gubernur tahun 2002 ketika sistem perwakilan DPRD masih berlaku. Karena itu, tampilnya Syahrul Yasin Limpo sebagai wakil gubernur tampaknya tidak penuh restu dari Amin Syam. Pihak pengamat senantiasa bertanya-tanya faktor ketertarikan Amin pada Mansyur, apa karena pengaruh JK atau karena Mansyur bergelar profesor dan bisa berkhotbah akan melengkapi kepemimpinan Amin yang militer madani dengan nuansa akademis dan relegius yang dimiliki Prof Dr Mansyur Ramly, MS yang ketika itu menjabat sebagai Rektor UMI.

Keputusan untuk berduet dengan Mansyur Ramly, mungkin saja bisa menciderai pihak tertentu di Unhas. Kenapa Amin tidak mencari dan menggandeng Unhas yang banyak memiliki guru besar dan doktor yang berpotensi sebagai menteri atau pejabat eselon satu.

Keengganan Amin kepada Unhas selama ini dapat dipahami (anekdot di lapangan golf; Unhas itu cocoknya pelat merah DD 1), karena Unhas memiliki banyak cadangan SDM potensial yang selalu diperhitungkan. Misalnya ketika Palaguna, ada Basri Hasanuddin yang diembus sebagai calon gubernur (terakhir menjadi Menko Kesra dan Dubes RI di Iran), dan ketika Amin ingin maju jadi Gubernur Sulsel 2002, ada Rady A Gani yang harus diperhitungkan tingkat kemampuan dan kecerdasannya (diangkat Penasihat Kepresidenan).

Oleh sebab itu, ketika Amin memutuskan untuk berduet dengan Prof Mansyur Ramly, tokoh-tokoh Unhas dapat dipahami (tentu banyak faktor lain, termasuk kaderisasi) jika umumnya memberi dukungan kepada Sayang, misalnya Basri Hasanuddin, Rady A Gani, Ahmad Amiruddin, Yunus Alkatiri, Saleh Pallu, Ambo Tuwo, Nurul Ilmi, Jeanny M Fatima, Ilmar, Maria Pandu dan juga penulis analisis ini. Sementara Syahrul dan Agus yang memrepresentasikan diri sebagai alumni Unhas mampu menggalang dan memelihara hubungan itu dengan baik.

Tampil dengan kampanye “Cerdas, Muda dan Sehat” menjadi slogan yang diidolakan oleh orang-orang muda di daerah ini. Pilihan tema ini tidak saja dilandasi pandangan teoritis bahwa populasi orang muda selamanya lebih besar daripada orangtua, karena itu merebut pemuda-pemudi adalah awal kemenangan. Kandidat muda dan cerdas, juga menjadi tumpuan harapan agar bisa lebih energik dan kreatif, sehingga dari dia diharapkan tumbuh ide-ide yang brilian dan inovatif untuk melakukan perubahan.

Selain itu slogan ini secara terselubung dinilai provokatif yang menyerang lawan beratnya --Amin yang selama ini dipersonifikasi sakit-sakitan, meski tim kampanye Amin cukup gencar melawan isu ini dengan berbagai foto aktivitas olahraga Amin. Di sini tim kampanye Asmara terseret dan kehabisan waktu hanya untuk menangkis serangan itu.

Ibaratnya sebuah pertarungan boxing di mana tim Sayang tampil dengan lincah dan memukau dengan jab-jab yang memancing masuk lalu menjepit, serta mengelak pada saat tim Asmara menyerang. Tim Asmara ikut larut mengikuti pola permainan tim Sayang, pada saat mana Sayang memanfatkan injure time untuk melakukan door to door (teori; komunikasi interpersonal lebih berpotensi mengubah perilaku daripada media massa) dan promosi doktor, sehingga Syahrul kembali memetik satu poin pada saat kampanye sudah ditutup.

Kesalahan lainnya adalah pernyataan pasangan Amin yang terpancing dengan slogan “cerdas” akhirnya menjadi blunder, dan menimbulkan ketidakenakan di kalangan akademisi di daerah ini, dan sekaligus menjadi penilaian tersendiri bagi Asmara. Dan konon pernyataan itu melorotkan simpati kalangan orangtua, sesepuh dan para cerdik pandai.

Kelebihan lain Syahrul adalah memanfaatkan kelemahan saingannya dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga selalu tampil menunjukkan kematangan dan kearifan dengan penuh rasa hormat kepada orangtua, seniornya, guru-gurunya dan sahabat-sahabatnya, telah mendatangkan daya simpati tersendiri. Ketika Tim Asmara akan menggunakan pesawat heli, dengan rendah hati Syahrul mengatakan akan memakai kendaraan rakyat.

Dalam hubungannya dengan JK, Syahrul mampu memilihara jarak yang baik sehingga tidak pernah merasa jauh, sekalipun tim Asmara percaya diri dan memrepresentasikan JK memberi dukungan penuh kepadanya karena Golkar. Syahrul mampu mencitrakan JK sebagai tokoh yang netral, rational, dan memberi dukungan kepada semua kandidat, sekalipun ada pernyataan tokoh Golkar mengancam dengan pernyataan “Tidak Ada Hati Nurani”.

Tampil dengan wajah dalam foto agak keras dengan kumis menantang (masih bisa dibikin lebih kalem), tapi diimbangi wajah yang sejuk dari Agus Arifin Nu’mang, akhirnya pasangan ini mampu menarik simpati. Dengan slogan-slogan yang populis “Bantuka Boss” dan “Don’t Look Back” yang terpasang di mana-mana, dipresentasikan sebagai milik anak muda, meski hanya tampil dua halaman suplemen Harian Fajar dibanding dengan Amin yang tampil empat halaman.

Selain itu, mobilitas yang tinggi dengan melakukan perjalanan trip ke daerah-daerah (Gaya Bill Clinton just to say Hallo), serta jaringan (networking) dengan teman-teman kuliahnya dulu yang kini banyak menjadi birokrat pemerintahan di daerah ini, sangat membantu melalui ikatan emosional. Syahrul juga mampu mempresentasikan diri sebagai pemimpin dari semua golongan, yang tidak fanatik dan ekstrem, serta selalu menyampaikan bahwa dalam dirinya mengalir darah perpaduan dua etnis, yakni Bugis (Ajatappareng) dan Makassar (Gowa-Takalar), sehingga pada tempat-tempat yang didiami kelompok minoritas maupun daerah-daerah yang berada dalam pengaruhnya, Sayang mendulang suara yang sangat signifikan.

Akankah janji untuk mencoblos nomor tertentu tidak bisa dibuktikan, dan berubah ketika masuk bilik suara. Lagu “Jangan ada dusta di antara kita” sebaiknya diubah liriknya menjadi ”Jangan ada dendam di antara kita”. Itulah seni politik, dan itu juga fenomenal bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya (cerdas) untuk memilih dengan hati nurani. Selamat buat Bung Syahrul, Gubernur Sulawesi Selatan terpilih.

Ada Apa dengan Pilkada Sulsel?

2007-11-21T19:40:00.000+07:00

Oleh : S Sinansari ecip

Dosen Pascasarjana Komunikasi, Universitas Hasanuddin, Makassar

Hasil Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) telah diumumkan meski masih menuai protes. Pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (disingkat 'Sayang') mendapatkan suara 1.432.572 dan pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly (disingkat 'Asmara') beroleh 1.404.910 suara. Pasangan Azis Qahhar Mudzakkar-Handaling beroleh 786.792 suara. Orang mengeluhkan kekalahan Partai Golkar, sebab Sulsel adalah sarang Golkar. Mereka lupa, pilkada memilih orang bukan memilih parpol. Bisa saja terjadi, calon yang didukung parpol besar, tidak terpilih menjadi gubernur. Pemilih menimbang ketokohan si calon, programnya, dan cara pendekatannya kepada masyarakat, bukan menimbang kebesaran parpolnya.

Ketokohan dan etnis
Amin Syam masih menduduki kursi gubernur Sulsel sekarang. Dia yang purnawirawan tentara sebelumnya pernah menjadi ketua DPRD Sulsel dan di Golkar menjabat sebagai ketua umum DPD Partai Golkar Sulsel. Prof Dr Mansyur Ramly, pernah menjabat rektor Universitas Muslim Indonesia dan menjabat eselon I di Diknas Jakarta. Amin datang dari etnis Bugis Bone sedang Mansyur Bugis Luwu.

Syahrul Yasin Limpo adalah wakil gubernur Sulsel, jabatan yang dirintisnya dari lurah, camat, dan bupati dua kali di Gowa. Dia kader Golkar tetapi bukan pengurus. Agus Arifin Nu'mang, ketua DPRD Sulsel. Jabatannya di DPD Golkar Sulsel sebagai sekretaris umum harus dilepaskannya karena dia mencalonkan diri melalui parpol lain dalam pilkada ini. Syahrul dari etnis Makassar. Yasin Limpo (TNI AD), ayahnya, pernah menjabat wakil ketua DPRD Sulsel dan menjadi pejabat sementara bupati Gowa dan bupati Maros. Agus dari etnis Bugis. Arifin Nu'mang (TNI AD), ayahnya, pernah menjabat bupati Sidrap.

Selain Golkar, yang mendukung resmi pasangan Asmara adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan partai-partai kecil. Pasangan Sayang didukung oleh Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Damai Sejahtera.

Para pemilih mungkin menilai Gubernur Amin Syam kurang bisa membawa Sulsel lebih maju atau termasuk golongan yang lebih tua. Penggantinya haruslah yang lebih maju dan lebih muda. Mungkin juga Mansyur Ramli, meski pernah menjadi rektor, belum dianggap menunjukkan diri sebagai sosok yang mewakili pemimpin Sulsel. Hubungannya dengan M Jusuf Kalla sebagai ipar tiri tidak mempunyai kaitan dalam proses pemilihan ini.

Semboyan dan program
Semboyan-semboyan yang dibawakan Sayang menggoda anak-anak muda. Contohnya, Follow the right thing atau Don't look back, yang dilawan oleh Asmara dengan Please look back. Kalimat-kalimat gaul anak muda setempat juga ditampilkan, Bantuka ka', Boss atau Bantuka, Cappo. 'Muda, sehat, dan cerdas' dilawan Asmara dengan 'Pilih pemimpin cerdas bukan yang mengaku cerdas'. Program sekolah gratis dilawan dengan pendidikan gratis. Dari sudut ini, Asmara kelihatan reaktif defensif.

Program Asmara meliputi: kualitas SDM, ekonomi kewilayahan, pengelolaan SDA yang bernilai tambah, pemanfaatan dan pengembangan energi alternatif seperti biofuel, energi mengalir dan matahari, penguatan kelembagaan pemerintahan dengan fokus pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat disertai etika birokrasi. Selain itu, mereka juga punya program pengembangan information communication technology agar Sulsel bisa melakukan percepatan pembangunan di segala bidang dan menjadi pusat pelayanan di KTI. Program Asmara bagus tetapi tidak 'diucapkan' dalam kata-kata yang populer atau dekat dengan masyarakat. Kalimat-kalimat pendek yang mudah ditangkap dan diingat, cukup penting.

Kampanye terbesar di lakukan Sayang pada hari terakhir di Makassar (31/10). Klaim Sayang menyebutkan yang hadir sekitar 300 ribu orang, yang memacetkan kota. Kekuatan Asmara di kantong-kantong tradisional Bugis. Kampanye terbesar diklaim berlangsung di Bone 100 ribu orang dan Sidrap 50 ribu orang,

Agresif-tenang
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) adalah sebuah fenomena di Sulsel. Pendiri utamanya adalah anak Makassar, Ryaas Rasyid, seorang lurah dalam kota Makassar yang kemudian menjadi menteri. Dia jadi panutan anak-anak muda yang ingin perubahan. Ryaas masih menjadi presiden partai tersebut sekarang ini.

Makassar adalah kota besar sekaligus ibukota provinsi. Memenangkan pemilihan di kota ini adalah suatu prestasi yang membanggakan. Ini sama prestisiusnya dengan PPP dan PKS yang memenangi pemilihan legislatif di Jakarta pada awal 70-an dan pemilu legislatif yang baru lalu. Tana Toraja yang mayoritas penduduknya non-Muslim, mendukung Sayang. PDK cukup kuat di sini, ditambah PDIP dan PDS.

Program yang ditampilkan Sayang sederhana dan jelas. Selain itu, pasangan Sayang kelihatan lebih muda, bertenaga, dan agresif. Agak disayangkan tampilan Syahrul dalam tayangan TV Jakarta tampak jadul (zaman dulu alias agak kuno), terutama kaca matanya. Program yang dibawa Asmara agak abstrak bagi rakyat kecil. Selain itu, pasangan Asmara kelihatan lebih tenang dan lemah lembut. Dalam kampanye terbuka, tipe yang demikian kurang dapat menggelorakan orang.

Jika hasil yang diumumkan KPU Sulsel tidak ada perubahan, misalnya digugurkan oleh Mahkamah Agung, maka untuk pertama kalinya gubernur Sulsel dijabat oleh etnis Makassar. Pasangan tokoh lebih muda Makassar-Bugis lebih menarik bagi pemilih ketimbang pasangan lebih tua Bugis-Bugis. Meski tidak terang-terangan, tetapi dalam pemberitaan media cetak sering dilansir pada hampir satu tahun terakhir bahwa gubernur dan wakil gubernur, kurang kompak alias tidak akur. Kesan yang tertangkap adalah yang satu lebih berkuasa dibanding yang lain. Kesan itu berlanjut dapat diartikan menjadi yang satu diuntungkan. Sebagian pemilih bisa mengambil alasan, lebih baik memilih yang tidak diuntungkan. Kemenangan Sayang bukan berarti secara partai, Golkar kalah di Sulsel, apalagi oleh PDIP

Tata Pemerintahan

2007-10-22T07:19:00.001+07:00

Depdagri Pertegas Aturan Administrasi Keuangan

Jakarta, Kompas - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Jumat (19/10) di Jakarta, menjanjikan akan menyempurnakan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mempertegas aturan administrasi keuangan itu. Ia juga menyatakan tidak akan memberikan toleransi kepada pengguna anggaran yang melanggar aturan administrasi keuangan.

Mardiyanto mencontohkan kalimat seperti "pengeluaran yang tidak boleh terus-menerus", "bantuan sosial yang tidak boleh terus-menerus", "di luar batas kepatutan", dan "dalam batas kewajaran" yang masih ada dalam Peraturan Mendagri No 13/2006 adalah kalimat yang multitafsir. "Kalimat itu harus tegas, yaitu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atas persetujuan dan keputusan kepala daerah. Itu lebih konkret. Jadi, memang, aturan yang multitafsir itu harus dihilangkan," katanya.

Mardiyanto mengutarakan pula, jika pemerintah daerah mematuhi semua aturan dengan pertanggungjawaban yang riil dan sesuai dengan peruntukan, tidak ada lagi penyimpangan keuangan daerah. Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (PBPK) menyebutkan, dari 362 laporan keuangan pemerintah daerah, ada dana Rp 40,41 triliun yang digunakan tidak sesuai peruntukan sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara.

"Saya memahami, aturan keuangan itu mengikat, tetapi kadang-kadang ada yang melakukan tanpa administrasi yang benar, atau mungkin perencanaan terlalu tinggi. Sebaiknya dalam masa itu ada penambahan dan pengurangan, bisa dilakukan dalam APBD perubahan," ujar Mendagri lagi.

Menurut Mardiyanto, fleksibilitas anggaran memang dimungkinkan. "Tetapi, kalau anggaran sudah diberikan, tetapi tidak digunakan dan pertanggungjawaban yang disampaikan manipulatif, seperti yang BPK temukan, pengguna anggarannya yang harus bertanggung jawab. Saya tak menoleransi kalau yang begitu," katanya.

Mendagri mengizinkan penggunaan anggaran yang fleksibel, tetapi harus dilakukan secara disiplin dan pertanggungjawaban harus riil. "Kalau dibuat-buat, ya ketahuan. Ini yang tak disadari," ingat Mardiyanto. (SIE)

Tindak Pelanggar Keuangan Daerah

2007-10-16T16:03:00.000+07:00

PP Jangan Cepat Berubah

Jakarta, Kompas - Setiap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh penanggung jawab anggaran perlu diusut tuntas dan diberi tindakan hukum karena langkah ini dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipercepat.

"Bila temuannya jelas, korupsi harus ada tindakan hukum, jangan sekadar sanksi administratif, supaya ada efek jera untuk perbaikan kinerja. Itu perlu karena dalam era otonomi daerah ini kita ingin memberi contoh praktik terbaik dari daerah, membangun bangsa ini dari daerah," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudhi di Jakarta, Kamis (11/10).

Sebelumnya, Hasil Pemeriksaan Semester I-2007 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya dana Rp 40,41 triliun yang dikelola daerah telah dibelanjakan pada pos-pos di luar peruntukannya. Temuan tersebut murni diperoleh dari hasil pemeriksaan 362 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), belum termasuk temuan di badan usaha milik daerah. Total temuan BPK di seluruh entitas pengelola keuangan daerah mencapai sekitar Rp 83 triliun.

Menurut Agung, penyimpangan itu bisa disebabkan lima faktor. Pertama, telah terjadi korupsi dengan berbagai modus, mulai dari penggelembungan anggaran, kuitansi fiktif, hingga penggunaan rekening pribadi. Kedua, tidak tertib administrasi, yakni penggunaan anggaran tanpa memerhatikan ketentuan, misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketiga, lemahnya pengawasan internal Badan Pengawas Daerah yang tidak memberikan peringatan dini adanya indikasi penyimpangan. Keempat, terjadi perbedaan interpretasi antara pemerintah daerah dan BPK tentang ketentuan yang dijadikan acuan. Kelima, ada masalah pada mekanisme penyaluran dana dari pusat ke daerah.

Secara terpisah, Penasihat Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) Alfitra Salam menegaskan, sebaiknya BPK meminta klarifikasi daerah tentang kekeliruan penggunaan anggaran itu. "Perlu diketahui apakah hanya kesalahan administrasi atau potensi korupsi," ujar Alfitra yang juga menjabat Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Penasihat Asosiasi DPRD Kabupaten Se-Indonesia (Adkasi).

Intervensi partai

Menurut Alfitra, ada beberapa hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan di daerah. Pertama, terjadi intervensi partai politik di daerah dan dari pusat yang berlebihan dalam penetapan alokasi anggaran sehingga memaksa pemerintah daerah mengakomodasi kepentingan politik itu. Kedua, ada dana pembangunan dari pusat, seperti dana dekonsentrasi yang "memerlukan" daerah memberikan setoran sehingga daerah harus mempertanggungjawabkannya.

Ketiga, bisa terjadi akibat peraturan pemerintah yang selalu berubah-ubah sehingga pemerintah daerah harus melakukan perubahan drastis. "Sering kali, belum sampai setahun sudah keluar peraturan baru lagi tentang pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah jangan selalu mengubah PP yang ada sehingga daerah menjadi korban PP," ujarnya.

Alfitra mengakui, sebagian besar pemerintah daerah belum siap membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara. Kondisi itu disebabkan tenaga akuntansi di daerah sangat terbatas. Seharusnya tenaga akuntansi harus ada di setiap satuan kerja, minimal berpendidikan diploma 3 (D-3).

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri), seharusnya melatih tenaga akuntansi untuk setiap satuan kerja. Jika di setiap daerah (33 provinsi serta 464 kabupaten dan kota) memerlukan minimal 20 tenaga akuntansi, berarti harus melatih 9.940 orang.

"Ini tugas Badan Administrasi Keuangan Daerah Depdagri. Intinya, untuk menyikapi berbagai regulasi keuangan, daerah harus dilengkapi 9.940 tenaga akuntansi minimal berpendidikan D-3," ujar Alfitra.

Anggota BPK, Hasan Bisri, menyebutkan, masih banyak LKPD yang belum diperiksa BPK karena penyusunannya lambat. (OIN)

Pedesaan

2007-10-16T16:01:00.000+07:00

Pemerintah Dinilai Belum Kembangkan Potensi Desa

Jakarta, Kompas - Pemerintah dinilai belum mengembangkan potensi ekonomi pedesaan secara maksimal sehingga pergerakan ekonomi di desa berjalan lambat. Kondisi ituantara lain menjadi pemicu penduduk desa mencari pekerjaan di kota yang pada akhirnya menimbulkan problem urban.

Dari pengamatan Kompas, akhir pekan lalu, potensi ekonomi di desa cukup besar untuk menggerakkan kegiatan ekonomi pedesaan. Namun, pembinaan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi di desa masih lemah. Pembangunan infrastruktur pedesaan juga kurang.

Dari data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2007, sebagian besar, yaitu 63,52 persen, penduduk miskin berada di pedesaan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2007 sebanyak 37,17 juta orang.

Sebagai contoh, di Desa Pener, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sektor pertanian serta penggalian pasir dan batu mampu menopang denyut ekonomi warga.

Menurut Bambang Arum Ridho (41), Kepala Desa Bener, jika ditekuni, setiap warga akan bisa hidup layak di desa. Sektor pertanian di desa kurang diminati disebabkan antara lain oleh perilaku anak muda saat ini yang enggan bekerja kasar dan berpanas-panas di sawah.

Sementara itu, menurut Sekretaris Desa Pener, Nuraini (38), hingga saat ini belum ada lembaga yang mewadahi petani atau warga yang menggali batu atau pasir.

Infrastruktur desa

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Padi Palawija Indonesia Arum Sabil mengungkapkan, infrastruktur irigasi di pedesaan cukup memprihatinkan. "Air mungkin ada. Tapi, kalau irigasi tidak ada, air sulit mengalir ke tanaman," katanya. Panen pun akan gagal.

Arum menambahkan, pengembangan industri skala kecil di pedesaan pun masih rendah. Selain itu, industri kecil di pedesaan (home industry) mengalami biaya tinggi produksi. "Harga BBM, kan, tinggi," katanya. Akibatnya, industri skala kecil itu sulit bergerak sehingga penyerapan tenaga kerja pun menjadi rendah.

Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal, penyerapan tenaga kerja perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2006 di Pulau Jawa sebanyak 28.263 orang. Jumlah itu turun dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja PMDN tahun 2005 di Pulau Jawa sebanyak 52.494 orang.

Namun, penyerapan tenaga kerja perusahaan penanaman modal asing (PMA) tahun 2006 di Pulau Jawa sebanyak 164.072 orang, naik dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja PMA tahun 2005 sebanyak 115.746 orang.

Ditinggalkan

Menurut warga Desa Neglasari, Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat, Dede Hermawan, ia memilih merantau ke Jakarta dan menyerahkan urusan pertanian kepada istrinya. Hasil sawah tidak dapat dinikmati dalam waktu dekat. Jika di kota, ia bisa mendapatkan uang Rp 50.000 dengan berjualan roti bakar di Depok.

Di kampung itu, sekitar 20 persen atau sekitar 60 pemuda berusia 19-30 tahun merantau dan bekerja di sektor informal di kota, seperti Jakarta dan Bogor. Sebagian besar dari mereka adalah lulusan sekolah dasar yang bekerja di Jakarta menjadi kuli bangunan, penjual roti bakar, perajin boneka, dan pedagang keliling. (A11/A09)

Peraturan daerah

2007-10-12T19:29:00.000+07:00

1.406 Perda Direkomendasi untuk Dibatalkan

Jakarta, Kompas - Sebanyak 1.406 peraturan daerah direkomendasikan untuk dibatalkan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri membatalkan 678 perda yang dinilai bermasalah, sedangkan yang dalam proses pembatalan sebanyak 163 perda. Mayoritas perda yang dibatalkan terkait pajak dan retribusi daerah.

Demikian dijelaskan Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wahiddudin Adams dalam jumpa pers di Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (10/10) di Jakarta. Menurut Wahiddudin, sebanyak 5.518 peraturan daerah (perda) telah diterima dan dievaluasi. "Ini seperti puncak gunung es," ujarnya.

Ia mengatakan, ada satu perda yang dibatalkan dengan peraturan presiden (PP), yaitu ketentuan Pasal 33 Ayat (2 ) huruf N dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah di NAD.

"Dibatalkan dengan PP Nomor 87 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006. Perda atau Qanun ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," tutur Wahiddudin.

Tanpa kajian

Wahiddudin menambahkan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Perda yang melakukan kajian terhadap sekitar 1.500 perda provinsi dan 2.500 perda kabupaten/kota tahun 2004-2005 menemukan, dari segi teknik pembuatan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, sebagian besar belum diikuti secara baik.

Jika diperhatikan, lanjut Wahiddudin, perda yang dinilai publik bermasalah itu dibuat tanpa kajian yang mendalam dan tidak melibatkan publik di dalamnya. "Terkadang pemerintah daerah membuat perda lewat jalan pendek, misalnya dibuat supaya satuan polisi pamong praja bisa menegakkan aturan itu. Padahal, misalnya, aturan itu sudah ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana," paparnya.

Ia melanjutkan, "Kami sedang menyusun pedoman teknis penyusunan perda yang baik, bekerja sama dengan UNDP. Kami juga melakukan penguatan peran sumber daya manusia di Kantor Wilayah Dephuk dan HAM untuk memfasilitasi penyusunan perda sejak perencanaan, persiapan, dan penyusunan."

Wahiddudin mengakui, meski memiliki tujuan baik, ada pula perda yang justru menimbulkan keresahan publik. (vin)

Banyak Laporan Keuangan Daerah Tidak Sempurna

2007-10-11T12:46:00.001+07:00

JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tidak tersusun dengan baik. Dari total 467 LKPD, sebanyak 105 LKPD belum selesai diperiksa, karena dinilai belum mampu membuat laporan keuangan sesuai Undang-undang Keuangan Negara.

Hal itu terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI semester I 2007 yang diserahkan kepada DPR RI dalam rapat paripurna yang dipimpin Agung Laksono di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu (10/10).

Anggota V BPK RI Hasan Bisri mengatakan, tidak selesainya pemeriksaan LKPD disebabkan keterlambatan Pemda menyerahkan LKPD 2006 di semester I 2007.

"Pemda yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai paket UU (keuangan negara). Sedangkan di UU, LKPD terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan penjelasan pos-pos neraca. Banyak Pemda belum bisa bikin, sehingga tak bisa diaudit sebagai audit laporan keuangan," katanya dalam jumpa pers usai paripurna.

Namun, Hasan mengakui paket UU tentang Keuangan Negara memang tak secara tegas mengatur sanksinya. Sedangkan BPK tidak mempunyai wewenang atas hal tersebut.

Dalam laporan itu, BPK menyatakan hanya tiga LKPD yang diberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yaitu laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Sisanya, 282 LKPD diberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini disclaimer untuk 58 LKPD dan Tidak Wajar pada 19 LKPD.

Transparansi

Dengan begitu, lanjut Hasan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih rendah, karena LKPD yang WTP kurang dari 1 persen. BPK juga menemukan di Kabupaten Cilacap terdapat pengalihan atau pemberian hak guna bangunan ke pihak ketiga di atas hak penggunaan lahan atas nama Kawasan Industri Cilacap melebihi jangka waktu perjanjian.

Akibatnya, keuangan daerah dirugikan hingga Rp 33,02 miliar. Ketimpangan juga ditemukan pada kas daerah Kabupaten Aceh Timur yang tekor hingga Rp 106,62 miliar dan adanya kuitansi pembayaran fiktif atas biaya makan minum harian Sekda Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 11,86 miliar.

Selain itu, Ketua BPK Anwar Nasution juga membacakan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL).

"BPK memberikan opini disclaimer atas LKPP 2006. Untuk 82 LKKL yang diperiksa, 6 LKKL diberi opini WTP, 39 LKKL dengan opini WDP, dan 37 LKKL dinyatakan disclaimer," lapornya.

BPK berencana melakukan audit terhadap dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Hasan Bisri menyatakan, audit BPK atas dana perimbangan tidak sampai ke tahap penggunaan.

"Kami ingin tahu, apakah dana perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat diterima utuh dan masuk ke rekening yang tepat. Tahap berikutnya nanti untuk apa dana tersebut," tambahnya.

Pemeriksaan penggunaan dana perimbangan, lanjutnya, sama dengan pemeriksaan APBD yang 80 sampai 90 persen berasal dari dana pembangunan. Sebab itu, BPK akan melakukan audit penggunaan pada kesempatan lain.

Begitu juga dengan kemungkinan adanya suplus di daerah tertentu yang kemudian disimpan di sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh BPD. (J10-33)

Pemprov DKI Jakarta

2007-10-09T17:37:00.001+07:00

Mendagri: Kembangkan Sistem Transportasi Jakarta

Jakarta, Kompas - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto melantik Fauzi Bowo dan Prijanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Minggu (7/10).

Sebelum acara berlangsung terjadi tiga kali aksi unjuk rasa dari beberapa elemen rakyat miskin dan mahasiswa. Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan dan kemudahan pendidikan bagi kaum miskin.

Pelantikan itu dihadiri sekitar 1.000 tamu undangan dan 20 perwakilan duta besar negara sahabat. Tokoh masyarakat yang hadir di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, dan Wakil Ketua DPR AM Fatwa.

Dalam sambutannya, Mardiyanto meminta Fauzi memanfaatkan desentralisasi kekuasaan dalam otonomi daerah secara optimal.

Sebagai gubernur pemerintah provinsi di ibu kota negara, Fauzi diminta Mendagri agar menjaga dan melestarikan budaya Betawi, mengembangkan sistem transportasi guna mengatasi kemacetan, serta memperbaiki lingkungan hidup dan tata ruang Jakarta. Perbaikan saluran untuk mengurangi banjir dan peningkatan kapasitas ekonomi harus diberi prioritas dalam pembangunan Jakarta.

Mardiyanto juga memberi Fauzi tujuh pesan yang diperlukan bagi pembangunan. Pesan itu adalah wajib belajar 12 tahun harus dimulai dari Jakarta, pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin, penciptaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparan dan mementingkan belanja publik, menciptakan kerja sama dengan daerah lain, mewaspadai terorisme, sinergi dengan DPRD, dan menjaga komunikasi yang baik dengan warga Jakarta.

Seusai pelantikan, Fauzi Bowo mengatakan, ia menyambut baik semua saran Mardiyanto. Sebagai wujud pelaksanaan janji saat kampanye, ia akan memberikan pelayanan lebih baik kepada warga dan membuka kesempatan komunikasi langsung dirinya dengan rakyat satu minggu sekali.

Fauzi juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun Jakarta. Sebagai timbal baliknya, partisipasi publik akan diakomodasi dalam pembangunan secara langsung.

Acara pelantikan gubernur dilanjutkan dengan acara serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dari Rini Sutiyoso kepada Sri Hartati Fauzi Bowo. (ECA/NEL)

Kemacetan Kian Membelit DKI

2007-10-09T17:36:00.001+07:00

Tantangan Pertama bagi Gubernur Fauzi Bowo

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta yang baru, Fauzi Bowo, langsung dihadapkan pada masalah kemacetan yang kian membelit Jakarta. Kemacetan tidak hanya terjadi di jalan-jalan yang sedang dibangun jalur khusus bus transjakarta, tetapi juga meluas ke banyak ruas di lima wilayah Ibu Kota.

Seusai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Minggu (7/10), Fauzi Bowo berjanji akan segera mengadakan inspeksi dan memperbaiki semua masalah kecil dalam pembangunan jalur bus transjakarta dan berusaha mempercepatnya. Berdasarkan pemantauannya, Fauzi menemukan beberapa kesalahan teknis pembangunan yang menciptakan tambahan hambatan jalan dan semakin memacetkan arus lalu lintas.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono dan pengamat transportasi dari Universitas Trisakti, Trisbiantara, secara terpisah memperingatkan akan terjadinya kemacetan total pada 2014. Pada saat itu luas semua kendaraan hampir sama dengan luas semua jalan di Jakarta.

Saat ini luas jalan di Jakarta sekitar 43 juta meter persegi. Pada 2014 diperkirakan pertumbuhan luas jalan menjadi 45 juta meter persegi atau sama dengan luas kebutuhan ruang tiga juta mobil. Jika benar itu terjadi, Jakarta dipastikan lumpuh. Keluar dari garasi rumah, pengguna mobil sudah dihadang kemacetan.

"Tidak ada jalan lain, pemerintah harus segera merealisasikan rencana pembatasan kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi. Ini harus diiringi dengan percepatan realisasi kebijakan penyediaan angkutan massal yang aman, nyaman, dan murah," kata Bambang.

Pengamatan yang dilakukan Kompas menunjukkan, kemacetan parah terjadi di hampir semua kawasan. Hampir tidak ada jalan alternatif yang nyaman dilalui karena semua dipadati kendaraan. Kelumpuhan lalu lintas pun tidak hanya pada jam sibuk pagi dan sore.

Pembangunan infrastruktur, mulai dari jalur bus transjakarta, terowongan, hingga jalan layang, memperparah kemacetan.

Kemacetan yang panjang dan luas menciptakan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha. Kerugian waktu, berkurangnya penumpang angkutan umum, berkurangnya pembeli di toko-toko di sekitar jalan macet, pemborosan bahan bakar, sampai kerugian sosial akibat pertemuan yang urung terjadi menjadi keluhan utama masyarakat.

"Saya harus menyediakan waktu dua sampai empat jam untuk berangkat ke kantor," kata Fran Simbolon, staf pemasaran yang berkantor di Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (6/10).

Menurut Ketua Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta Herry Rotti, para pengusaha angkutan penumpang di dalam kota mengalami kerugian sampai Rp 1,6 miliar per hari akibat kehilangan kesempatan mengangkut penumpang.

Omzet pemilik usaha di kawasan macet juga menurun 30-60 persen. "Bagaimana orang mau mengunjungi toko kami jika untuk masuk ke jalan ini terjebak macet," kata Chun Nie, pemilik toko buah di Pinang Ranti.

Data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta menyebutkan, pembangunan infrastruktur yang menyebabkan kemacetan jalan akan selesai Desember 2007. Pembangunan Koridor 8, 9, dan 10 akan selesai 15 Desember, sedangkan proyek jalan layang Roxy dan Yos Sudarso selesai akhir Desember.

Wakil Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Firman Santya Budi dan Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Jakarta Timur Ajun Komisaris Sigit Dany mengatakan, penyebab utama kemacetan saat ini adalah karena pembangunan jalur bus transjakarta.

"Saya mendesak Pemerintah Provinsi DKI secara transparan menjelaskan ini kepada publik. Masalah ini menjadi bom waktu bagi polisi di lapangan. Kasihan anak buah saya," kata Firman.

Tidak imbang

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, kemacetan yang terjadi saat ini juga terjadi akibat semakin tidak imbangnya pertambahan jalan yang tidak sampai 1 persen per tahun, dengan pertambahan kendaraan pribadi sebesar 11 persen.

Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan, pada akhir 2006 jumlah mobil pribadi, barang, dan bus 2.161.653 unit dan meningkat menjadi 2.173.079 pada Maret 2007 atau bertambah 11.426 unit dalam tiga bulan. Jika ditambah dengan jumlah mobil dari Depok, Tangerang, dan Bekasi, jumlah mobil pada akhir 2006 sebanyak 2.657.430 dan bertambah 19.873 unit menjadi 2.677.303 unit pada Maret 2007.

Adapun jumlah sepeda motor di DKI naik dari 3.242.090 unit menjadi 3.325.790 unit atau bertambah 83.700 unit. Jika jumlah sepeda motor di Depok, Tangerang, dan Bekasi ditambahkan, jumlahnya naik dari 5.309.261 menjadi 5.472.335 unit atau naik 163.074 unit dalam tiga bulan.

Pada kurun waktu yang sama tidak ada pertambahan lebar dan panjang jalan di Jakarta. (eca/nel/win)

’Polling’ pilgub tak bisa jadi ukuran

2007-10-04T16:46:00.000+07:00

SEMARANG - Mencermati perilaku pemilih Jateng menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2008, terdapat perubahan yang cukup mengejutkan. Hal ini, merujuk pada proses pilkada yang terjadi di 35 kabupaten/kota, di mana tidak adanya garis kemenangan politik yang sebangun antara kemenangan suatu partai dalam proses pemilu dengan kemenangan di pilkada.

Direktur Institute for Media & Local Democracy Semarang, Dyah Pitaloka MA, mengatakan itu saat menjadi pembicara dalam sosialisasi calon gubernur Jateng, yang diselenggarakan Kesbanglinmas Provinsi Jateng dan BEM Polines, di kampus Tembalang, Semarang, kemarin.

Hadir dalam kesempatan itu juga Dr Ari Pradhanawati (KPU Jateng). Sementara dua orang yang diprediksikan maju dalam pilgub, yakni H Bambang Sadono SH MH dan Ir HM Tamzil MT, tidak jadi datang.

Peran parpol
Menurut Dyah, fenomena tersebut terjadi akibat berubahnya peran parpol sebagai ’’mobil pengantin’’ yang disewa calon untuk mengantarkan mempelai menuju gedung pesta perkawinan. Hal ini berbanding terbalik dengan konsepsi parpol, yang merupakan rumah masa depan yang harus dibela, dijaga, dibangun dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh atau dalam parodi Tukul memerlukan ’’kristalisasi keringat’’.

Dari sejumlah pilkada di kabupaten/kota, menurutnya, kepala daerah yang terpilih tidak selamanya berasal dari mereka yang dicalonkan partai pemenang pemilu. Fenomena ini, tampaknya akan membayang pula dalam proses pilgub nantinya.

Menurutnya, kekritisan pemilih da-lam menentukan calonnya sangat diperlukan untuk memperoleh sosok pemimpin yang berkompeten. Di samping itu sebagai pengawal jalannya pemilu, mulai dari mekanisme perekrutan hingga pelaksanaan pemilihan yang demokratis.

Pooling
Menyikapi berbagai polling yang dilakukan sejumlah media lokal di Jateng terhadap sejumlah calon, Ari Pradhanawati menyatakan, hasilnya tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk melihat dukungan masyarakat terhadap calon.’’Kecuali jika survei tersebut dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang selalu digunakan rujukan untuk mengukur sikap respoden, karena memiliki hasil yang mendekati sesungguhnya,’’ ujarnya.

Terkait masalah sosialisasi, Ari menyatakan, memberikan kesempatan kepada parpol untuk melaksanakannya. udi-Ct
Views: 17

Pilkada

2007-10-04T16:43:00.000+07:00

Jumlah Pemilih Jateng Naik Jadi 25,6 Juta Orang

Semarang, Kompas - Jumlah pemilih tercatat sementara hasil verifikasi pemutakhiran data penduduk di Jawa Tengah mencapai 25,6 juta orang, meningkat dibanding data pemilih pada Pemilihan Presiden 2004, yang hanya 24,03 juta orang. Penambahan jumlah pemilih yang disiapkan untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2007 ini dimungkinkan setelah hasil laporan yang masuk dari lebih 25 kabupaten dan kota yang telah menyelesaikan pemilihan bupati dan wali kota dalam tiga tahun terakhir.

"Beberapa faktor memengaruhi penambahan jumlah pemilih adalah kemudahan daerah membuat kartu tanda penduduk bagi warganya dan ada pula yang gratis. Hal ini mendorong warga berbondong-bondong membuat KTP untuk dipakai mendaftar sebagai pemilih pada pilkada setempat," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Fitriyah, Senin (16/4), di Semarang. Disebutkan, jumlah pemilih kemungkinan masih bisa berubah. Pasalnya, pemutakhiran data jumlah pemilih masih terus berlangsung. KPU Jateng bersama instansi pemerintah yang mengurusi kependudukan, didukung kabupaten dan kota, masih melakukan penelitian ulang jumlah pemilih. Proses pemutakhiran data pemilih final berakhir pada Oktober 2007 nanti.

Alokasi dana Terkait proses Pilgub 2008 nanti, Fitriyah menyatakan KPU mengalokasikan dana sebesar Rp 481 miliar tersebut karena pilkada gubernur dimungkinkan berlangsung dua putaran. Jika pilgub berlangsung dalam dua putaran serta pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur dimungkinkan maksimal lima pasangan, maka perolehan suara maksimal sebesar 25 persen lebih. Berdasarkan perolehan suara partai politik pada pemilu 2004 lalu, maka terdapat tiga partai besar yang secara mandiri dapat mengusulkan pasangan bakal calon gubernur, yakni PDI-P, PKB dan Partai Golkar. Empat partai lainnya harus melakukan koalisi dengan partai lain, seperti PPP, Partai Demokrat, PKS dan Partai Amanat Nasional.

Dari partai politik yang mandiri dipastikan tiga pasangan, ditambah koalisi partai bisa muncul dua pasangan sehingga maksimal lima pasangan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Tengah Soejatno Pedro mengemukakan kemungkinan pilgub berlangsung dua putaran bisa saja terjadi apabila calon pasangan gubernur memiliki kapabilitas yang merata. Namun, bila hanya satu putaran, maka kelebihan dana pilgub akan kembali ke kas daerah. "Artinya, dana sebesar Rp 481 miliar itu bisa juga tidak seluruhnya terpakai. Kalau hanya satu putaran saja, maka hanya sekitar Rp 380 miliar dan sisa dari dana itu kembali ke daerah," kata Soejatno. (WHO)

Setelah Mardiyanto jadi Mendagri

2007-10-04T16:34:00.000+07:00

Peta pilgub berubah

Foto : dtc

SEMARANG - Peta politik menjelang Pemilihan Gubernur (pilgub) Jateng 2008 diakui kalangan pimpinan partai politik (parpol) mengalami perubahan secara signifikan. Kendati demikian, justru diprediksi kini akan semakin terbuka calon-calon yang bakal muncul untuk masuk bursa tersebut. ”Ketika Pak Mardiyanto masih menjadi gubernur, terlihat sekali bursa pencalonan gubernur terlihat tertutup, karena masih memperhitungkan sosok Pak Mardiyanto dengan berbagai implikasi politiknya,” kata Ketua DPD PDIP Jateng, H Murdoko SH kepada Wawasan, Kamis (30/8) pagi tadi.

Diungkapkan Murdoko, Mardiyanto meskipun bukan dari orang parpol, namun mempunyai implikasi politik di Jateng. Artinya, kalangan parpol dalam mengambil kebijakan politiknya masih memperhitungkan keberadaan Mardiyanto. ”Jadi tidak aneh kalau dulu para calon gubernur masih malu-malu,” ungkap Murdoko.

Murdoko mengakui, pengalaman dari sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada), pejabat incumbent secara normatif politis lebih diuntungkan. Demikian halnya dengan Pilgub Jateng 2008 mendatang, pejabat incumbent yang dipegang Ali Mufiz MPA sebagai Plt gubernur akan diuntungkan posisinya.

”Tapi PDIP Jateng tetap menjalani proses pilgub ini sesuai dengan standar ketentuan partai yang sudah ditetapkan. Artinya, PDIP tetap akan membuka pendaftaran pencalonan dari masyarakat. Tidak akan mengubah ketentuan partai yang sudah ada,” ungkap dia.

Senada dikatakan Ketua DPW PAN Jateng, H Rozaq Rais yang mengakui, dengan naiknya Mardiyanto sebagai Mendagri, sedikit banyak akan mengubah peta politik di Jateng. "Apalagi Ali Mufiz yang tadinya sedikit raguragu, saat ini secara otomatis menjadi Gubernur Jateng, maka keyakinannya untuk maju dalam pilgub mendatang semakin besar," tandas dia.

Menurut Rozaq, hal ini justru merupakan kondisi politik yang diperlukan, sebagai perkembangan demokrasi di Jateng. "Sebab semakin banyak calon, rakyat akan semakin bisa memilah pilihannya, " tandas Rozaq.

Pendapat berbeda diungkapkan Ketua DPD I Partai Golkar Jateng, Bambang Sadono SH MH. Dia menilai, pascapelantikan Mardiyanto sebagai Mendagri, hal itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap peta politik Jateng menjelang pilgub. Apalagi, menurutnya, masyarakat Jateng sudah dapat menilai sendiri dan menentukan pilihannya. "Sehingga tidak terlalu berpengaruh, meskipun dia memegang posisi apa," terangnya.

Kian diperhitungkan
Keterangan yang dihimpun Wawasan menyebutkan, parpol di Jateng kini mulai mengubah perhitungan politiknya setelah Mardiyanto terpilih menjadi Mendagri. Parpol semakin memperhitungkan Ali Mufiz, karena menjadi pejabat incumbent.

Terlebih lagi Ali Mufiz sendiri hingga kini belum terikat dengan salah satu parpol pun, untuk pencalonan gubernur pada 2008 mendatang. Meskipun telah "ditanting" tiga kali oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk mencalonkan lewat PKB, namun Ali Mufiz belum melaksanakannya.

Ada perkiraan, gabungan parpol besar di Jateng akan mendekati Ali Mufiz. Paling tidak untuk menyaingi kekuatan calon lain yang sudah mendeklarasikan pencalonan seperti Bambang Sadono (Parai Golkar) dan HM Tamzil (PPP). udi/rth/yan-Ct

Gubernur Yogyakarta Akan Dipilih

2007-09-22T15:55:00.001+07:00

Dibentuk Hamengkoni Agung

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Daerah dalam sidang paripurna hari Kamis (20/9) menyetujui rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogjakarta.

Dalam usul DPD, pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan dipilih secara demokratis dengan pasangan calon berasal dari jalur partai politik atau gabungan parpol serta calon perseorangan. Perubahan fundamental lainnya, Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Paduka Paku Alam (PA) diposisikan sebagai dwitunggal yang memimpin lembaga Hamengkoni Agung.

Dalam RUU tersebut dinyatakan bahwa Hamengkoni Agung merupakan lembaga dan pusat kebudayaan serta kearifan lokal yang dipimpin Sultan HB dan Paku Alam. Keduanya memiliki hak prerogatif untuk memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan terhadap kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Urusan publik yang termasuk dalam keistimewaan Yogyakarta meliputi urusan pertanahan, pendidikan, tata ruang, kebudayaan, dan pariwisata.

Hak prerogatif yang dimiliki dwitunggal tersebut antara lain memberikan persetujuan atas calon gubernur-wakil gubernur, memberikan persetujuan atas peraturan daerah istimewa, dan mengawasi pelaksanaan wewenang yang bersifat istimewa DI Yogyakarta.

Mantan Ketua Tim Kerja RUU Subardi (DI Yogyakarta) kepada Kompas, Kamis siang, menyebutkan, titik fundamental dalam perubahan UU No 3/1950 adalah Orasi Budaya "Mengabdi untuk Pertiwi" pada 7 April 2007, di mana Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tidak bersedia lagi menjadi Gubernur Yogyakarta. Langkah itu harus disikapi dengan perubahan segera atas UU No 3/1950 karena selama ini Hamengku Buwono dan Paku Alam secara otomatis dipilih menjadi kepala daerah.

Tidak dirangkap

Orasi tersebut membawa Yogyakarta kini mesti memiliki pemimpin pemerintahan yang tidak lagi dirangkap pemimpin kultural. "Namun, ini tidak bisa langsung dipotong begitu saja. Mesti dijembatani," kata Subardi.

Mengutip laporan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) yang dibacakan Wakil Ketua PPUU Joseph Bona Manggo (Nusa Tenggara Timur), keistimewaan Yogyakarta semula mengejawantah dalam kepemimpinan politik dwitunggal Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur dan Paduka Paku Alam sebagai wakil gubernur. Namun, norma itu tidak dapat diterapkan pasca-Orasi 7 April 2007.

Pengaturan keistimewaan Yogyakarta mesti disempurnakan sesuai dengan tuntutan zaman dan era reformasi. Pilar keistimewaan Yogyakarta harus dapat dirumuskan secara yuridis-formal.

Subardi berharap RUU tersebut bisa segera dibahas DPR bersama pemerintah. Pertimbangannya, pada November 2008 masa jabatan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DI Yogyakarta berakhir. (DIK)

Menyoal Lambatnya Penyerapan APBD

2007-09-22T15:21:00.000+07:00

Riyanto

Untuk kesekian kali diungkap terjadi pelambatan penyerapan APBD pada semester pertama setiap tahun anggaran berjalan. Terungkap juga bahwa dana APBD "diparkir" di perbankan. Nilainya cukup mengejutkan, mencapai Rp 96 triliun (Kompas, 24/8). Persoalannya, apa jalan keluarnya?

Tanpa menganalisis persoalan tersebut dengan cermat, maka instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pemda segera memanfaatkan dana tersebut malah akan menimbulkan berbagai persoalan baru, yakni rendahnya kualitas infrastruktur ataupun memicu korupsi.

Banyak orang menengarai lambatnya penyerapan anggaran ini akibat pemberantasan korupsi. Pandangan ini menganut teori efficient grease hypothesis (EGH). Menurut teori ini, korupsi sering kali bisa menjadi "pelumas" dalam proses pelayanan publik. Toleransi terhadap penyuapan menghasilkan pelayanan publik yang cepat, sehingga pembangunan segera bisa dilaksanakan.

Beberapa hasil penelitian empiris di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Kuncoro (2004), menunjukkan bahwa teori EGH tidak berlaku untuk kasus di Indonesia. Hasil kajian Pranab Bhardan (1997) menunjukkan bahwa perilaku yang menghambat secara endogen dibuat oleh pejabat sedemikian sehingga mereka menyusun bentuk dan sejumlah hambatan agar tercipta peluang untuk korupsi.

Munculnya bibit korupsi

Ada tiga titik krusial yang berkait yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan APBD. Tiga titik krusial tersebut adalah proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD. Adalah benar sinyalemen Presiden bahwa lambatnya penyerapan APBD itu terkait adanya hambatan dalam pengesahan APBD. Mengapa terjadi hambatan?

Jika kita cermati mekanisme perumusan APBD sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Mendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007, bisa dipetakan pada titik dan proses yang mana terjadi hambatan, bagaimana hambatan tersebut terjadi, dan oleh siapa.

Untuk keperluan analisis, saya membagi proses penyusunan APBD menjadi tiga bagian. Pertama, proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kedua, interaksi antara Bappeda dan unit-unit SKPD (Forum SKPD). Ketiga, interaksi antara eksekutif dengan DPRD.

Hasil penelitian kami di berbagai daerah menunjukkan musrenbang dan Forum SKPD sering kali tidak sinkron. Apa yang digali lewat musrenbang, yaitu usulan program dari bawah, banyak yang "hilang" ketika dalam pembahasan di Forum SKPD. Hal ini akan berlanjut dalam proses berikutnya, yakni dalam proses rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan plafon anggaran, dan seterusnya sampai pengesahan APBD dalam forum eksekutif DPRD. Dapat dikatakan bahwa proses musrenbang hanya sebagai syarat prosedural formal untuk memenuhi syarat undang- undang.

Temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa salah satu daerah sudah menyusun draf APBD tahun 2007 dari hasil musrenbang yang difasilitasi Bappeda yang berhasil menyusun anggaran belanja modal sebesar Rp 1,7 triliun. Namun, ketika rapat dengan Panitia Anggaran DPRD, usulan program tersebut harus digeser karena DPRD dan Tim Pemerintah mempunyai usulan program sendiri. Tarik-menarik kepentingan antara DPRD dan eksekutif juga berlangsung relatif lama dan terkadang deadlock. Dari sini kita bisa melihat bahwa lambatnya pengesahan APBD terjadi karena sejak awal, yakni sejak perumusan perda APBD, sudah muncul bibit korupsi.

Pelaksanaan APBD juga tidak kalah krusialnya. Kebiasaan yang sudah berlangsung lama ialah menunda pekerjaan yang terkait dengan APBD tahun berjalan sehingga birokrat berpeluang lebih besar menyalahgunakan APBD, karena ada kebiasaan anggaran harus dihabiskan akhir tahun.

Logika koruptif yang sudah berlangsung lama yang menghinggapi birokrasi di daerah inilah yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran. Mereka menggunakan alasan pemberantasan korupsi sehingga harus hati-hati dalam melakukan tender. Namun, faktanya mereka sengaja memperlambat karena sejatinya jika semua kegiatan pembangunan menumpuk di akhir tahun anggaran dan anggaran harus dihabiskan, akan tercipta peluang korupsi.

Alternatif solusi

Seharusnya pemerintah pusat memaksa daerah untuk melakukan proses pengesahan dan pelaksanaan APBD sejak awal. Dalam jangka panjang, pemerintah harus mendorong terbentuknya civil society sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas perencanaan, yakni meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, diharapkan apa yang dikatakan oleh Bung Hatta 50 tahun lalu bisa terwujud, "Otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri, maka tercapailah apa yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga terutama memperbaiki nasibnya sendiri".

Riyanto Peneliti LPEM UI

Daerah Otonom Baru Bakal Bertambah 27 Lagi

2007-09-12T10:00:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Daerah otonom baru di Indonesia bakal bertambah lagi. Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (11/9), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, sepuluh fraksi DPR pada prinsipnya sepakat dengan 27 RUU pembentukan daerah baru, ditambah satu RUU pemindahan ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, menjadi inisiatif DPR.

Dari jumlah itu, baru 12 calon daerah yang dibahas bersama pemerintah karena ke-12 RUU tersebut sudah melalui pengkajian di Badan Legislatif. Sementara RUU usul pembentukan 15 daerah lainnya masih akan dilimpahkan terlebih dulu ke Komisi II untuk dikaji lebih lanjut.

Namun, ada juga fraksi yang mengusulkan agar calon kabupaten Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), Pulau Morotai (Maluku Utara), dan juga Sabu Raijua (Nusa Tenggara Timur) lebih diprioritaskan karena posisinya sebagai wilayah terluar dan perbatasan.

Dari total 27 usul RUU pembentukan daerah baru, terdapat usul pembentukan provinsi Tapanuli sebagai pemekaran Provinsi Sumatera Utara. Selebihnya merupakan usul pembentukan kabupaten/kota baru.

Persetujuan DPR tersebut sebenarnya diwarnai pandangan kritis dari para juru bicara fraksi. Mereka, misalnya, berpendapat, perlunya evaluasi daerah hasil pemekaran, mempertimbangkan usul penghentian sementara (moratorium) pemekaran. Demikian juga kerangka besar pemekaran yang tidak juga dirampungkan oleh pemerintah.

Andi Yuliani Paris dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengidentifikasi masalah pemekaran yang mesti ditangani dengan baik, seperti batas wilayah dan ibu kota, dana bantuan dari daerah induk, ataupun soal pemindahan personalia dan perangkat lainnya.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dalam kesempatan terpisah menyatakan, usul pemekaran mesti diperhatikan sebagai aspirasi rakyat di daerah. Namun, untuk itu harus tetap mengedepankan tujuannya guna peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Selain faktor kelayakan secara ekonomis dan juga politis, usul pemekaran juga harus memperhitungkan betul nasib daerah induk. Jangan sampai pemekaran justru "mematikan" daerah induk. (dik)

Survei pilkada

2007-09-11T17:21:00.000+07:00

65 Persen Calon "Incumbent" Menang

Bandung, Kompas - Sebanyak 65 persen calon incumbent menang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hasil itu didapat berdasarkan 200 pendampingan pemilihan kepala daerah yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia dan Jaringan Isu Publik.

Demikian dikatakan Ketua Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Sabtu (8/9) di Bandung, ketika ditanya mengenai kemungkinan dan peluang calon incumbent (seseorang yang sedang memegang jabatan) yang maju kembali dalam pilkada.

Menurut Denny, kemungkinan terpilihnya kembali calon incumbent sangat besar. Contoh terakhir terjadi di Cimahi dalam pilkada 8 September 2007. Calon incumbent, Itoch Tochija-Eddy Rachmat, menang berdasarkan penghitungan cepat. Beberapa hal yang memengaruhinya karena mereka menguasai birokrasi selama mereka berkuasa dan dianggap sudah dikenal secara luas sebelumnya.

Namun, kemungkinan mereka tidak terpilih lagi, seperti pada pilkada Bangka Belitung atau Megawati Soekarnoputri pada pemilihan presiden, juga bisa saja terjadi. Hal yang memengaruhinya adalah kinerja pemerintahan yang buruk, adanya skandal yang melibatkan mereka lalu terungkap, atau terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, baik pribadi maupun institusi. "Beberapa pilkada menyebutkan fakta itu. Tak hanya sebagai saksi, tapi juga bahkan sebagai tersangka," kata Denny.

Salah satu contoh pilkada yang melibatkan incumbent dan akan menjadi panas adalah pilkada Provinsi Jabar. Menurut Denny, pilkada Jabar akan menjadi pertarungan "orang-orang" pusat di daerah. (CHE)

Otonomi Daerah

2007-09-11T17:20:00.000+07:00

Moratorium Pemekaran Tetap Sebatas Wacana

Jakarta, Kompas - Pernyataan mengenai perlunya evaluasi dan bahkan penghentian sementara atas usul pemekaran wilayah semakin jauh dari realisasi. Sekalipun Presiden pernah menyatakan hal itu secara resmi, niat pembentukan daerah otonom baru tidak berkurang. Di pihak lain DPR pun tetap saja memproses rancangan undang-undang pembentukan daerah baru.

Seperti diberitakan sebelumnya, pintu masuk pemekaran lewat DPR kembali terbuka karena rancangan undang-undang pembentukan 12 daerah otonom inisiatif DPR akan dibawa ke rapat paripurna DPR agar bisa disetujui pembahasannya bersama pemerintah.

Ke-12 calon daerah baru itu adalah Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara (Provinsi Sumatera Utara), Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat), Toraja Utara (Sulawesi Selatan), Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan (Sulawesi Utara), Bengkulu Tengah (Bengkulu), Sungai Penuh (Jambi), Sigi (Sulawesi Tengah), serta Maluku Barat Daya dan Buru Selatan (Maluku).

Saat ini ada delapan calon daerah baru yang masih dibahas bersama DPR dan pemerintah, yaitu Meranti dan Mandau (Riau) serta Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, Dogiyai, dan Puncak (Papua).

Berdasarkan data Badan Legislasi DPR, sepanjang tahun 2005-2007 sudah diselesaikan 77 undang-undang. Dari total itu, sebanyak 24 di antaranya adalah undang-undang pembentukan daerah otonom baru.

Dilematis

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syarif Hidayat akhir pekan lalu mengatakan telah terjadi politik "pemanfaatan momentum" sehingga penyikapan terhadap pemekaran semakin dilematis.

Pemerintah sebenarnya telah mencoba "menebus dosa" dengan menyatakan secara terbuka kepada masyarakat mengenai moratorium pemekaran. Namun, ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai tidak disertai tindakan nyata.

Evaluasi hanya sekadar pengumuman, tanpa tindak lanjut yang "keras", seperti penilaian daerah otonom yang gagal dan karena itu mesti digabungkan kembali.

Pada saat yang sama DPR pun memanfaatkan ketidakjelasan itu dengan tetap memproses usul yang sudah diterima dengan dalih memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Dalam konotasi negatif, ini win-win solution, saling tidak mau dipersalahkan," kata Syarif.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq mengusulkan rapat konsultasi segi tiga antara DPR, Presiden, dan DPD untuk membahas agenda pemekaran daerah. Hasilnya nanti berupa kesepakatan dalam hal pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru.

F-PKS mengusulkan konsultasi segera dilakukan karena Presiden sebelumnya telah menyatakan secara resmi perlunya moratorium.

Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar) menyebutkan, salah satu pembatas pembentukan daerah baru adalah agenda politik Pemilu 2009. Yang realistis, pemekaran sudah bisa tuntas pada 2007 ini atau selambat-lambatnya awal 2008 untuk memberikan waktu lebih memadai bagi penyelenggaraan pemilu. (DIK)

Revitalisasi BLK Didukung Seluruh Pemerintah Daerah

2007-09-04T22:14:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Revitalisasi balai latihan kerja yang dicanangkan pemerintah membutuhkan dana hingga Rp 5 triliun yang akan dibiayai dengan anggaran negara hingga tahun 2009. Tujuan akhir dari revitalisasi adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Senin (3/9), dalam acara pembukaan Asatra Industrial Relations Conference yang berlangsung di Jakarta mengungkapkan, tahun 2007 ini anggaran revitalisasi BLK yang telah dikucurkan dari APBN 2007 mencapai Rp 600 miliar. "Tahun 2008 diharapkan bisa meningkat hingga 75 persen dan selesai tahun 2009," kata Erman.

Dana tersebut, lanjut Erman, selain digunakan untuk membangun sarana fisik BLK yang ambruk, juga digunakan untuk membangun BLK baru bagi kabupaten/kota yang hingga kini belum memiliki BLK. Menurut Erman, hal ini sudah diketahui sekaligus didukung oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Revitalisasi BLK yang sudah berjalan meliputi perbaikan sarana prasarana fisik, peremajaan kios atau bursa, perekrutan tenaga kerja baru, pembangunan infrastruktur BLK, dan penyusunan standar manajemen BLK yang akan berlaku sama di seluruh Indonesia.

Sesuai data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat 162 BLK di seluruh Indonesia. Jumlah BLK yang akan direvitalisasi setidaknya mencapai 70 persen, dengan dana revitalisasi bervariasi, Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Sementara BLK yang akan dibangun mencapai 20 buah, dengan dana pembangunan berkisar Rp 20 miliar untuk masing-masing BLK.

Menurut Erman, jika revitalisasi BLK sudah selesai dan sudah berjalan, maka BLK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja sehingga mereka bisa masuk ke lapangan kerja yang tersedia di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya itu, para angkatan kerja juga diharapkan bisa berwiraswasta. (DOE)

Pemda Butuh Dukungan dari Pemerintah Pusat

2007-08-27T16:39:00.000+07:00

Presiden dan Menkeu Jangan Hanya Kritik Pemda

Jakarta, Kompas - Kurangnya dukungan DPRD terhadap pemerintah daerah kerap memperlambat realisasi anggaran. Di sisi lain, keengganan menjadi pemimpin proyek pembangunan karena isu korupsi juga masih menjadi kendala yang memperlambat penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketua Umum Badan Kerja Sama Kabupaten Seluruh Indonesia Azikin Solthan, Sabtu (25/8), menjelaskan, banyak pemerintah daerah (pemda) tidak dengan sengaja memarkir dana APBD pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sebaliknya, dana yang terparkir itu menunjukkan kesulitan penyerapan anggaran karena berbagai kendala.

"Ada pemda yang tidak dapat melaksanakan APBD karena tidak ada dukungan DPRD. Bupatinya dipilih langsung, tetapi bukan berasal dari partai yang dominan di DPRD," ujar Azikin yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Di sisi lain, belum jelasnya aturan dan implementasi penegakan hukum mengakibatkan kuatnya keengganan sejumlah pihak menjadi penanggung jawab atau pemimpin pelaksanaan proyek pembangunan.

Bisa ditarik cepat

Sekretaris Daerah Jawa Timur Soekarwo mengatakan, anggaran rutin dan pembangunan Pemprov Jatim harus disimpan dalam bentuk SBI. Alasan pemda, dana itu harus dapat dicairkan sewaktu-waktu dan mendapat bunga.

"Anggaran yang disimpan di bank untuk belanja rutin, seperti gaji karyawan dan belanja pemerintah, serta belanja pembangunan yang sewaktu-waktu harus dibayarkan. Jadi, simpanan ini harus bisa dicairkan sewaktu-waktu," tutur Soekarwo, yang juga Komisaris Utama Bank Jatim.

Menurut Soekarwo, anggaran ini juga tidak dapat dimasukkan ke kas daerah karena kas daerah paling banyak hanya Rp 200 juta. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, anggaran yang dimasukkan ke dalam bank harus mendapat bunga atau jasa giro sekitar 3,75 persen.

Di Jatim, jasa giro adalah 4 persen. Berarti bank harus membayar bunga 4 persen ditambah biaya administrasi sehingga minimal harus mendapat pemasukan 5 persen.

SBI merupakan pilihan yang paling cocok untuk simpanan bank pembangunan daerah (BPD). "Kalau memang tidak setuju, tutup saja SBI-nya. Ini seperti memasalahkan penjualan mercon, tetapi pabriknya sendiri masih buka," tutur Soekarwo.

Sebelumnya, saat ditemui pekan lalu, Gubernur Jatim Imam Utomo menyatakan sepanjang 2007 anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum untuk gaji karyawan di lingkungan Provinsi Jatim sebesar Rp 16 triliun.

Direktur Utama Bank Jatim Mulyanto mengatakan jumlah dana yang ditempatkan dalam SBI saat ini tinggal sekitar Rp 4,8 triliun, turun dari penempatan bulan Mei lalu sebesar Rp 5,6 triliun.

Untuk menjelaskan simpanan Bank Jatim dalam bentuk SBI, menurut Soekarwo, Pemprov Jatim akan membuat surat kepada Presiden. Surat ini dikirim pekan depan. "Ini penting karena kita dianggap tidak ada kinerja pembangunan," ujar Soekarwo.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Antikemiskinan menyerukan kepada Presiden dan aparat terkait agar memberikan sanksi bagi pemda yang masih menyimpan uang dalam bentuk SBI.

Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyahtri (Fraksi Partai Amanat Nasional) mengatakan, Presiden dan Menteri Keuangan semestinya tak hanya mengkritik pemda yang memarkir dananya di bank. Isu itu bukan hal baru karena sudah beberapa kali mengemuka dalam rapat di DPR. (DAY/INA/NIK/LAM/DIK)

Gubernur 10 Tahun

2007-08-26T10:10:00.000+07:00

Pemimpin Itu Berani Ambil Putusan dan Risiko

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengakui selama 10 tahun memimpin Ibu Kota banyak rintangan yang ia hadapi. Hanya karena dirinya memiliki konsep, berani memutuskan, dan berani melaksanakan kebijakan tak populer, Sutiyoso menyatakan, ia mampu mengatasi berbagai rintangan tersebut.

Satu hal yang ia sesali, menjelang berakhir masa jabatannya sebagai gubernur, adalah gagalnya konsep megapolitan masuk dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara. Padahal konsep besar yang menyatukan tata ruang Jakarta dengan wilayah sekitarnya amat penting untuk mengintegrasikan seluruh rencana pembangunan.

"Tapi, ya enggak apa-apa. Konsep dasar sudah saya letakkan. Tinggal dilanjutkan. Saya sendiri sedang mencari tantangan baru," kata Gubernur yang dipanggil Bang Yos itu, dalam percakapan dengan Kompas, di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (16/8).

Sutiyoso mulai memimpin Jakarta pada 1997, ketika APBD Jakarta 1997/1998 hanya Rp 1,7 triliun. Ia akan menyelesaikan jabatan yang kedua pada 7 Oktober, saat Ibu Kota memiliki APBD Rp 21 triliun. Sebelum dia, hanya Ali Sadikin yang pernah menjabat dua kali gubernur.

"APBD saat saya mulai memimpin Jakarta hanya bisa untuk membayar gaji pegawai," kata mantan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya itu.

Krisis ekonomi yang melanda Asia pada akhir 1997 berdampak luar biasa terhadap Indonesia. Jakarta merasakan akibatnya.

Multikrisis terus menerpa, termasuk krisis politik yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Jakarta kembali harus merasakan dampak besarnya karena pergantian pemimpin nasional itu diawali dengan kerusuhan. Gedung dibakar, toko dijarah, anarki di mana-mana. Jakarta porak-poranda.

"Saya mulai memimpin Jakarta dengan kondisi sangat memprihatinkan. Masyarakat sedang eforia dengan kebebasan. Saya sendiri harus mengubah gaya kepemimpinan dari militer ke sipil," ujarnya.

Sutiyoso menyatakan, pascakerusuhan itu Jakarta harus dikembalikan sebagai kota jasa yang bergairah meski pertumbuhan ekonomi Ibu Kota merosot drastis, menjadi minus 17,49 persen.

Setelah kerusuhan, kesenjangan kaya-miskin pun menjadi persoalan. Sutiyoso mengatakan, ia lalu menempuh dua jalur penyelesaian, secara fisik melalui jalur hukum dan nonfisik melalui pendekatan persuasif.

Malam hari Sutiyoso masuk ke kantong-kantong orang kaya Jakarta, meyakinkan mereka agar membantu rakyat miskin. Hasilnya, katanya, berbagai jenis bantuan mengalir. "Siang hari saya bersama para donatur masuk ke kantong-kantong kemiskinan, membawa bantuan itu. Kepada rakyat yang menerima saya sampaikan siapa yang membantu mereka," ujarnya.

Upaya pemulihan itu terus dilakukan sampai akhirnya Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 digelar. Itu dianggap ujian oleh Sutiyoso. Pemilu 1999 berjalan aman, dengan tingkat partisipasi mencapai 99,7 persen.

Dengan kondisi aman saat Pemilu 1999 dan seterusnya, kata Sutiyoso, kepercayaan para investor tumbuh, investasi masuk, dan itu berarti pembangunan kembali berjalan.

Masa kepemimpinannya pada periode 1997-2002 itu disebut Sutiyoso sebagai "masa survival". Pada tahun 2002 APBD DKI Jakarta sudah mencapai Rp 9,6 triliun. "Saya orang yang happy menghadapi tantangan," ujar lulusan Akademi Militer Nasional 1968 itu.

Pendekatan megapolitan

Saat terpilih kembali sebagai gubernur tahun 2002, menurut Sutiyoso, ia mengawalinya dengan tekad mengubah Jakarta agar nyaman ditinggali warganya dan tidak kalah dengan kota besar lain di dunia. Oleh karena itu, program-program strategis pun disusun.

Sutiyoso menyebut sejumlah masalah besar yang harus dibenahinya, seperti transportasi, banjir, sampah, pendidikan, permukiman, dan kemiskinan.

Penanganan beberapa masalah itu di antaranya, menurut Sutiyoso, tidak bisa lepas dari keterlibatan daerah sekitar, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Karena itu, penanganan Jakarta harus dalam konsep megapolitan.

"Karena itu saya jadi bingung saat konsep itu tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru. Saya tidak habis pikir," katanya.

Sutiyoso lalu menyebut penanganan banjir yang tidak hanya bisa ditangani dengan pembenahan 13 sungai di Jakarta. Banjir di Jakarta tidak bisa hanya ditangani dengan pembangunan Banjir Kanal Timur, untuk melengkapi keberadaan Banjir Kanal Barat. Penanganan banjir di Ibu Kota tentu harus melibatkan pula Kabupaten Bogor karena sungai-sungai bermuara di daerah pegunungan di selatan Jakarta itu.

Demikian pula masalah transportasi, menurut Sutiyoso, mustahil dibenahi tuntas tanpa melibatkan Botabek. Untuk angkutan umum bus transjakarta, misalnya, dia berangan-angan nantinya dapat tersambung hingga Tangerang, Depok, dan Bekasi. Subway yang akan dimulai dari Blok M hingga Harmoni juga dapat tersambung hingga Bogor. Demikian pula monorel yang akan menyambungkan wilayah timur (Bekasi) dan hingga barat (Tangerang).

Jika terwujud, hal itu dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta. Ibu Kota pun tak akan lagi penuh sesak kendaraan seperti sekarang ini.

Sutiyoso menyadari konsep pembenahan transportasi, juga sektor lain, akan mendapat tantangan segala kalangan. "Sebelum saya memutuskan, para profesor membuat konsep pembenahan itu. Saya yang lalu memutuskan untuk menjalankan. Pemimpin harus berani dan punya konsep," katanya.

Kritik pedas saat busway diterapkan dia abaikan karena dia yakin pembenahan untuk kepentingan masyarakat banyak harus dilakukan. Sutiyoso menyebutnya itu sebagai tindakan tidak populer yang harus dijalankan dan menjadi risiko ke arah perubahan lebih baik.

Masa depan

Tentang program-programnya yang belum bisa mengubah total Jakarta, Sutiyoso mengatakan, "Itu bukan gagal, tetapi belum berhasil karena semuanya perlu waktu."

Tugas gubernur baru untuk melanjutkan, kata Sutiyoso, yang menganggap keberhasilan penyelenggaraan pilkada sebagai "PR" terakhirnya.

Tentang rencana masa depannya, Sutiyoso menyatakan mungkin akan terjun ke bisnis.

Menanggapi keinginan agar dia maju dalam Pemilihan Presiden 2009, Sutiyoso mengatakan, "Kalau yang sekarang didukung rakyat dan berhasil, harus di-support habis."

Namun, Sutiyoso menyatakan dirinya orang yang terbuka dan siap menerima tantangan baru jika suasana menghendakinya. "Realistis saja karena menjadi pemimpin itu amanah," tutur Sutiyoso. (mul/nwo/vik)

2007-08-26T05:26:00.000+07:00

JELANG PILGUB 2008

Survei LSI: Tamzil Berpeluang Terpilih

SM/dok n M Tamzil

JAKARTA-Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan Calon Gubernur (Cagub) Jateng, Muhammad Tamzil pada urutan pertama pilihan rakyat Jateng. Peluang terpilih pada pilkada nanti cukup besar asal didukung partai yang kuat.

Direktur LSI Danny JA di Jakarta mengatakan, selain dukungan partai selaku mesin politik, peluang Tamzil cukup besar jika timnya mampu membuat strategi untuk meningkatkan sosialisasi dan pengenalan serta image building yang massif selama periode sebelum pilkada.

"Selain dukungan partai kuat, dan membangun image, tentu soal dana," ujar Danny JA kepada Suara Merdeka, Jumat (3/8). Survei sendiri dilakukan tanggal 02-05 Juli 2007 dengan metode multistage rendom sampling.

Menurut Danny, jumlah responden awal sebanyak 440 orang dengan cara wawancara tatap muka dengan responden. Dia optimistis margin of error dipatok sebesar sekitar 4,8 persen.

Danny optimistis marging error tidak lebih besar dari perkiraan. Apalagi LSI telah mendapat dua pengharagaan dari Muri. Pertama Quick Count LSI di Pilkada Tanjung Jabung, Jambi. Dalam sejarah perkiraanya hanya meleset atau berbeda 0,05 persen dibanding hasil resmi penghitungan suara KPUD.

Kedua, penghargaan karena paling akurat. Dalam satu bulan (10-20 hari), lima predeksi survei LSI, terbukti akurat 100 persen. "Saya optimistis margin error-nya segitu," tandasnya.

Dalam posisi klien dibanding kompetitor enam calon, Mohammad Tamsil menempati posisi teratas (11,4%), disusul Bambang Sadono (11,4%), Sukawi Sutarip (7,0%), Muladi (4,3%), Bibit Waluyo (2,5%), Ali Mufiz (2,3%).

Di kelompok klien dibanding kompetitor delapan calon, survei LSI menempatkan posisi Muhamad Tamzil di urutan pertama dengan 10,0%, disusul Bambang Sadono (9,8%), Sukawi Sutarip (6,4%), Muladi (3,6%), Slamet Efendi Yusuf (3,2%), Budi Santoso (2,5%), Bibit Waluyo (2,3%) dan Ali Mufiz, 2,3%.

Di posisi klien dibanding kompetitor 14 calon, Muhammadi Tamzil juga unggul memperoleh 9,5%, disusul Bambang Sadono (9,1%) Sukawi Sutarip (5,2%). Di bawah 5% adalah Muladi, Budi Santoso, Slamet Efendi Yusuf, Bibit Waluyo, Ali Mufiz, Tjahjo Kumolo, Priyo Budi Santoso, Sumarsono, Murdoko, Khairul Rasjid dan Kurdi Mustofa.

Dari sisi demografi responden, justru LSI lebih banyak ke desa yang mencapai 61,4%, dan kota hanya 38,6%. Untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan masing-masing 50%.

Danny mengakui, hasil survei LSI masih banyak pemilih yang belum memutuskan pada pilihannya atau sekitar 80%. Oleh karena itu, perlu meningkatkan untuk pengenalan ke masyarakat secara intensif. "Perlu kerja keras parpol kuat sebagai mesin politik."

Hasil Sosialisasi

Muhammad Tamzil yang diminta tanggapan tentang hasil survei tersebut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya. "Hasil itu mencerminkan sosialisasi yang dilakukan selama ini telah bisa diterima masyarakat, dan program-program yang akan kami lakukan juga bisa dipahami dengan baik," ungkapnya.

Dikatakan, sasaran sosialisasi yang dilakukan 60 persen ke desa-desa. Hal ini disesuaikan dengan proporsi jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, yakni di pedesaan 60 persen dan perkotaan 40 persen. Timnya juga berkonsentrasi ke pemilih awal atau mereka yang baru pertama kali mempunyai hak pilih. "Dari 26 juta warga yang punya hak pilih, 4 juta di antaranya pemilih awal, sehingga program sosialisasi juga kami arahkan ke generasi muda."(di,C15-48,41)

Anggaran Pilgub Jateng Diperkirakan Capai Rp600 Miliar

2007-08-23T05:37:00.000+07:00

Semarang-RoL--Anggaran pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur (Cagub/Cawagub) Jawa Tengah tahun 2008 diperkirakan mengalami kenaikan yang semula Rp450 miliar menjadi Rp600 miliar.

"Kenaikan anggaran itu karena adanya beberapa perubahan dalam pelaksanaan pilkada, ditambah adanya perubahan disetujuinya calon perseorangan," kata Suyatno Pedro, anggota panitia anggaran DPRD Jateng, di Semarang, Rabu.

Berdasarkan prediksi KPUD Jateng, katanya, kenaikan anggaran dari Rp450 miliar menjadi Rp600 miliar itu belum termasuk biaya keamanan dalam dua putaran.

Dibandingkan dengan anggaran Pilgub Jawa Timur, dana anggaran sebesar Rp600 miliar itu hampir sama, walaupun penduduknya lebih banyak Jatim.

"Mengingat anggaran yang cukup besar, maka pelaksanaan Pilgub 2008 harus lancar, baik, dan aman, KPU dalam melaksanakan tugasnya tetap independen sesuai aturan-aturan yang ada. Dengan demikian, pelaksanaan Pilgub 2008 akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan bisa menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat," katanya.

Mengenai disetujuinya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon independen dalam pilkada, Pedro mengatakan, persyaratan bagi calon independen (perseorangan), jangan terlalu berat dan jangan terlalu ringan persyaratannya.

Kalau partai persyaratannya sudah jelas, yaitu partai pengusung calon gubernur/walikota/bupati harus memiliki 15 persen dari jumlah pemilih yang sah, dan calon perseorangan sebaiknya minimal 10 persen dari jumlah pemilih yang sah pula.

"Jadi, jika di Jateng pemilihnya sebanyak 26 juta jiwa, maka calon perseorangan kira-kira harus mengumpulkan tandatangan dari pendukungnya sekitar 2,6 juta jiwa," katanya menjelaskan.

Sementara itu, anggota KPU Jateng, Slamet Sudjono mengatakan, dengan terbitnya Undang-Undang No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu berimplikasi bertambahnya nominal anggaran yang ada.

Dengan adanya UU dimaksud masa kerja PPK/PPS sebelumnya enam bulan menjadi delapan bulan. Jadi, dengan terbitnya UU tersebut anggarannya menjadi bertambah karena UU memerintahkan kewajiban-kewajiban kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan hal-hal yang berdampak pada bertambahnya anggaran.

"Jadi, bertambahnya anggaran pelaksanaan Pilgub Jateng 2008 bukan karena permintaan KPU, tapi akibat perintahnya undang-undang," katanya. antara/pur

Bupati Kendal Akui Memutarkan Uang DAU

2007-08-23T05:34:00.000+07:00

Jumlah Dana yang Didepositokan Capai Rp 45 Miliar

Jakarta, Kompas - Bupati Kendal, Jawa Tengah, Hendy Boedoro mengakui memutarkan uang dana alokasi umum atau DAU sebesar Rp 45 miliar. Dana itu semula ditempatkan di rekening Bank BNI Kendal, lalu dipecah. Sebagian dikembalikan ke kas daerah dan sebagian lainnya ditempatkan di BNI Kendal.

Uang yang dikembalikan ke kas daerah itu ditempatkan di BNI Cabang Karangayu, Kota Semarang.

Hendy mengungkapkan hal itu dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (21/8). Ia diperiksa sebagai terdakwa.

"Waktu itu Kepala DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) menghadap saya. Untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah), lebih baik DAU ditempatkan di BNI dengan bunga 12,5 persen. Di BPD bunganya hanya 4 persen. Lalu, sebanyak Rp 45 miliar ditempatkan di BNI Kendal dalam deposito on call. Rp 25 miliar diambil dan dikembalikan ke kas daerah. Uang Rp 25 miliar itu kemudian ditaruh di BNI Cabang Karangayu. Uang Rp 20 miliar di BNI Kendal diambil Rp 15 miliar dan ditaruh di kas daerah, Rp 5 miliar tetap disimpan di BNI Kendal," ungkapnya.

Bunga deposito simpanan itu, ujar Hendy, ditransfer ke rekening kas daerah di BPD. Hakim Edward Pattinasarani bertanya, "Tahu dari mana Saudara?" Hendy mengaku dari pembukuan DPKD yang setiap triwulan dilaporkan kepadanya.

Hendy mengakui, ia pernah diperiksa sebagai saksi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah terkait bunga deposito itu. "Pak Warsa (mantan Kepala DPKD Kendal) menghadap saya, ia menerangkan bunga yang disetor ke kas daerah kurang berdasarkan perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) karena memakai pola maksimal. Kekurangan bunga Rp 1,2 miliar. Saya menyuruh untuk menutup kekurangan bunga itu," ujarnya.

Ketika ditanya dari mana uang untuk membayar kekurangan itu, Hendy menjawab, "Pinjam dari saudara saya."

Menurut Hendy, penempatan DAU dalam deposito diperbolehkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 33. Uang milik daerah yang belum dipergunakan dapat didepositokan sepanjang tak mengganggu likuiditas keuangan. Bunga deposito dan jasa giro termasuk pendapatan daerah.

Jaksa penuntut umum Suharto menanyakan apakah terdakwa memindahkan uang Rp 5 miliar ke BNI Cabang Karangayu, Hendy menjawab, "Iya." Ia mengatakan tidak mengetahui apakah dana di BNI Cabang Karangayu itu masih ada atau tidak.(vin)

Perketat Pengawasan Anggaran untuk Daerah

2007-08-23T05:32:00.000+07:00

Kebijakan Prorakyat Harus Diutamakan

Jakarta, Kompas - Meski dipastikan belum akan memenuhi kebutuhan riil masyarakat daerah, rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan jumlah nominal belanja daerah perlu disambut positif. Karena itu, pengawasan penyaluran dan penggunaan dana itu harus dilakukan secara intensif agar tepat sesuai sasaran.

Demikian diingatkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar F Mas’udi di Jakarta, Senin (20/8). Peningkatan dana bagi masyarakat daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Kebijakan prorakyatlah yang seharusnya selalu diutamakan pemerintah. Tidak patut jika pemerintah justru lebih berpihak kepada kelompok yang sudah kuat," katanya.

Untuk mengawasi itikad baik pemerintah itu, PBNU melalui sejumlah lembaga yang dimilikinya di seluruh Indonesia, bersama lembaga sosial lain, bertekad untuk mengontrol implementasi kebijakan pemerintah pusat itu secara ketat. Transparansi perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan di daerah harus terus didorong hingga penyaluran dana pembangunan bagi masyarakat dapat tepat sasaran.

Alokasi anggaran belanja untuk daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 mencapai Rp 271,8 triliun, yang terdiri atas dana perimbangan Rp 262,3 triliun dan alokasi dana otonomi khusus serta penyesuaian Rp 9,5 triliun. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil Rp 64,5 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 176,6 triliun, dan dana alokasi khusus Rp 21,2 triliun.

Secara terpisah, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat, mengatakan, DAU sebagai komponen tertinggi anggaran pemerintah pusat untuk daerah sejak dibagikan tahun 1999 hingga sekarang hampir tak pernah dilengkapi dengan alat ukur untuk mengetahui seberapa besar manfaatnya bagi pembangunan di daerah.

"DAU lebih banyak digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan keuangan daerah dan kurang memerhatikan efektivitas penggunaannya," katanya.

Penyaluran DAU dalam bentuk block grant membuat dana itu dianggap sebagai hadiah dan tanggung jawab pemerintah pusat pada daerah sehingga bisa digunakan untuk apa pun. DAU dalam kenyataannya lebih banyak digunakan untuk anggaran rutin daerah, seperti gaji dan perlengkapan kantor, serta untuk belanja pejabat dan DPRD. (mzw)

Belum Terlihat Komitmen Desentralisasi

2007-08-20T13:11:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Sekalipun nominal dana untuk belanja daerah meningkat, persentasenya yang tidak meningkat signifikan menunjukkan kurang kuatnya komitmen pemerintah melakukan desentralisasi.

Bahkan, jika politik anggaran tidak juga berpihak pada daerah yang relatif kapasitas fiskalnya sangat rendah, kesenjangan antardaerah akan semakin melebar dan dana alokasi umum (DAU) sebagai instrumen politik anggaran gagal difungsikan.

"Kenaikan nominal DAU diakibatkan kenaikan nominal pendapatan dalam negeri bersih. Persentasenya tidak meningkat," kata Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Gorontalo), Sabtu (18/8).

Jika kenaikan persentase memperhitungkan indeks inflasi ditambah dengan indeks pertumbuhan yang diinginkan, total kenaikan mestinya mencapai 12,8 persen. Dengan begitu, total DAU menjadi Rp 185,8 triliun.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden di depan Rapat Paripurna DPR, Kamis, disebutkan, alokasi anggaran belanja ke daerah dalam RAPBN 2008 mencapai Rp 271,8 triliun atau meningkat 7,6 persen dari perkiraan realisasi belanja ke daerah tahun sebelumnya yang Rp 252,5 triliun. Jumlah itu terdiri atas dana perimbangan Rp 262,3 triliun dan alokasi dana otonomi khusus serta penyesuaian Rp 9,5 triliun. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil (DBH) Rp 64,5 triliun, dana alokasi umum Rp 176,6 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 21,2 triliun.

Anggota Komisi II DPR, Saifullah Ma’shum (Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Timur V), mengharapkan DPR memperbaiki struktur anggaran dalam RAPBN. Tidak bisa dibiarkan alokasi anggaran untuk pemerintah pusat terus membesar, sementara persentase alokasi DAU tidak meningkat.

Ketika pajak sebagai dana yang dihimpun dari rakyat meningkat, sudah semestinya alokasi anggaran yang dikembalikan ke rakyat jumlahnya membesar. Dana untuk rakyat tersebut bisa direpresentasikan melalui pembagian dana untuk daerah, baik melalui mekanisme DAU maupun DAK. "Sudah semestinya persentase DAU dan DAK ditingkatkan. Hal itu bisa dilakukan dengan mengurangi porsi anggaran pemerintah pusat," katanya.

Bahkan, Suharso menyorot adanya political adjusment yang mengurangi optimalisasi formula DAU untuk meningkatkan ekualisasi dalam mengatasi kesenjangan fiskal antardaerah (horizontal fiscal imbalance). Daerah- daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar akibat perolehan DBH pajak ataupun nonpajak yang besar justru relatif akan memperoleh DAU yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah miskin.

Saifullah menyorot dana otonomi khusus yang jumlahnya besar. Diperlukan investigasi khusus dan serius mengenai aliran dana otonomi khusus, terutama ke Papua yang hingga kini rakyatnya masih tetap miskin. (dik)

Daerah Masih Timpang

2007-08-20T10:30:00.001+07:00

DKI Jakarta Tidak Akan Mendapat DAU

Jakarta, Kompas - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2008 dinilai gagal mengurangi kesenjangan keuangan antardaerah karena masih mengalokasikan anggaran dana penyesuaian yang merupakan sejenis subsidi kepada daerah kaya.

Padahal, seharusnya berdasarkan amanat undang-undang, mulai tahun 2008 pemerintah harus menghentikan pemberian dana penyesuaian bagi daerah kaya.

"Kalau dibiarkan, produktifitas ekonomi di daerah akan timpang. Sementara, Dana Alokasi Umum (anggaran yang digunakan untuk menutup kebutuhan keuangan daerah) akan kehilangan fungsinya. APBN menjadi terbebani," ujar Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Suharso Monoarfa di Jakarta, Minggu (19/8).

Untuk mengukur tingkat pemerataan keuangan, pemerintah menggunakan perangkat penghitung berupa Indeks Williamson dan Koefisien Variasi.

Sejak tahun 2004 hingga 2007, kedua parameter itu menunjukkan bahwa pemerataan keuangan semakin sulit diwujudkan karena adanya politik penyesuaian.

Ditutup dengan PAD

Politik penyesuaian ini timbul dalam bentuk akomodasi pemerintah pusat atas berbagai tuntutan daerah, termasuk tuntutan adanya dana penyesuaian.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 107 Ayat 2 memerintahkan, perhitungan DAU harus dikembalikan pada formula awal secara penuh tahun 2008.

Dengan formula itu, akan ada daerah yang tidak mendapatkan DAU sama sekali karena seluruh kebutuhan keuangannya dapat ditutupi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH).

Namun, sejak 2002, pemerintah menerapkan prinsip hold harmless atau prinsip yang mengharuskan pemerintah pusat menyediakan dana penyesuaian bagi daerah yang mengalami penurunan DAU dibanding tahun sebelumnya. Prinsip ini yang diperintahkan UU harus dihentikan secara bertahap mulai 2008.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2008 disebutkan bahwa tahun depan pemerintah justru mengalokasikan DAU minimal 25 persen dari DAU tahun 2007 bagi daerah yang memperoleh penurunan jatah DAU tahun 2008.

Anggarannya diambil dari dana penyesuaian yang dialokasikan senilai Rp 1,47 triliun. Sementara total DAU yang dialokasikan tahun 2008 sebesar Rp 176,6 triliun, naik 7,1 persen dari alokasi DAU 2007 sebesar Rp 164,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, ada tujuh daerah yang seharusnya sudah tidak mendapatkan DAU tahun 2008. Mereka terdiri atas dua provinsi dan lima kabupaten atau kota.

"Salah satu daerah yang mendapatkan DAU nol adalah DKI Jakarta. Pemberian DAU minimal 25 persen itu adalah dukungan sementara dari pemerintah karena masih banyak kabupaten yang membutuhkan dukungan. Jumlah tepatnya sekitar Rp 294 miliar," ujarnya. (OIN)

Hasil Quick Count dan Exit Poll Pilkada DKI Jakarta

2007-08-17T08:43:00.001+07:00

08/08/2007 17:28

Fauzi Bowo – Prijanto Terpilih Pemilih Partai Loyal Terhadap Kandidat Pilihan Partai

Selamat datang Gubernur Jakarta yang baru, periode 2007-2012: Fauzi Bowo- Prijanto. Pasangan ini menjadi Gubernur DKI Jakarta pertama yang dipilih secara langsung. Hasil Quick Count Lingkaran Survei Indonesia jam 15.50, memastikan pasangan Fauzi Bowo –Prijanto terpilih dengan prosentase 58,59%, sementara Adang Daradjatun-Dani Anwar dengan prosentase 41,41%.

Margin of error quick count sebesar 1%. Sampel diambil dari 260 TPS secara random di seluruh wilayah Jakarta. Ini adalah quick count LSI yang ke-24 dan secara publik tercatat tak pernah satupun hasil pemenang quick count LSI meleset. Satu quick count LSI di Tanjung Jabung Timur, Jambi, Maret 2006, tercatat dalam rekor MURI sebagai quick count yang paling presisi, dengan selisih atas hasil KPUD hanya 0.05%.

Tingkat partisipasi pemilih sebesar 64,31% . Mereka yang tak datang ke TPS dengan berbagai alasan, istilah populernya golput di pilkada Jakarta sebesar 35,69%. Sejauh ini, di luar pilkada DKI Jakarta sudah terselenggara 14 pilkada tingkat propinsi. Rata-rata golput di pilkada propinsi sebesar 32%. Golput di Jakarta kurang lebih sama dibandingkan tingkat golput rata-rata propinsi itu.

Exit Poll ini dilakukan terhadap pemilih yang baru keluar dari TPS. Exit Poll ini menyertakan 1.367 pemilih di 120 TPS yang diambil secara acak (random). Melalui Exit Poll, diketahui pemilih partai solid dalam memilih calon partainya.

Pemilih PKS yang memilih Adang-Dani sebesar 82.8%. Sisanya memilih Fauzi Bowo-Priyanto. Sebaliknya, pemilih Partai Demokrat, PPP, PAN, PKB, PDIP dan Golkar sebagian besar memilih Fauzi-Prijanto.

Pemilih beragama Islam memilih Fauzi-Prijanto 56,4%, memilih Adang-Dani 43,6 %. Pemilih Betawi memilih Fauzi-Prijanto 62,8%, memilih Adang-Dani sebesar 37,2%. Pemilih Sunda memilih Fauzi-Prijanto 52,8%, memilih Adang-Dani sebesar 47,2%. Alasan paling banyak (28,5%) memilih gubernur karena kemampuan kandidat. Untuk responden yang memilih berdasar kesamaan latar belakang (agama, suku dsb) sebagian besar memilih Fauzi Bowo-Priyanto.

Pilkada DKI

2007-08-17T08:36:00.001+07:00

17,2 % Suara PKS Lari ke Fauzi

10/08/2007 13:19

Selain melakukan quick count dalam Pilkada DKI Jakarta, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) juga menggelar exit pool. Dari survei itu, diketahui 17,2 persen kader PKS memilih pasangan Fauzi Bowo-Prijanto yang merupakan jagoan Koalisi Jakarta.

Exit pool digelar untuk mengetahui alasan pemilih memilih kandidat tertentu. Hal itu disesuaikan dengan background pemilih, seperti dari etnis, profesi, dan tingkat pendidikan. Exit pool merupakn survei yang dilakukan setelah pemilih keluar dari bilik suara. Kegiatan ini menggunakan sampel sebanyak 1.367 pemilih yang tersebar di 120 TPS, dan dipilih secara acak atau random.

Dari exit pool ini, Fauzi-Prijanto dipilih mayoritas partai pendukungnya, yakni Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKB, dan Partai Demokrat.

“Adang-Dani dipilih oleh 82,8 persen PKS. 17,2 persen orang PKS memilih Fauzi-Prijanto. Yang mengejutkan, dari partai pendukung, kader PKB terbanyak memilih Fauzi yaitu 83,3 persen. Lalu disusul PDIP 80,6 persen, dan Golkar 77,3 persen,” kata Direktur LSI Denny JA.. Hal itu disampaikan Direktur LSI Denny JA dalam keterangan pers di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (8/8). Berdasarkan agama, Fauzi memperoleh dukungan sebanyak 56,4 persen dari penganut agama Islam. Sedangkan Adang-Dani didukung 43,6 persen umat Muslim di DKI. Penganut Kristen/Katolik memberi suara 79,1 persen ke Fauzi, sedangkan Adang hanya memperoleh 20,9 persen. “Dari pemeluk agama Hindu, 50-50. Kalau Budha, 23,5 persen untuk Adang dan 76,5 persen untuk Fauzi,” beber Denny.

Berdasarkan suku, orang Betawi sebanyak 62,8 persen memilih Fauzi, sedangkan 37,2 persen memilih Adang. 53,7 Persen orang dari Suku Jawa memilih Fauzi, sedangkan 46,3 persen memilih Adang. Sisanya, baik suku Sunda atau Minang lebih banyak memilih Fauzi. “Adang memperoleh dukungan lebih besar daripada Fauzi untuk kalangan S1 ke atas. Tapi SMA sampai SD lebih banyak memilih Fauzi. Kaum perempuan, lebih banyak memilih Fauzi daripada Adang,” pungkas pria berkacamata itu.

Lihat arsip lainnya

Hilangkan Citra Penguasa Tunggal

2007-08-15T18:54:00.000+07:00

SETIAP kebijakan memang selalu menimbulkan pro-kontra. Itu pula yang terjadi setelah dikeluarkan dua peraturan bupati (perbup) yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dan tugas bupati. Berikut wawancara dengan Bupati H Djunaedi Mahendra.
-----------

Apa yang terjadi setelah ada perbup tentang kebijakan pelimpahan tugas dan kewenangan itu?
Awal-awalnya memang memunculkan pro dan kontra. Sebab, ada kekhawatiran pelimpahan itu menyebabkan kontrol dan pengawasan bupati menjadi lemah. Juga dikhawatirkan terjadi pengambilan keputusan yang tumpang tindih atau justru bertentangan antara bupati, Wabup, dan Sekda.

Apakah pro-kontra itu menjadi kendala serius?
Hingga saat ini, saya tidak menemukan kendala seperti itu. Kuncinya adalah membangun kepercayaan dan komunikasi yang fleksibel sehingga setiap saat bisa koordinasi. Kalau perlu, cukup lewat telepon.

Dengan adanya kebijakan pelimpahan tugas dan kewenangan itu, apakah tidak khawatir bupati kehilangan kewibawaan?
Mengapa harus khawatir kewibawaan akan hilang karena sebagian besar wewenang dilimpahkan ke Wabup dan Sekda? Justru menurut saya, langkah ini mendapat respons positif dari masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan.

Seperti apa sebenarnya tujuan akhir kebijakan itu?
Saya ingin menghilangkan image bupati adalah penguasa tunggal. Sebab, model manajemen seperti itu, menurut saya, tidak baik. (yup)

Profil Peraih Kategori Utama Otonomi Award (3-Habis)

2007-08-15T18:52:00.000+07:00

Berbagi Kewenangan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Piala emas Otonomi Award untuk kategori utama Daerah dengan Profil Menonjol pada Kinerja Politik Lokal direbut Kabupaten Madiun. Inovasi di bidang pemerintahan dan birokrasi menjadi salah satu indikator sehingga daerah itu layak memperoleh penghargaan dari The Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP) tersebut. Berikut ulasan Yupi Apridayani, wartawan Radar Madiun (Grup Jawa Pos).
---------------------------------

PELIMPAHAN tugas dan kewenangan menjadi isu yang sensitif bersamaan terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Otda). Setidaknya, setelah berpuluh tahun menjalani sistem pemerintahan sentralistis, masih tersisa rasa canggung untuk tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kendali kebijakan dan pusat kekuasaan.

Itu pula yang dialami kepala daerah setelah kewenangan mengatur daerah sendiri diberikan pemerintah pusat. Apalagi revisi UU Otda mensyaratkan pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di beberapa daerah, proses berbagi kewenangan tersebut belum berjalan mulus, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik terpendam antara kepala daerah dan wakilnya.

Namun, persoalan sensitif itu oleh Kabupaten Madiun justru dilihat sebagai potensi inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sentralisasi kewenangan pada bupati dianggap sebagai salah satu penyebab terhambatnya pelayanan.

Karena itu, Bupati Madiun H Djunaedi Mahendra mengambil langkah berani dengan menerbitkan dua peraturan bupati (perbup) yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dan tugas bupati. Perbup No 184/2005 adalah produk hukum pertama tentang pelimpahan kewenangan bupati Madiun. Disusul Perbup No 12/2006 sebagai penyempurnaan dari perbup sebelumnya.

Dua perbup tersebut mengatur tentang pelimpahan tugas dan kewenangan bupati kepada wakil bupati (Wabup) dan sekretaris daerah (Sekda). Pertimbangannya, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih efektif, efisien, dan prosedural, diperlukan percepatan pengambilan keputusan. Percepatan keputusan itu bisa tercapai dengan pelimpahan kewenangan kepada Wabup dan Sekda. "Tanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan tetap pada saya," ujar Djunaedi.

Pelimpahan tugas dan kewenangan yang diatur dalam perbup tersebut tidak terkesan setengah hati. Bupati Djunaedi rela melepas sebagian besar tugas dan kewenangannya. Bupati cukup mengambil "jatah" kewenangan di bidang kemasyarakatan yang mencakup semua kegiatan sosial dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Urusan di bidang keuangan dan pembangunan dilimpahkan kepada Wabup. Sekda mendapatkan tugas dan kewenangan di bidang pemerintahan yang mencakup semua kegiatan yang bersifat administratif.

Pelimpahan kewenangan tersebut, ternyata, tidak sekadar bertujuan "meringankan" tugas bupati. Tetapi, pelimpahan kewenangan itu lebih mencerminkan pemangkasan jalur birokrasi. Pada fungsi-fungsi pelayanan publik, manfaat kebijakan tersebut sangat terasa. "Untuk persoalan izin misalnya. Sebagian besar kewenangan langsung diserahkan kepada dinas terkait," ujarnya.

Dia mengungkapkan, di antara 12 jenis izin yang ditangani Pemkab Madiun, 8 jenis langsung ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Masyarakat (KPM). Dua jenis izin ditandatangani Wabup, yaitu izin mendirikan bangunan (IMB) skala besar dan izin galian C. Dua izin lainnya ditandatangani Sekda, yaitu izin HO nonindustri berat dan izin reklame permanen serta penggunaan kekayaan daerah.

Bupati hanya mendapatkan porsi untuk menandatangani dan memutuskan pemberian izin prinsip berupa HO industri berat. Karena pelimpahan itu, para pemohon izin tidak perlu antre lama menunggu tanda tangan bupati seperti yang terjadi sebelumnya. Di meja bupati juga tidak tampak lagi berkas bertumpuk yang menuntut semua ditandatangani. "Saya jadi punya lebih banyak waktu terjun ke masyarakat untuk melihat kondisi dan menyerap aspirasi warga. Ini juga salah satu upaya kontrol dan pengawasan terhadap kinerja jajaran," jelasnya.

Meskipun terjadi pelimpahan kewenangan, hubungan sinergis antara bupati sebagai pemegang kewenangan tertinggi dan pengendali birokrasi tidak terputus sama sekali. Setiap keputusan dan kebijakan yang telah diambil pemegang kewenangan tetap harus dilaporkan kepada bupati. "Hal itu bertujuan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas. Jangan sampai untuk keputusan yang diambil Wabup atau Sekda, saya tidak tahu sama sekali," tambahnya.

Lalu, bagaimana hubungan kinerja antara lembaga eksekutif dan legislatif? Selama ini, hal itu dinilai tidak mengganggu. Pada tingkat teknis penyelenggaraan pemerintahan, legislatif menganggap tidak ada persoalan.

"Domain kebijakan birokrasi itu pada eksekutif. Kami hanya mengikuti. Pelimpahan itu hanya sebatas teknis penyelenggaraan pemerintahan. Tapi, masalah kebijakan tetap harus bupati," kata Ketua DPRD Kabupaten Madiun Tomo Budi Harsojo kepada koran ini kemarin.

Dia mencontohkan, dalam konteks koordinasi pengawasan dan evaluasi, pihaknya cukup berhubungan dengan pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan. Tetapi, penandatanganan peraturan daerah (perda) dan persetujuan APBD harus ditangani bupati. "Pada kapasitas itu, Wabup dan Sekda tidak punya kewenangan," ujar politikus Partai Golkar tersebut. (yup)

Profil Peraih Kategori Utama Otonomi Award (2)

2007-08-15T18:51:00.000+07:00

Bondowoso Andalkan SD-SMP Satu Atap
Melalui berbagai terobosan dalam bidang pendidikan, Kabupaten Bondowoso dinobatkan sebagai peraih kategori Daerah dengan Terobosan Menonjol di Bidang Layanan Publik Otonomi Award 2007. Seperti apa terobosannya? Berikut ulasan Sunarto, wartawan Radar Jember (Group Jawa Pos).
-----------

Kabupaten Bondowoso tak serta-merta dengan enteng meraih anugerah utama untuk kategori pelayanan publik. Kabupaten tetangga Jember itu harus berpeluh-peluh melakukan terobosan dan inovasi layanan publik.

Dalam perjalanan menuju prestasi tertinggi layanan publik itu, Bondowoso harus bersaing keras dengan tiga daerah lain. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Jombang (kesehatan), Kabupaten Lumajang (administrasi dasar), dan Kabupaten Malang (sarana dan prasarana). Pada kategori khusus, Kabupaten Bondowoso merupakan juara di indikator pendidikan.

Tetapi, apa sesungguhnya motivasi Bondowoso melakukan terobosan dan inovasi bidang pelayanan pendidikan, yang kemudian mengantarkannya sebagai kabupaten untuk kategori anugerah tertinggi bidang pelayanan publik? Jawabannya terobosan terpadu di bidang pendidikan.

Para penentu kebijakan di Kabupaten Bondowoso sadar bahwa daerahnya masih dihadapkan pada tingginya angka buta huruf dan sulitnya akses pendidikan pada tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan luar sekolah. Tak hanya pemenuhan infrastruktur pendidikan, pemkab juga menambah kekurangan tenaga guru dengan mengangkat guru bantu dan guru kontrak. Berbagai terobosan itu selalu digelorakan Bupati Bondowoso Dr Mashoed MSi sejak menjadi bupati pada 1998.

Dukungan pemda juga diwujudkan dengan besarnya sokongan dana dalam APBD. Pada 2006, pemda mengalokasikan Rp 153 miliar di sektor pendidikan. Mashoed menjelaskan, pemkab mengawali peningkatan kualitas pendidikan dengan pembangunan infrastruktur. Yakni, membangun sekolah-sekolah yang dibutuhkan masyarakat Bondowoso.

Berdasar hasil kajian pemkab, dimulailah pendirian SD kecil di beberapa wilayah terpencil dan sangat sulit dijangkau dari luar. SD kecil tersebut dibutuhkan untuk melayani anak usia sekolah di daerah terpencil. Selama ini, banyak anak usia sekolah di wilayah terpencil yang enggan bersekolah. Sebab, jarak SD terdekat dengan tempat tinggal anak-anak sangat jauh.

Rata-rata anak usia sekolah di Bondowoso lebih suka membantu orang tua bekerja di sawah atau ladang daripada pergi ke sekolah. Kondisi itu diperparah rendahnya kesadaran pendidikan orang tua. Dengan didirikannya SD kecil, sekolah menjadi lebih dekat dan lebih mudah dijangkau.

Di tingkat SMP, pemkab berusaha mengurangi angka putus sekolah yang masih cukup tinggi di Bondowoso. Caranya adalah mendirikan SD/SMP satu atap. SD/SMP satu atap dimaksudkan untuk mengurangi angka putus sekolah SD. Daripada sekolah di wilayah lain, siswa yang lulus SD bisa melanjutkan ke SMP di sekolah yang sama. "SD/SMP satu atap dinilai cukup signifikan mengurangi angka putus SD. Ditambah adanya BOS (bantuan operasional siswa), lulusan SD tak perlu ke luar daerah," terang bupati asal Jombang, Jatim, itu. Kini Dinas Pendidikan (Dispendik) mendirikan empat SD/SMP satu atap.

Di tingkat pendidikan menengah (SLTA), pemkab berusaha mendirikan sekolah menengah kejuruan (SMK) di tiap kecamatan. Pendirian SMK bertujuan untuk menyiapkan lulusan SMK yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di pasar kerja. Kenyataannya, banyak lulusan SMA di Bondowoso yang tidak melanjutkan ka perguruan tinggi (PT).

"Daripada mereka tidak melanjutkan kuliah, lebih baik mereka sekolah di SMK," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Drs Paiman MSc. Sejak 2003, digalakkan pendirian SMK dengan berbagai jurusan yang berlokasi di kecamatan. Hasilnya, pada 2006 berdiri 14 SMK dengan berbagai jurusan.

Misalnya, SMK pertanian/teknologi pertanian di Kecamatan Tlogosari, SMK perikanan di Prajekan, SMK kriya di Tamanan, SMK peternakan di Kecamatan Maesan. Wringin memiliki SMK Audio Video, Sumberwringin dengan SMK pertanian bidang budi daya, Kecamatan Cermee dengan SMK Graafika, Kecamatan Klabang dengan SMK energi listrik. SMK teknologi pertanian di Kecamatan Grujugan, SMK Tapen fokus pada multimedia, dan SMK Pakem pada jurusan kriya.

Terobosan berani lain yang diambil pemkab adalah pengangkatan 1.200 guru kontrak yang dibiayai APBD Bondowoso. Pengangkatan itu dilakukan karena kebutuhan guru di Bondowoso sangat kurang. Selama ini, banyak sekolah yang kekurangan guru. Besarnya gaji yang diterima guru kontrak tersebut beragam. Disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Lulusan SPG digaji Rp 250 ribu, Rp 300 ribu untuk lulusan D-2/D-3, dan Rp 350 ribu untuk lulusan S-1. Itu masih ditambah insentif Rp 50 ribu untuk semua guru kontrak. Selain guru kontrak, diangkat 302 orang guru bantu dengan gaji Rp 720 ribu per bulan. (sunarto)

Profil Inovasi Peraih Kategori Khusus Otonomi Award 2007

2007-08-15T18:50:00.000+07:00

Selamatkan laut Bersama Nelayan
Kabupaten Trenggalek meraih Otonomi Award 2007 untuk kategori khusus, dua sekaligus. Trenggalek yang dulu dianggap termiskin di Jatim itu menjadi profil daerah dengan inovasi di bidang manajemen lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Berikut ulasan Hakam Sholahuddin, wartawan Radar Tulungagung (Grup Jawa Pos).
----------

Separo lebih wilayah Trenggalek berupa pegunungan, hutan, dan laut. Potensi itu menjadi kekayaan alam yang terus digali pemerintah di bawah Bupati H Soeharto. Namun, awal pemerintahan bukan menuai hasil, tetapi malah kerusakan alam serius.

Banyak hutan yang dibabat alias gundul. Bencana tanah longsor sering terjadi. Bahkan, banjir telah merendam wilayah perkotaan di Trenggalek, 2005 lalu, yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Demikian juga dengan kerusakan di laut. Banyak nelayan, mulai Pantai Prigi, Pantai Karanggongso, Pantai Damas, ketiganya di Watulimo; Pantai Pelang, Panggul, dan Pantai Blado, Munjungan, menggantungkan dari laut, tetapi tak ramah lingkungan. Kekayaan laut hanya dikuras, tetapi pelestariannya kurang diperhatikan. Kerusakan laut terjadi di pantai-pantai tersebut. Biota laut banyak yang rusak akibat ulah nelayan yang tak ramah lingkungan.

Kondisi itu membuat pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), membuat terobosan soal kelestarian lingkungan. Yang berperan penting adalah masyarakat pesisir pantai sendiri. Jika salah satu lingkungan rusak, kehidupan lain ikut berdampak pula.

Namun, DKP sadar program itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting.

DKP pun merancang partisipasi semua elemen, khususnya masyarakat perikanan, sebagai subjek pelestari lingkungan. Sehingga masyarakat tidak sekadar memanfaatkan alam, tetapi ikut mengatur dan melestarikannya. Intinya, lingkungan juga perlu manajemen.

"Tak bisa dibiarkan kerusakan alam ini terus terjadi. Yang namanya kekayaan alam pasti ada batasnya, laut juga begitu," kata Syuhada Abdullah, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Trenggalek.

Untuk menjaga kelestarian alam itu, DKP yang didukung LSM terus menyosialisasikan program dan menggugah kesadaran masyarakat. Mereka membentuk gugus untuk melaksanakan program tersebut. Program ini lebih menitikberatkan peran masyarakat. Mereka tidak menjadi objek, tetapi subjek dari program tersebut.

Seperti membuat gugus daerah perlindungan laut (DPL) atau fish sanctuary. Letak DPL ini di Pantai Pasir Putih, Karanggongso, Watulimo. Daerah larangan ini berada di teluk yang menjorok seluas 81 hektare. Batas DPL ini diberi pelampung untuk mengetahui batas-batas DPL tersebut. Di daerah ini tak seorang pun nelayan boleh menangkap ikan. Mereka bersepakat terhadap keberadaan DPL. Seperti tidak boleh menangkap ikan di daerah yang masuk DPL itu. Tapi, nelayan tetap diperbolehkan masuk, sekadar melintas.

Di DPL itu, selain larangan menangkap ikan, nelayan yang tergabung dalam gugus tersebut merawat biota laut dengan cara menanam terumbu karang buatan. Terumbu-terumbu itu kini telah tumbuh. Gugus ini bernama bakau. Satu lagi, ada yang namanya gugus tangkapan. Gugus ini yang akan menangkap nelayan yang tidak ramah lingkungan. Seperti mencari ikan dengan cara menyelam. Mengambil udang dan lain-lain.

"Semua nelayan membuat kesepakatan tidak akan mencari ikan di DPL ini," kata Syuhada.

Bahkan, masyarakat pun dilarang mengambil pasir besi atau pasir laut di perairan tersebut. "Pernah ada pejabat penting di Trenggalek mengambil saja tidak boleh masyarakat nelayan ini," ujarnya.

Bagi Syuhada, kelestarian lingkungan di laut sebenarnya bisa dilihat dari garis pantai. Jika di garis pantai ekosistemnya rusak, maka di dasar laut sangat mungkin terjadi kerusakan pula. Nah, pilihan DPL ini kerusakan di kehidupan dasar laut pun sudah terjadi meski belum sangat parah. Tapi, jika dibiarkan, kerusakan pasti terjadi. Akibatnya, berpulang kepada nelayan pula. Nelayan kesulitan dalam tangkapan ikannya.

Karena itulah, di pinggir pantai tersebut DKP bersama nelayan dan masyarakat menanam tanaman bakau atau mangrove. Mangrove inilah yang mempertahankan garis pantai dari kerusakan.

Tanaman bakau itu bisa menyaring racun-racun yang dari darat menuju ke laut. Selain itu, menghadang atau meredam ombak besar sehingga tidak sampai masuk ke darat. Selain itu, tanah sisa di seputar mangrove tersebut bebas dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan tambak ikan. (*)

Berdayakan Potensi Ekonomi Lokal

2007-08-15T18:49:00.000+07:00

SELAIN meraih penghargaan pada kategori khusus profil pemimpin dengan pertanggungjawaban publik, Pamekasan berhasil menjadi nomine pada dua kategori lainnya. Yakni, nomine kategori khusus daerah dengan terobosan inovatif dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan nomine kategori khusus daerah dengan terobosan inovatif dalam pemberantasan kemiskinan.

Meski sebatas menjadi nomine pada kategori khusus lainnya, hal itu menunjukkan bahwa program-program Pemkab Pamekasan mendapat apresiasi. Lolosnya kedua program tersebut tak lepas dari desain program yang diusulkan.

Pada kategori khusus daerah dengan terobosan inovatif dalam pemberdayaan ekonomi lokal, misalnya. Kabupaten Pamekasan mengandalkan beberapa sektor. Di antaranya, usaha industri rumah tangga (home industry) rokok lintingan melalui pembentukan Asosiasi Pengusaha Rokok Lintingan dan pemberdayaan petani garam dengan pembentukan Asosiasi Petani Garam Bahan Baku (Aspegab).

Keberadaan home industry rokok lintingan tak lepas dari harga jual tembakau di Madura yang pernah terpuruk. Menurunnya harga jual tembakau itu bukan berarti kegagalan. Buktinya, menurunnya harga jual tembakau justru menjadi potensi baru. Yakni, semakin maraknya home industry rokok lintingan. Usaha tersebut mendapat dukungan Pemkab Pamekasan.

Jumlah home industry yang semula di kisaran angka 100 hingga kini mendekati 200-an. Pesatnya perkembangan home industry itu menggelitik pemkab untuk memberdayakan, baik dengan memberikan bantuan teknis maupun peralatan sederhana.

"Rokok lintingan itu harus dikelola dengan baik. Ini tak hanya untuk kepentingan pemilik home industry dan petani tembakau. Juga untuk kelanjutan ratusan tenaga kerja lokal yang terserap. Selain itu, membesarkan home industry yang memadai dan tidak melanggar aturan layaknya sebuah home industry," jelas Bupati Achmad Syafii.

Secara tidak langsung, ada beberapa manfaat yang dirasakan pasca pemberdayaan masyarakat di bidang pertembakauan itu. Di antaranya, membantu mengatasi pengangguran, menyerap bahan baku tembakau, meminimalisasi gejolak sosial pasca turunnya harga tembakau, dan memiliki kontribusi terhadap negara.

Pemberdayaan petani garam dilakukan dengan pembentukan Asosiasi Petani Garam Bahan Baku (Aspegab). Setelah pemberdayaan dilakukan, harga garam yang semula anjlok hingga Rp 110 per kilogram untuk kualitas I belakangan naik menjadi Rp 205 per kg.

Untuk kategori khusus daerah dengan terobosan inovatif dalam pemberantasan kemiskinan, pemkab mengandalkan program lumbung pangan dan desa mandiri. Berdasar data di Pemkab Pamekasan, program lumbung pangan dilakukan sejak 2006 di enam kecamatan. Yakni, di Kecamatan Tlanakan (Desa Bukek), Kecamatan Proppo (Desa Banyubulu), Kecamatan Galis (Desa Ponteh), Kecamatan Larangan (Desa Montok), Kecamatan Kadur (Desa Bungbaruh), dan Kecamatan Palengaan (Desa Palengaan Laok). (akhmadi yasid/radar madura)

Jakarta yang Sakit

2007-08-10T12:44:00.000+07:00

Oleh : Zaim Uchrowi

Menandai sebuah kota yang sakit gampang saja. Kalau di kota itu banyak mal, kota itu sakit. Itu kata Enrique Penalosa. Dulu ia wali kota Bogota, Kolumbia. Ia sempat berkunjung ke Jakarta. Sebagai tamu, ia tentu menjaga diri untuk tidak sembarang berkomentar pada tempat yang dikunjunginya. Tetapi, ungkapannya tentang kota yang sakit itu cukup untuk menjadi masukan bagaimana Jakarta sebagai kota. Jakarta banyak mal. Itu tanda bahwa Jakarta sakit.

Tak semua setuju tentu dengan logika Penalosa itu. Para pemilik mal pasti tak setuju. Begitu pula para pejabat yang berwenang memberi izin pembangunan mal. Bukan hanya karena mereka mendapat keuntungan langsung dari setiap pembangunan mal. Hal yang sebenarnya dilarang keras menurut sumpah jabatan. Juga dijamin masuk neraka berdasar agama. Namun mereka juga percaya, pembangunan mal membuka lapangan kerja. Juga menggelindingkan roda ekonomi. Meskipun roda tersebut juga menggilas para pedagang kecil di sekitarnya. Di zaman sekarang, siapa tak ingin membuka lapangan kerja dan memajukan ekonomi? Singkat kata, mereka pasti menolak mal dijadikan ukuran sakitnya Jakarta.

Pandangan begitu boleh-boleh saja. Namun, banyak ukuran lain juga menunjukkan bahwa Jakarta memang sakit. Kota sehat adalah kota yang sungainya jernih dan bebas dari sampah. Kota sehat adalah yang trotoarnya lebar dan nyaman buat berjalan. Kota sehat adalah yang punya transportasi massal yang nyaman dan menjangkau seluruh pojok kota. Kota sehat adalah yang kaya dengan hutan-hutan kota yang menyelingi bangunan-bangunan beton di sekitarnya. Kota sehat yang punya banyak taman serta arena publik terbuka lainnya tempat anak-anak bebas bermain dengan aman.

Kota sehat adalah yang pemukimannya tertata dan relatif setara, tanpa banyak rumah kelewat megah maupun gubuk-gubuk kumuh. Kota sehat adalah kota dengan sarana pendidikan berkualitas yang merata, hingga setiap anak nyaman berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Kota sehat adalah kota dengan sarana kesehatan yang baik dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kota sehat adalah kota yang secara bertahap namun pasti mampu mengatasi persoalan menahunnya. Seperti banjir dan macet. Kota sehat adalah kota yang terus mampu memacu setiap penghuninya untuk menjadi manusia-manusia sehat. Baik sehat raga maupun sehat jiwa.

Sebagai ibu kota, Jakarta diharapkan dapat menjadi model kota sehat bagi semua kota di Indonesia. Namun, kenyataannya jauh dari gambaran ideal itu. Jakarta lebih mendekati gambaran kota sakit. Para penghuninya pun menjadi sakit. Urusan kekayaan-kekuasaan-kepopuleran mendominasi seluruh kepentingan hidup warganya. Etika, apalagi rasa takut pada neraka, telah menguap dari dada-dana kita. Kepentingan umum sudah tidak ada dalam kosa kata percakapan kita. Itulah Jakarta kita.

Kini Jakarta yang sakit ini telah memiliki gubernur baru. Tak seperti pesaingnya yang ingin 'benahi Jakarta', saat kampanye Pak Gubernur baru lebih menekankan aspek 'untuk semua'. Namun, sebagai seorang yang dikampanyekan sebagai 'ahlinya', tentu Pak Fauzi Bowo juga tahu persis bahwa Jakarta sangat sakit. Jakarta masih sangat tertinggal dibanding Kuala Lumpur apalagi Singapura. Jakarta perlu upaya penyehatan serius. Banjir dan kemacetan perlu segera diatasi. Kampung-kampung kumuh tempat kemiskinan berkembang biak perlu segera digantikan permukiman rakyat standar kota-kota besar. Pembangunan mal-mal perlu distop, sebaliknya pasar-pasar rakyat modern perlu ditumbuhkan. Layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas yang terjangku masyarakat perlu dimeratakan. Tantangan itu jauh lebih berat dibanding memenangkan pilkada.

Kerja keras, ketulusan hati, dan keteguhan menjaga keluarga dari keinginan lebih memperkaya diri adalah kunci untuk menaklukkan tantangan itu. Bila itu terwujud, Enrique Penalosa akan tersenyum saat berkunjung lagi ke Jakarta suatu hari nanti, dan berkomentar "kota ini sudah lebih sehat."

50 Tahun Riau

2007-08-10T05:22:00.000+07:00

Raksasa Muda Menantang Masa Depan

Syahnan Rangkuti

Di mana ada gula di situ ada semut. Itu pepatah lama yang pas untuk menggambarkan Provinsi Riau yang sedang berulang tahun ke-50 pada 9 Agustus 2007. Kemajuan yang dicapai provinsi ini dalam berbagai bidang sangat signifikan mengundang calon pekerja, generasi muda, atau perantau dari seantero negeri untuk mengubah nasib.

Kedatangan para perantau membuat pertumbuhan penduduk mencapai 4,1 persen, jauh dari rata-rata nasional 1,5 persen. "Itu mencerminkan daya tarik Riau," kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau Emrizal Fakis.

Riau memang merupakan sentra pengembangan kelapa sawit nasional. Jumlah areal sawit mencapai 1,5 juta hektar (ha) dengan produksi 4,1 juta ton minyak sawit mentah (CPO) per tahun. Riau juga terpilih menjadi pusat pengembangan biofuel untuk Indonesia bagian barat. Selain perkebunan, provinsi Lancang Kuning ini memiliki izin konsesi hutan tanaman industri (HTI) 1,8 juta hektar yang sebagian besar dipegang dua perusahaan besar, yaitu Riau Andalan Pulp and Paper (grup Raja Garuda Mas) serta PT Indah Kiat Pulp and Paper (Sinar Mas).

Dalam bidang pertambangan, Riau menyimpan potensi minyak bumi 600.000 barrel per hari. Cadangan batu bara dua miliar ton dan potensi timah 3.000 ton. Daya tarik Riau juga tercermin dari semakin banyaknya armada penerbangan yang membuka jalur ke Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru.

Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Rusli Zainal menyatakan, tahun 2005 Riau menjadi provinsi penerima dana investasi dalam negeri terbesar, yaitu Rp 10,3 triliun. Investasi asing yang masuk mencapai 788,4 juta dollar AS. Berdasarkan data Kantor Bank Indonesia Pekanbaru, jumlah total aset 33 bank yang beredar di Pekanbaru bulan Juli 2007 lebih dari Rp 31 triliun.

Anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten untuk tahun 2007 mencapai Rp 20 triliun lebih. Dari jumlah itu, bagian yang beredar lewat 11 kabupaten dan kota mencapai Rp 11 triliun. Bila diambil rata-rata, 11 kabupaten/ kota di Riau memiliki APBD Rp 1 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Riau (tanpa migas, 2006 sampai Maret 2007) berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2007 mencapai 8,66 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, 6,09 persen. Pertumbuhan itu mendorong turunnya angka pengangguran terbuka menjadi 10,53 persen dari sebelumnya 11,10 persen.

Contoh konkret kemajuan Riau dapat dilihat dari kondisi Pangkalan Kerinci. Pada awal 1990, Pangkalan Kerinci masih dikenal sebagai desa kecil, lokasi transmigrasi. Begitu masuk investasi besar dari PT Riau Andalan Pulp and Paper tahun 1992, desa itu langsung berkembang cepat menjadi kecamatan, dan kini sudah menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Riau bakal lebih maju lagi apabila dua rencana besar pembangunan jalur kereta api dan jalan tol dapat diwujudkan. Jalur kereta api akan dibangun dari Muaro di perbatasan Jambi-Teluk Kuantan-Pekanbaru-Dumai sampai Rantau Prapat di Sumatera Utara. Sedangkan jalan tol sepanjang 170 kilometer dari Pekanbaru ke Dumai.

Banyak yang harus dibenahi

Di balik pesatnya pertumbuhan selalu ada ironi. Banyak persoalan harus dibenahi. Sebut saja soal kemiskinan. Tiga kabupaten (Kuantan Sengingi, Rokan Hulu, dan Indragiri Hilir) saat ini masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Tahun 2005, jumlah rakyat miskin mencapai 600.400 jiwa dan tahun 2006 masih 574.500 jiwa.

Dari 4,5 juta rakyat Riau, 54 persen di antaranya (usia di atas 10 tahun) hanya berpendidikan SD dan sebagian lagi tidak tamat SD. Riau juga masih memiliki beberapa suku terasing yang benar-benar teralienasi dari proses pembangunan. Sebut saja suku Sakai yang hidup di tengah kekayaan ladang minyak Duri, yang dikelola PT Caltex (sekarang PT Chevron). Juga suku Talang Mamak di kawasan Sungai Enok, Indragiri Hulu.

Suku-suku terasing ini hidup di tengah komunitasnya sendiri yang lebih memegang teguh aturan adat daripada hukum positif masyarakat modern. Ukuran atau norma hidup mereka juga berbeda, sehingga terdapat kesenjangan yang begitu lebar.

Tidak dipungkiri, sektor perkebunan dan kehutanan merupakan tulang punggung Riau membangun perekonomiannya. Namun, dampak negatif pemberian izin perkebunan atau hutan tanaman industri membuat daftar masalah makin panjang. Dari data Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, setidaknya ada 320 titik konflik antara masyarakat dan perusahaan kayu atau perkebunan di Riau.

Proses perizinan juga amburadul. Areal kawasan lindung ternyata masuk dalam izin HTI atau hak pengusahaan hutan tumpang tindih dengan izin HTI. Dari 1,9 juta ha kawasan lindung, hampir 600.000 ha telah menjadi lahan gundul. Sedihnya lagi, dari 1,3 juta ha kawasan lindung yang tersisa terdapat izin HTI 540.000 ha dan 102.905 ha izin perkebunan. Alhasil, hutan yang tersisa tinggal 650.000 ha.

Laju kerusakan hutan di Riau, menurut LSM pemerhati kehutanan, mencapai 160.000 ha per tahun. Buruknya kondisi hutan itu belum terjawab. Beberapa kepala daerah justru berancang- ancang mengubah lahan kosong di atas hutan lindung untuk perkebunan atau HTI demi mengejar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebuah kabupaten di Riau membolehkan truk pengangkut barang, terutama CPO dan kayu, melewati jalan raya asalkan membayar denda kelebihan berat. Padahal, PAD yang masuk sangat tidak signifikan dengan biaya perbaikan jalan yang rusak akibat kelebihan muatan.

Tidak heran bila dari 1.126 km jalan negara hanya 37,2 persen yang baik. Dari 2.162 km jalan provinsi hanya 562,4 km yang baik, dan dari 17.971 km jalan kabupaten hanya sekitar 5.000 km yang baik.

Program perbaikan jalan atau penambahan jalan baru tidak signifikan dengan laju kerusakan jalan akibat lalu-lalang kendaraan pengangkut kayu, hasil bumi, barang perdagangan atau hasil perkebunan. "Itulah persoalan besar Riau. Semuanya memang harus diselesaikan, tetapi tidak bisa sekaligus. Mesti secara bertahap," ujar Gubernur Rusli.

Lama terlupakan

Meski sudah berusia 50 tahun, Riau sebenarnya merupakan provinsi yang lama dilupakan pemerintah Orde Baru. Setelah era Soeharto berakhir, Riau baru menerima bagian bagi hasil atas kekayaan yang diambil dari bumi Riau.

"Pada tahun 1999, APBD Riau hanya Rp 300 miliar. Tahun 2000, setelah reformasi, mencapai Rp 1 triliun. Saat ini Rp 4,3 triliun," tutur Gubernur Rusli.

Dari APBD itu, setiap tahun Pemprov Riau menyalurkan Rp 600 miliar untuk anggaran pendidikan. Juga masih ada lagi dari APBN Rp 400 miliar untuk pendidikan.

Dalam bidang infrastruktur, terutama jalan, kata Rusli, Riau senantiasa membuka jalan baru. Saat ini sedang dibangun dua jembatan besar di Siak, yakni Jembatan Perawang (1.300 meter) dan Jembatan Teluk Masjid (1.500 meter.) Jembatan itu akan melengkapi jembatan Sungai Siak senilai Rp 240 miliar yang akan diresmikan Presiden pada 11 Agustus.

Di bidang kehutanan, Riau tengah menggarap revisi tata ruang yang akan disinergikan dengan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Saat ini sedang dibuat tahapan berupa rencana besar "Skenario Hijau" tahun 2030, 2045 dan 2060.

Dengan rencana besar itu, Riau mestinya lebih maju di masa mendatang. Namun, para pemegang kekuasaan hendaknya lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau pribadi.

Bila para pemimpin memegang amanah, rasanya tidak lama lagi Riau berkembang menjadi salah satu raksasa ekonomi di Indonesia.

Suara Golput Nyaris Menyamai Suara Pemenang

2007-08-09T19:14:00.000+07:00

BAMBANG SETIAWAN dan BE SATRIO

Hasil penghitungan cepat (quick count) Litbang Kompas menunjukkan perolehan suara pasangan Fauzi Bowo-Prijanto mengungguli pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, 8 Agustus 2007. Adapun tingkat golput dalam pilkada diprediksi mencapai 33,65 persen. Pengertian golput dalam konteks ini adalah mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan.

Berdasarkan penghitungan cepat Litbang Kompas yang dilaksanakan di 250 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di semua kecamatan di Provinsi DKI Jakarta, Fauzi-Prijanto yang diusung Koalisi Jakarta—koalisi 20 partai politik—memperoleh 57,76 persen suara, sedangkan pasangan Adang-Dani yang diusung Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 42,24 persen suara.

Jumlah sampel sebanyak 250 TPS mewakili 81.286 suara pemilih. Dengan tingkat kepercayaan 99 persen, hasil penghitungan cepat ini memiliki margin of error 0,45 persen.

Dukungan paling kuat dari pasangan Fauzi-Prijanto berasal dari Jakarta Barat (61,02 persen). Jumlah suara di Jakarta Barat berdasarkan data pemilih tetap adalah 1.288.292 orang. Sementara itu, suara untuk Adang-Dani paling tinggi (43,24 persen) berada di wilayah Jakarta Timur. Jakarta Timur merupakan wilayah terpadat dengan jumlah pemilih 1.639.519 orang. Berdasarkan Pemilu DPR tahun 2004, untuk wilayah Jakarta, PKS mencatat kemenangan tertinggi di Jakarta Timur dengan 30,9 persen suara.

Tingkat partisipasi

Walaupun sebelumnya diprediksi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta akan berada di bawah 60 persen, kenyataannya pilkada langsung pertama di Ibu Kota ini mampu mengundang partisipasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan pilkada di seputar Jakarta.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada, menurut hasil penghitungan cepat, diprediksi berada di kisaran 66,31 persen. Partisipasi paling tinggi di Jakarta Pusat (72,12 persen) dan terendah adalah Jakarta Utara (60,46 persen).

Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) tertinggi berada di Jakarta Utara (39,54 persen), sedangkan terendah berada di Jakarta Pusat (27,88 persen).

Tingkat golput yang berada di kisaran 33,65 persen ternyata tidak terlalu jauh terpaut dengan perolehan riil suara pasangan Fauzi-Prijanto. Dari 126.223 sampel daftar pemilih tetap, pasangan tersebut meraih 37,2 persen. Malahan, dengan suara yang didapat Adang-Dani (27,2 persen) dari total sampel, ternyata golput lebih tinggi.

Hasil pemantauan di tempat pemungutan suara, sampel menunjukkan hampir semua perlengkapan, seperti bilik suara, kotak suara, daftar pemilih, tinta jari, dan papan penghitungan disiapkan sebelum pencoblosan dimulai. Penghitungan di TPS pun kebanyakan dilakukan tepat waktu, yaitu antara pukul 13.00 dan 13.59 dan selesai satu jam kemudian.

Dilihat dari prosedur pilkada, pengamatan menunjukkan bahwa mayoritas TPS melakukan prosedur pencoblosan sesuai dengan aturan KPUD.

Meski demikian, pilkada kali ini juga tidak luput dari beberapa kelemahan. Kelemahan mendasar, sebagaimana tercermin dalam pengamatan, adalah persoalan pendaftaran. Dari total TPS yang menjadi sampel, 55 persen TPS mendapat protes dari warga yang merasa tidak didaftar dan tidak mendapatkan kartu pemilih.

Dalam penghitungan suara terlihat partisipasi berbagai pihak. Di hampir semua TPS yang diamati, saksi dari kedua calon turut hadir mengamati penghitungan suara. Selain itu, kehadiran masyarakat juga terlihat dalam penghitungan di hampir semua TPS.

Akhirnya, meskipun di beberapa tempat pemungutan suara terjadi protes atas hasil yang diperoleh, secara umum hasil pilkada bisa diterima tanpa protes. Setidaknya, di 91,2 persen tempat pemungutan suara yang menjadi sampel hasil pilkada bisa diterima tanpa protes. (Litbang Kompas)

Fauzi Bowo Jadi Jadi Gubernur

2007-08-09T19:13:00.000+07:00

Pencapaian Kubu Adang-Dani Prestasi Tersendiri

Jakarta, Kompas - Pasangan Fauzi Bowo-Prijanto memenangi Pilkada DKI 2008 berdasarkan penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga independen, termasuk Litbang Kompas. Menanggapi hal itu, pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar menyatakan siap menerima hasil apa pun, tetapi tetap akan menunggu hasil resmi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

Hasil penghitungan cepat lembaga independen menunjukkan, pasangan Fauzi-Prijanto unggul di kisaran 56-58 persen, sedangkan pasangan Adang-Dani meraih 42-44 persen.

Kemenangan ini disambut sukacita kubu Fauzi-Prijanto, yang menyebutnya sebagai "kemenangan seluruh warga Jakarta".

Fauzi menilai hasil penghitungan cepat itu dapat dipertanggungjawabkan. "Memang ada margin error. Akan tetapi, tentu itu taruhan profesionalisme mereka yang membuat quick count," katanya.

Ditanya soal kemenangannya yang tidak mutlak, Fauzi mengatakan, baginya yang penting pemenangnya sudah mendapatkan legitimasi.

"Di kota-kota besar seperti Jakarta, hasil perolehan suara dalam pilkada umumnya seperti ini, tapi yang menentukan adalah legitimasi," katanya, Rabu (8/8) malam.

Mengenai kemungkinan bahwa ia harus berbagi kekuasaan dengan 20 parpol pendukungnya, Fauzi mengatakan isu itu tidak relevan. "Bagi saya, parpol-parpol itu punya komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengawal Pancasila sebagai dasar negara," katanya.

Bagi Adang Daradjatun, menang kalah adalah hal biasa. Ia menyatakan siap dengan hasil apa pun, tetapi meminta semua pihak untuk menunggu hasil resmi dari KPU DKI Jakarta.

"Ini semua masih proses, jadi sekarang menunggu saja hasil-hasil quick count lainnya dan penghitungan yang dilakukan tim PKS (Partai Keadilan Sejahtera)," kata Adang di kediamannya di Cipete, Rabu malam.

Adang mengaku tidak akan menyalahkan siapa pun jika memang dinyatakan kalah. "Saya bukan model orang yang kalau kalah lalu nyalahin orang," katanya sambil menambahkan, semua lembaga bebas melakukan penghitungan cepat, tetapi hasil resmi merupakan wewenang KPU DKI Jakarta.

"Tidak tegang, tidak kepikiran, ya, santai sajalah. Kalau memang kalah, saya kan masih ada istri, cucu-cucu, dan anak-anak juga," ujar Adang.

PKS petik keuntungan

Kendati pasangan Adang-Dani kalah, Rektor Universitas Paramadina Anis Rasyid Baswedan menilai PKS mendapatkan keuntungan politis yang sangat besar.

"Ibarat mesin yang dipakai pada 2004 dan akan dipakai lagi 2009, mesin partai lain tidak dipanasi, sedangkan PKS sudah diminyaki di tahun 2007 dan dengan dana orang lain," paparnya.

Anis Rasyid menilai koalisi 20 parpol gagal mengoptimalkan upayanya untuk meraih suara yang signifikan, tetapi hanya berhasil menghentikan Adang.

"Bagaimana mungkin koalisi yang menghimpun 78 persen malah mengkerut. Pemilihnya pergi ke mana?" kata Anis Rasyid sambil menegaskan, Pilkada DKI sekaligus menunjukkan pentingnya pengorganisasian partai.

Hal senada disampaikan pengamat politik Ryaas Rasyid. Menurut dia, kemenangan Fauzi sudah diprediksi sebelumnya. "Sejak awal, saya sudah yakin Fauzi unggul," kata Ryaas yang menjadi penasihat Fauzi Bowo dalam Pilkada DKI Jakarta.

Namun, angka kemenangan Fauzi di bawah target. "Kami menargetkan Fauzi menang di atas 60 persen, tapi ternyata di bawah itu. Jadi, meski Adang kalah, PKS sesungguhnya menang," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta berpandangan serupa. "Pilkada DKI ini menjadi bukti kemenangan mesin politik PKS, apalagi jika dibandingkan dengan kekuatan 20 partai politik. Pengeroyokan seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia," ujar Anis Matta.

Itu artinya, kata Anis Matta, ada perluasan basis massa PKS yang tidak semata massa Islam, tetapi meluas ke kalangan non-Islam, bahkan kalangan etnis China.

Modal besar

Namun, di sisi lain, pasangan Fauzi-Prijanto dianggap memiliki modal besar untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik, kata peneliti senior CSIS, J Kristiadi. Sebab, selain didukung sekitar 58 persen suara rakyat, lebih dari 70 persen suara kursi di DPRD DKI Jakarta juga ada di belakang mereka.

Fauzi juga dinilai amat mengenal Jakarta karena sudah 30 tahun menjadi birokrat, sedangkan Prijanto dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan sederhana. "Sekarang tinggal bagaimana pasangan itu bekerja dan bagaimana rakyat mengontrol mereka," tutur Kristiadi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kemenangan Fauzi-Prijanto dipastikan akan melanjutkan kesinambungan program pembangunan kota Jakarta yang selama ini telah dijalankan.

Kesinambungan itu akan mewujudkan Jakarta sebagai ibu kota negeri yang sekaligus menjadi semacam "ruang pamer" bagi citra kondisi Indonesia secara menyeluruh. (KSP/SUT/NWO/MAM/ HAR/MZW/**)

Mencermati Kepribadian Calon Pemimpin Jakarta

2007-08-01T12:19:00.000+07:00

pemilihan gubernur

Niniek L Karim dkk

Pemahaman terhadap siapa yang akan menjadi pejabat publik sebaiknya dimiliki setiap anggota masyarakat. Sebelum memilih, masyarakat perlu tahu seluk-beluk dan sepak terjang calon pemimpin, termasuk profil kepribadiannya.

Seperti dikatakan Leslie Zebrowitz dalam buku Social Perception bahwa "... everybody is a naïve psychologist...", setiap orang akan seperti psikolog, cenderung menilai orang yang diamatinya. Begitu pula tentang calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Warga Jakarta yang tertarik tahu, pernah ataupun belum pernah kenal secara pribadi tokoh pemimpin tersebut, pada dasarnya punya kecenderungan untuk berusaha menilai mereka. Dengan kata lain, warga mencoba membentuk persepsi tersendiri akan tokoh tersebut.

Dalam buku Social Psychology, Baron, Byrne, dan Newcombe menyatakan, proses tersebut sebagai proses persepsi sosial. Di lain pihak, psikologi sebagai suatu disiplin ilmu telah menemukan beberapa metode yang didukung teori dasar psikologi kepribadian, untuk bisa menelaah dari "kejauhan" (berjarak) profil kepribadian tokoh politik dan pemimpin.

Kami, beberapa psikolog sosial dan kepribadian, dibantu tim survei 10 sarjana psikologi meneliti kedua hal itu. Pertama, "pemeriksaan jarak jauh" terhadap kepribadian tokoh calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, sekaligus melihat kemungkinan kompatibilitas interpasangan. Kedua, usaha mendapatkan persepsi sosial masyarakat Jakarta tentang calon pemimpin, baik secara individual maupun sebagai suatu pasangan. Dengan memahami profil kepribadian calon, warga dapat mengenali secara lebih komprehensif calon pemimpin mereka.

Secara metodologi, kami merujuk kepada penelitian Post (2003) dalam The Psychological Assessment of Political Leader; Saddam Hussein and Bill Clinton, yang menggunakan metode pemeriksaan jarak jauh untuk mendapatkan profil kedua pemimpin negara itu.

Rujukan lain yang kami andalkan adalah buku yang ditulis Feldman dan Valenty (2001), berupa kumpulan penelitian psikologi politik berjudul Profiling Political Leaders; Cross-Cultural Studies of Personality Behavior, untuk memperoleh panduan teori dan metode dalam menganalisis kepribadian calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Para ahli psikologi politik memberi pemahaman komprehensif tentang penelitian yang representatif pada berbagai latar belakang budaya bisa dilakukan untuk memperoleh profil kepribadian tokoh politiknya. Profil kepribadian di sini kami batasi pada traits (sifat-sifat) kepribadian. Untuk itu, secara lebih spesifik kami menggunakan teori traits kepribadian dari Costa dan McCrae (1985, 1992, 1994). Mereka memaparkan adanya sifat manusia dan kecenderungan perilakunya, khususnya tokoh politik atau pemimpin.

Berlandaskan teori ini disusun alat ukur untuk memperoleh profil kepribadian yang memaparkan sifat menonjol dari calon pemimpin Jakarta. Kami tambahkan dukungan lain berupa perpaduan beberapa metode-teknik mencakup analisis psikobiografi, dokumen politik, karya tulis, laporan wawancara atau observasi rekaman audio-visual, berita media massa, dan wawancara dengan orang-orang dekat. Dari semua itu kami usahakan juga analisis kompatibilitas interpasangan.

Pemahaman psikologi kepribadian setiap manusia selalu memiliki kecenderungan pada satu atau beberapa traits tertentu. Setiap individu memiliki traits yang akan bisa membantu dia pribadi serta membuat lingkungannya survive dalam hidup.

Namun, seperti tertera pada pepatah awam "tiada gading yang tak retak", tiap manusia juga punya kecenderungan yang bisa merugikan diri sendiri kadang pula lingkungannya. Karena itu, sangat diharapkan kearifan siapa pun setelah membaca penelitian ini agar tidak menghakimi calon dalam pemahaman yang ekstrem, atau dalam bahasa awamnya menganggap mereka "sakit", karena jika dilihat seperti itu, kita semua manusia pastilah juga akan terkategori "sakit".

Untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat Jakarta tentang pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta 2007, kami melakukan survei persepsi sosial anggota masyarakat di lima wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan, dan Utara, dengan varian karakter kelompok yang beragam.

Melengkapi survei tersebut, dilakukan juga diskusi kelompok terfokus yang secara intensif mencoba menelusuri pemahaman kognitif dan afektif, bahkan juga harapan serta kecenderungan peserta diskusi yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat DKI Jakarta, dalam memilih calon pemimpin secara individu ataupun sebagai pasangan.

Dalam diskusi ini terdapat pengamat politik, psikolog, wartawan, pengusaha jasa, pedagang beretnis China, dosen, pengamat seni budaya, pekerja sosial, dan mahasiswa. Ada pula ibu rumah tangga, wakil beberapa sopir truk angkutan barang, dai, karyawan rendah, seniman, sampai yang menyebut diri sebagai "pengelola pedagang kaki lima" yang mungkin secara awam dikenal sebagai "preman".

Survei dan diskusi kelompok merupakan usaha untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana masyarakat DKI memahami tingkah laku calon dalam kesehariannya serta gambaran sikap mereka terhadap calon.

Penggunaan berbagai metode dan teknik dalam usaha penelitian ini bertujuan memenuhi syarat obyektivitas, reliabilitas, dan validitas penelitian. Obyektivitas di sini didefinisikan sebagai tingkat keajekan dari suatu obyek untuk dipersepsi secara sama oleh kebanyakan orang.

Kami melibatkan beberapa kelompok sampling untuk memberikan penilaian dengan beberapa metode berbeda. Hasilnya diperbandingkan untuk melihat kesesuaian persepsi antara berbagai penilai dan beragam metode tersebut. Perbandingan ini sekaligus menjadi cara untuk menjaga reliabilitas hasil penelitian.

Validitas penelitian diperoleh dengan cara membandingkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap traits kepribadian yang dikonstruksi dari rangkaian teori sebagai kerangka dasar penelitian. Kerangka pikir tersebut terdiri dari teori kepribadian yang mencakup traits, motif sosial, self presentation (presentasi diri), serta gaya kognitif.

Teori itu dikaitkan pada perilaku politik yang mencakup kepemimpinan, keterbukaan terhadap ide baru, belief (keyakinan) politik, dan visi politik. Dari kerangka teoretis dan melalui analisis dokumen ditentukan indikasi kepribadian dan karakter mereka.

Kesesuaian antara setiap hasil analisis dan hasil observasi merujuk pada kerangka teoretis itulah yang merupakan indikasi dari validitas penelitian. Setelah itu semua, disusunlah rangkaian beberapa tulisan yang memaparkan profil kepribadian calon gubernur dan wakil gubernur DKI serta persepsi masyarakat akan subyek yang sama secara individual atau berpasangan. Inilah yang kami sajikan kepada pembaca Kompas dalam dua hari ini.

Tokoh Garut Menghendaki Reformasi Birokrasi

2007-07-30T06:56:00.000+07:00

Tokoh Garut Menghendaki Reformasi Birokrasi

Garut, Kompas - Sejumlah tokoh masyarakat Garut melakukan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Garut dan Wakil Bupati Garut Memo Hermawan di Kantor DPRD, Sabtu (28/7). Tokoh yang hadir, antara lain, adalah Teten Masduki dari Indonesian Corruption Watch, pengamat hukum Dindin S Maolani, dan Abung Kusman dari Warga Indonesia Asli Garut.

Dalam pertemuan itu mereka mendesak agar dilakukan reformasi birokrasi pascapenahanan Bupati Garut Agus Supriadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis pekan lalu.

Teten berharap Garut bisa bebas dari korupsi. "Jadi, bukan hanya menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi, tetapi juga membenahi sistem agar korupsi tak terus berlangsung," katanya.

Menurut Teten, Departemen Dalam Negeri, DPRD Garut, dan aparat penegak hukum selama ini kurang optimal melakukan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah. "Semestinya Depdagri menegur bupati ketika terjadi penyimpangan," katanya.

Dindin mengatakan, persoalan korupsi di Garut sebenarnya sudah diketahui sejak dua tahun lalu, tetapi penanganan oleh penegak hukum baru menyentuh korupsi kelas teri, seperti kasus Pasar Cikajang dan Kadungora.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Garut Dedi Suryadi, pascapenahanan Bupati Agus, tugas pengawasan masih terus dilakukan oleh DPRD. Pola kerja kemitraan antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat berjalan lebih baik. Para tokoh juga berharap aktivitas pemerintahan bisa berjalan kembali sehingga pelayanan publik tidak terganggu.

Wakil Bupati Garut Memo Hermawan berharap DPRD bisa bekerja sama menjalankan kembali fungsi legislasi dan budgeting yang sempat terhenti. Menurut Memo, pihaknya sesegera mungkin akan memberikan laporan keuangan yang selama ini belum diberikan. "Kami akan melaksanakan berbagai agenda yang belum dikerjakan," katanya. (adh)

Mendag: Citra Kumuh Pasar Tradisional Harus Dilepaskan

2007-07-29T11:56:00.000+07:00

Arin Widiyanti - detikfinance

Aceh - Semakin besarnya ekspansi pasar modern, pasar tradisional dituntut mampu meningkatkan daya saing agar keberadaannya dapat tetap eksis. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu meminta peningkatan daya saing tersebut harus dilakukan sebagai tuntutan masyarakat.

"Sebagai akibat pergeseran pola konsumsi dan peningkatan pendapatan. Kita harus berupaya melepaskan citra lama pasar tradisional yang dianggap sebagai pasar yang kotor, becek, kumuh dan semrawut," kata Mari saat pembukaan Pasar Lamboro di Aceh, Minggu (29/7/2007).

"Mengingat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis sebagai sarana distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja informal, maka pasar tradisional harus dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya," tambah dia.

Mari berharap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pasar, para pedagang pasar tradisional, serta masyarakat yang bertugas melakukan pembenahan pasar harus bersinergi untuk menghapus kesan negatif tersebut.

"Sehingga pasar tradisional bisa tetap eksis dan mampu meningkatkan daya saingnya," ujar Mari.

Menurutnya, berbagai kebijakan dan langkah pembinaan terus dilakukan oleh Departemen Perdagangan untuk memperbaiki citra pasar tradisional menjadi lebih baik, antara lain dengan melakukan pembinaan, revitalisasi serta renovasi pasar tradisional untuk menjadi pasar percontohan. (arn/nvt)

Pasar Subuh Ramaikan WTC Serpong

2007-07-29T11:53:00.000+07:00

Arin Widiyanti - detikfinance

Tangerang - Kawasan WTC Serpong Tangerang kini dimarakkan dengan kehadiran pasar subuh di areal itu. Keberadaan pasar ini dimaksudkan untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) khususnya para pedagang kue dan jajanan pasar yang berada di kawasan Serpong dan sekitarnya.

"Pasar ini dimaksudkan untuk mengakomodir para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan tempat usaha yang aman, nyaman, bersih serta mampu berkompetisi dengan pelaku usaha menengah ke atas," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di sela-sela peresmian pasar subuh, di WTC Serpong, Tangerang, Sabtu (14/7/2007)

Sekitar 50 usaha mikro yang berdagang di pasar subuh ini, sebelumnya telah diberikan pelatihan oleh Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia (IPPKINDO).

Diharapkan UKM yang jumlahnya mencapai sekitar 40 juta ini dapat diakomodir dengan diberikan tempat untuk berdagang.

Pasar subuh di Serpong ini merupakan yang kedua setelah Depok. Diharapkan pasar di kawasan Serpong ini dapat memberikan dampak yang positif bagi pengusaha mikro serta pengelola pertokoan tersebut.

"Kegiatan perdagangan di pagi hari ini nantinya diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagi para pengusaha besar untuk menggandeng para pengusaha mikro dan bersinergi dengan program pemerintah untuk mengembangkan UKM," ujarnya.

Pasar subuh di kawasan Serpong merupakan pasar subuh kedua setelah Depok yang merupakan kerja sama antara Pusat Dagang Kecil dan Menengah (PDKM) Departemen Perdagangan dengan pengelola pertokoan modern.

Dengan pola kerjasama yang saling memberi manfaat, para pelaku usaha mikro dapat menggunakan pelataran parkir pertokoan untuk menjual kue dan jajanan pasar pada dini hari.

Sedangkan pengelola pertokoan menyediakan lokasi untuk berjualan dan sekaligus bertindak sebagai pengelola kegiatan perdagangan di pagi hari. (ddn/ddn)

2007-07-26T13:19:00.000+07:00

Kepala Daerah Diminta Tak Ubah NJOP
Nasib Petani agar Diperhatikan

SEMARANG, KOMPAS - Bupati dan wali kota yang daerahnya dilewati rute jalan tol Semarang-Solo diminta untuk membantu proses perumusan nilai jual obyek pajak atau NJOP tanah yang wajar agar tidak terlalu membebani saat pembebasan lahan. Bupati dan wali kota sebaiknya jangan mengubah-ubah NJOP di daerah tersebut.

Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, Rabu (25/7), saat membuka diskusi bertema "Percepatan Pembangunan Tol Semarang- Solo dan Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat" yang diadakan Forum Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Santika Semarang.

Jalan tol Semarang-Solo tersebut akan melintasi enam wilayah kota atau kabupaten yang terdiri dari lima bagian atau ruas, yaitu ruas Tembalang-Ungaran sepanjang 11,2 kilometer, Ungaran-Bawen 11,9 kilometer, Bawen-Salatiga 18,8 kilometer, Salatiga-Boyolali 20,9 kilometer, dan Boyolali-Karanganyar 13 kilometer.

"Nilai bisnis jalan ini memang tinggi, tetapi saya meminta bupati atau wali kota untuk tidak mengubah-ubah NJOP," ujar dia. Menurut Mardiyanto, hal ini juga akan berdampak pada harga penggantian tanah yang dilewati jalan tol. Penentuan ini diharapkan tidak memberatkan dalam proses pembebasan lahan, tetapi juga tidak merugikan masyarakat. Perlu pula dipertimbangkan ketersediaan dana.

Oleh karena itu, diharapkan wali kota dan bupati mampu memberikan gambaran NJOP yang wajar.

"Jangan sampai lahan seharga Rp 500.000 per meter persegi kemudian dilipatgandakan menjadi Rp 1,5 juta per meter persegi. Sesuaikan nilainya dengan kondisi sewajarnya," ujar Mardiyanto.

Di tempat terpisah, Kepala Kamar Dagang dan Industri Jateng Solichedi mengatakan, kepala daerah yang menaikkan NJOP hanya untuk mengejar keuntungan sesaat dan berpikir dalam jangka pendek. Hal ini justru akan menjadi kontraproduktif untuk mereka karena akan menghambat proses pengerjaan jalan tol.

Padahal, kata dia, infrastruktur jalan dan transportasi memegang peranan cukup vital dalam perdagangan dan investasi dalam sebuah daerah. Apalagi, jalan tol ini juga diharapkan mampu memberikan dampak pertumbuhan lingkungan maupun sumber daya manusia. "Namun, saya tidak menutup mata bahwa ada dampak negatif juga," ujar dia.

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah masih kurang memerhatikan aspek sosial masyarakat yang wilayahnya terkena proyek ini.

"Bagaimana dengan nasib para petani yang lahannya terkena proyek ini. Mereka hanya petani sehingga meskipun diberi dana penggantian, mereka akan tetap kesulitan karena hanya itu keahlian mereka," ujar dia. (GAL)